Polemik PT Jimbaran Hijau dan Pengempon Pura Memanas, Upe Taufani Temui Kakanwil BPN Bali: Desak Tim Khusus
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
- visibility 19
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Polemik pertanahan antara PT Jimbaran Hijau dengan masyarakat pengempon pura di Jimbaran, Kabupaten Badung, terus bergulir. Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan kepastian dan pemulihan hak kini memasuki tahapan koordinasi yang lebih luas dengan institusi pertanahan.
Jumat (20/11/2026), Tim Pemulihan Hak Adat melakukan pertemuan langsung dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, A.Ptnh., M.H., QCRO.
Pertemuan tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mempertegas komitmen dan tindak lanjut pembahasan sebelumnya pada 19 November 2026, khususnya mengenai permohonan verifikasi dan identifikasi 4P DPRD Bali.
Ketua Tim Pemulihan Hak Adat, Upe Taufani Mokoagow, S.H., hadir bersama Linda Rahmawati, Gede Nyoman Erawan, Jero Mangku Bulat, dan Jero Mangku Warka.
Dalam pertemuan tersebut, terdapat sejumlah agenda penting yang menjadi perhatian Tim Pemulihan Hak Adat. Salah satunya adalah tindak lanjut permohonan verifikasi dan identifikasi 4P DPRD Bali.
Pihak Kanwil BPN Bali menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal ATR/BPN di tingkat kementerian terkait penanganan konflik pertanahan antara masyarakat dengan korporasi.
Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang penyelesaian yang lebih komprehensif, mengingat persoalan lahan di Jimbaran telah menjadi perhatian masyarakat dan DPRD Bali.
BPN BALI DUKUNG LANGKAH PENGADUAN
Tidak hanya membahas koordinasi dengan pemerintah pusat, pertemuan tersebut juga menyinggung langkah pengaduan masyarakat (Dumas) yang sebelumnya telah dilakukan Tim Pemulihan Hak Adat.
Upe Taufani Mokoagow mengungkapkan, Kanwil BPN Bali memberikan dukungan terhadap langkah Tim Pemulihan yang telah menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat ATR/BPN serta Menteri ATR/BPN melalui Wakil Menteri.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong agar persoalan yang dihadapi masyarakat pengempon pura mendapatkan perhatian dan penanganan pada tingkat kementerian.
Menurut Upe, pengaduan tersebut merupakan salah satu langkah untuk memastikan persoalan yang dipersoalkan masyarakat tidak berhenti pada pembahasan di tingkat daerah, tetapi memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan lembaga terkait.
USUL BENTUK TIM KHUSUS, LIBATKAN MASYARAKAT, DPRD DAN BPN
Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah usulan pembentukan tim khusus untuk menangani konflik lahan antara masyarakat adat Jimbaran dengan pihak korporasi.
Tim Pemulihan Hak Adat mengusulkan agar tim khusus tersebut beranggotakan unsur masyarakat, DPRD, dan BPN.
Keterlibatan ketiga unsur tersebut dinilai penting agar proses penanganan konflik dapat berjalan lebih terkoordinasi, transparan, serta mengedepankan fakta dan data pertanahan.
Ketua Tim Pemulihan Hak Adat, Upe Taufani Mokoagow, menegaskan bahwa pembentukan tim khusus diperlukan untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian DPRD Bali.
“Usulan kami adalah dibentuk tim khusus dalam penanganan konflik lahan masyarakat adat Jimbaran dengan korporasi. Tim ini melibatkan masyarakat, unsur dewan, dan BPN agar penyelesaian persoalan dapat ditindaklanjuti secara bersama-sama,” ungkap Upe.
Ia berharap usulan tersebut mendapatkan perhatian serius sehingga ada mekanisme kerja yang jelas dalam mengurai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi polemik.
PERJUANGAN HAK ADAT MENUNGGU LANGKAH KONKRET
Pertemuan dengan Kakanwil BPN Bali menjadi bagian dari rangkaian upaya Tim Pemulihan Hak Adat dalam mengawal aspirasi masyarakat pengempon pura di Jimbaran.
Di tengah polemik yang melibatkan PT Jimbaran Hijau, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai persoalan lahan yang mereka perjuangkan.
Tim Pemulihan Hak Adat berharap koordinasi Kanwil BPN Bali dengan Ditjen ATR/BPN dapat segera direalisasikan, termasuk tindak lanjut atas permohonan verifikasi dan identifikasi serta usulan pembentukan tim khusus.
Bagi masyarakat pengempon pura, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tanah, melainkan juga menyangkut kepastian hak adat dan keberadaan warisan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat setempat.
Kini, perhatian tertuju pada langkah konkret BPN Bali dan kementerian terkait. Masyarakat berharap proses penanganan tidak berhenti pada koordinasi dan pertemuan, tetapi berlanjut pada pemeriksaan, verifikasi, serta penyelesaian yang berlandaskan hukum dan fakta di lapangan.
Perjuangan pemulihan hak adat Jimbaran pun terus berjalan. Tim Pemulihan Hak Adat menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kejelasan dan kepastian penyelesaian.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar