DPRD Bali Tak Gentar! Dugaan Penghalangan Tugas di Amed, KUHP Baru Jadi Alarm Keras!
- account_circle admin
- calendar_month 9 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KARANGASEM – Sengketa tanah di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, memasuki babak panas. Persoalan yang semula berkutat pada konflik pertanahan kini berkembang menjadi persoalan serius setelah muncul dugaan tindakan penghalangan terhadap rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali ketika menjalankan tugas pengawasan di lapangan.
Bukan lagi sekadar persoalan siapa memiliki tanah dan bagaimana status administrasinya. Kini, muncul pertanyaan lebih besar: apakah pelaksanaan tugas pengawasan wakil rakyat boleh dihalangi?
Komisi I DPRD Bali dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/11/2026). Agenda tersebut menjadi momentum penting untuk membedah sengketa tanah Amed sekaligus meminta penjelasan mengenai dugaan tindakan yang menghambat rombongan DPRD saat melakukan kunjungan lapangan pada 1 September 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan bahwa rombongan DPRD turun ke lapangan bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Kunjungan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif berdasarkan pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.
“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai, Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Mengabaikan laporan yang masuk justru dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan wakil rakyat terhadap aspirasi konstituennya.
SURAT RESMI DPRD SUDAH ADA, MENGAPA MUNCUL DUGAAN PENGHALANGAN?
Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026 dengan Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.
Namun, ketika rombongan DPRD turun ke lokasi pada 1 September 2026, justru muncul dugaan perlakuan tidak pantas dan tindakan yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.
Persoalan inilah yang kini menjadi salah satu perhatian serius Komisi I DPRD Bali.
Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan upaya mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Menurutnya, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui mekanisme kelembagaan.
“Anggota dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang masuk,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., menegaskan bahwa kunjungan lapangan dilakukan sesuai prosedur.
“Komisi I DPRD Bali dapat meminta penjelasan secara resmi mengenai kronologi, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi,” ungkap Rochineng.
Dengan demikian, RDP mendatang bukan sekadar membicarakan sengketa tanah, tetapi juga mengurai secara terang apa yang sebenarnya terjadi ketika wakil rakyat menjalankan tugas pengawasan.
KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU! PASAL 353 JADI PERHATIAN
Persoalan dugaan penghalangan ini semakin menarik perhatian karena berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026.
Dalam Bab IX tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Pemerintahan, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap pejabat ketika menjalankan tugas yang sah.
Salah satunya adalah Pasal 353.
Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dengan:
– Penjara paling lama 9 bulan.
– Denda paling banyak kategori II.
Artinya, apabila hasil pemeriksaan aparat penegak hukum menemukan bahwa tindakan di lapangan memenuhi seluruh unsur Pasal 353, dugaan penghalangan tersebut berpotensi masuk ke ranah pidana.
Namun, penerapannya tidak otomatis. Harus dipastikan terlebih dahulu status kewenangan pejabat, legalitas tindakan yang dilakukan, serta bentuk perbuatan yang diduga menghalangi.
JIKA ADA KEKERASAN ATAU ANCAMAN, PASAL 348 MENANTI
Selain Pasal 353, KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah.
Pasal 348 mengatur bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dapat dipidana dengan:
– Penjara paling lama 2 tahun.
– Denda paling banyak kategori III.
Sementara itu, Pasal 347 mengatur tindakan memaksa pejabat melalui kekerasan atau ancaman kekerasan agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang sah. Ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara atau denda kategori IV.
Bahkan, Pasal 349 mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dan Pasal 348 mengakibatkan:
– Luka: maksimal 5 tahun penjara atau denda kategori V.
– Luka berat: maksimal 7 tahun penjara atau denda kategori VI.
– Meninggal dunia: maksimal 10 tahun penjara.
Sedangkan Pasal 350 mengatur bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu dapat dikenai penambahan pidana sepertiga.
Ketentuan tersebut menjadi pengingat bahwa pelaksanaan tugas pejabat yang sah memperoleh perlindungan hukum.
Namun, masyarakat tetap memiliki hak menyampaikan keberatan, kritik, pengaduan, maupun menempuh jalur hukum apabila terdapat perbedaan pandangan atau dugaan pelanggaran prosedur.
SOMVIR: DPRD DIPILIH RAKYAT, JANGAN ABAIKAN PENGADUAN MASYARAKAT
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan.
Menurutnya, kunjungan kerja maupun inspeksi lapangan merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mencari penyelesaian terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan dan kewenangan kelembagaan.
Karena itu, keberadaan DPRD dalam menindaklanjuti laporan masyarakat tidak boleh dipandang sebagai kepentingan pribadi anggota dewan.
Persoalan di Amed justru harus dibuka secara transparan agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai status tanah dan penyelesaian konflik yang terjadi.
MADE SUPARTHA: TUGAS PENGAWASAN DPRD MEMILIKI LANDASAN HUKUM
Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki dasar hukum yang jelas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban anggota DPRD, termasuk hak imunitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Made Supartha, persoalan dugaan penghalangan terhadap tugas pengawasan DPRD harus dilihat secara serius, terlebih apabila tindakan tersebut terbukti menghambat pelaksanaan kewenangan yang sah.
“Kami bekerja berdasarkan kewenangan dan tugas DPRD. Kalau ada pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas resmi, tentu harus dilihat secara hukum. KUHP Nasional sudah mengatur konsekuensinya,” tegas Supartha.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Komisi I DPRD Bali ingin memastikan pelaksanaan tugas pengawasan lembaga legislatif mendapatkan penghormatan sebagaimana mestinya.
SENGKETA TANAH AMED: BPN, BPKD DAN OPD TERKAIT IKUT DISOROT
Di luar persoalan dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai administrasi pertanahan dan pemerintahan daerah.
Sejumlah pihak menyoroti dugaan keterkaitan administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta dan masih membutuhkan klarifikasi serta pembuktian.
Karena itu, RDP Komisi I DPRD Bali diharapkan menjadi ruang untuk membuka berbagai dokumen penting, mulai dari riwayat tanah, status hak, dokumen kepemilikan, administrasi pertanahan, hingga kemungkinan keterkaitan dengan aset pemerintah daerah.
Seluruh pihak yang disebut maupun memiliki kepentingan dalam persoalan tersebut harus diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan secara berimbang.
RAMIA CS DISEBUT MENOLAK HADIR, BOLA KINI DI TANGAN KOMISI I
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak menghadiri RDP Komisi I DPRD Bali.
Sikap tersebut perlu diklarifikasi agar alasan ketidakhadiran dapat diketahui secara utuh.
Komisi I DPRD Bali juga diharapkan dapat meminta penjelasan mengenai keberadaan aparat yang disebut berjaga di lokasi ketika rombongan DPRD melakukan kegiatan pengawasan.
Apa dasar pengamanan tersebut? Siapa yang memberikan perintah? Bagaimana kronologi sebenarnya? Apakah terdapat tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas rombongan DPRD?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Apabila ditemukan dugaan tindak pidana, tentu penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SENIN 23 NOVEMBER 2026: AMED AKAN DIBUKA TERANG-BENDERANG
Kini perhatian tertuju pada RDP Komisi I DPRD Bali, Senin (23/11/2026).
Ada dua persoalan besar yang harus diurai.
Pertama, substansi sengketa tanah di kawasan Amed, termasuk riwayat kepemilikan, status hak, dan administrasi pertanahan.
Kedua, dugaan tindakan penghalangan terhadap rombongan DPRD Bali ketika melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 September 2026.
Kedua persoalan tersebut tidak boleh dicampuradukkan, tetapi harus diperiksa secara serius sesuai kewenangan masing-masing.
DPRD Bali perlu mendapatkan penjelasan dari seluruh pihak. BPN, BPKD, OPD terkait, pihak yang bersengketa, hingga aparat yang berada di lokasi perlu memberikan keterangan sesuai kapasitasnya.
PERTANYAANNYA: APAKAH ADA PIHAK YANG MERASA LEBIH KUAT DARI HUKUM KETIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENJALANKAN TUGAS?
RDP Komisi I DPRD Bali pada Senin, 23 November 2026, menjadi momentum penting untuk membuka tabir sengketa tanah Amed sekaligus mengklarifikasi dugaan penghalangan tugas pengawasan.
Sebab, persoalan ini bukan lagi semata-mata tentang tanah.
Ini menyangkut penghormatan terhadap lembaga perwakilan rakyat, tanggung jawab pemerintahan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas pejabat yang sah.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar