Breaking News
light_mode
Trending Tags

Panas! Oka Antara Angkat Bicara soal Amed, Pengaduan Rakyat Tak Boleh Diabaikan!

  • account_circle admin
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARANGASEM – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., angkat bicara menyikapi polemik sengketa tanah di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Ia menegaskan, kehadiran DPRD di tengah persoalan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat yang tidak boleh diabaikan.

Pernyataan Oka Antara ini menjadi sorotan setelah muncul dugaan tindakan penghalangan terhadap rombongan Komisi I DPRD Bali ketika melaksanakan tugas pengawasan di lapangan pada 1 September 2026.

Menurut Oka Antara, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui mekanisme kelembagaan. Mengabaikan laporan masyarakat justru berisiko membuat anggota dewan dinilai tidak menjalankan mandat sebagai wakil rakyat.

“Anggota dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang masuk,” ungkap Oka Antara.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas kelembagaan, melainkan bagian dari tanggung jawab politik untuk memastikan persoalan masyarakat mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

ADUAN MASYARAKAT JADI DASAR DPRD TURUN KE AMED

Persoalan sengketa tanah Amed mencuat setelah adanya pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komisi I DPRD Bali melakukan kegiatan pengawasan lapangan yang sebelumnya telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026, Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.

Namun, ketika rombongan DPRD turun ke lokasi pada 1 September 2026, muncul dugaan perlakuan tidak pantas serta tindakan yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.

Kondisi inilah yang kini menjadi perhatian Komisi I DPRD Bali.

Bagi Oka Antara, setiap pengaduan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius. DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, persoalan di Amed tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang konflik kepemilikan tanah. Dugaan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan juga perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.

DEWA RAI TEGASKAN DPRD TURUN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., sebelumnya juga menegaskan bahwa kehadiran rombongan DPRD di Amed bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. Ketut Rochineng, S.H., M.H., menyatakan bahwa kunjungan lapangan dilakukan sesuai prosedur.

Menurutnya, Komisi I DPRD Bali dapat meminta penjelasan secara resmi mengenai kronologi kejadian, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi.

KUHP NASIONAL JADI SOROTAN, PASAL 353 MENGATUR PENGHALANGAN PEJABAT

Dugaan penghalangan terhadap rombongan DPRD Bali juga menjadi perhatian dari perspektif hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah Pasal 353, yang mengatur tindakan mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat berwenang dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak kategori II.

Sementara itu, Pasal 348 mengatur perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun atau denda kategori III.

Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, termasuk keabsahan kewenangan dan tindakan pejabat yang bersangkutan.

Artinya, dugaan penghalangan di Amed tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana sebelum melalui proses pemeriksaan hukum.

SENGKETA AMED HARUS DIBUKA, BPN DAN OPD TERKAIT PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN

Selain dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan, status hak, serta administrasi pertanahan dan pemerintahan daerah.

Sejumlah pihak menyoroti dugaan keterkaitan administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian.

Komisi I DPRD Bali diharapkan dapat meminta seluruh pihak membuka dokumen dan memberikan penjelasan agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan sepihak.

Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali.

Alasan ketidakhadiran tersebut perlu diklarifikasi agar seluruh pihak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya.

SENIN 23 NOVEMBER, OKA ANTARA DAN KOMISI I BONGKAR PERSOALAN AMED

Komisi I DPRD Bali dijadwalkan menggelar RDP pada Senin (23/11/2026).

Agenda tersebut menjadi momentum penting untuk mengurai dua persoalan sekaligus, yakni substansi sengketa tanah Amed dan dugaan penghalangan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan DPRD pada 1 September 2026.

Sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Bali, Oka Antara bersama pimpinan dan anggota komisi diharapkan dapat memastikan seluruh persoalan dibahas berdasarkan dokumen, fakta lapangan, serta keterangan para pihak.

Publik kini menunggu kejelasan mengenai kronologi dugaan penghalangan, dasar tindakan pengamanan di lokasi, status tanah yang disengketakan, serta administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

PENGADUAN RAKYAT TIDAK BOLEH DIABAIKAN, TUGAS WAKIL RAKYAT HARUS DIHORMATI!

Pernyataan Oka Antara menjadi penegasan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Sebab, ketika masyarakat menyampaikan pengaduan kepada wakil rakyat, ada harapan agar persoalan mereka mendapatkan perhatian dan jalan penyelesaian.

Kini, RDP Komisi I DPRD GT Bali akan menjadi ujian transparansi dan keberanian semua pihak dalam membuka persoalan Amed.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Ny. Seniasih Giri Prasta Perkuat Sinergi Forum PUSPA

    Cegah Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak, Ny. Seniasih Giri Prasta Perkuat Sinergi Forum PUSPA

    • calendar_month Sabtu, 21 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 38
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali Ny. Seniasih Giri Prasta mendorong penguatan komitmen dan sinergi seluruh komponen masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan saat mengukuhkan Ketua Forum PUSPA Kabupaten/Kota se-Bali di Ruang Wiswa Sabha […]

  • Jalur Konstitusional, Perwakilan Masyarakat Distrik Makimi Bawa Aspirasi ke Jakarta

    Jalur Konstitusional, Perwakilan Masyarakat Distrik Makimi Bawa Aspirasi ke Jakarta

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Matacompas.co Jakarta – Puluhan pemilik garapan tanah adat masyarakat dari Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, meminta kejelasan standar operasional kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai mengabaikan sejumlah aturan hukum dan penghormatan terhadap masyarakat adat. Hal itu merupakan aspirasi langsung yang disampaikan perwakilan masyarakat Distrik Makimi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Sepakat Tutup PT BTID, Budiutama: ‘Kami Merasa Dibohongi’

    Pansus TRAP DPRD Bali Sepakat Tutup PT BTID, Budiutama: ‘Kami Merasa Dibohongi’

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 38
    • 0Komentar

    KARANGASEM, Matakompas.com — Polemik tukar guling lahan mangrove yang melibatkan PT BTID memasuki babak serius. Setelah sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada 2 Februari 2026, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali turun langsung ke lapangan di Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Rabu (15/4/2026). Peninjauan yang dimulai pukul […]

  • Soal Perbedaan Pendapat di Internal Pansus TRAP, Ketua DPRD Bali Tegaskan Hanya Rekomendasi Resmi yang Menjadi Acuan

    Soal Perbedaan Pendapat di Internal Pansus TRAP, Ketua DPRD Bali Tegaskan Hanya Rekomendasi Resmi yang Menjadi Acuan

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 39
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik perbedaan pandangan yang muncul di internal Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali terkait pengawasan terhadap aktivitas PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan KEK Kura-Kura Bali mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD Bali. Ketua DPRD Bali menegaskan bahwa hanya rekomendasi yang telah melalui mekanisme resmi dan […]

  • Pelindo Dumai Peduli: Wujud Kepedulian Sosial untuk Warga Sekitar Pelabuhan

    Pelindo Dumai Peduli: Wujud Kepedulian Sosial untuk Warga Sekitar Pelabuhan

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 35
    • 0Komentar

      Mata kompas. Com Dumai – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Dumai berkolaborasi dengan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) Branch Dumai melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Dumai. (27/10/25) Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 November 2025 ini […]

  • Kreativitas Pemuda, Aset Bangsa: Dispora Bengkulu Galakkan Program Pengembangan

    Kreativitas Pemuda, Aset Bangsa: Dispora Bengkulu Galakkan Program Pengembangan

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 118
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Generasi muda memiliki peran strategis dalam memajukan bangsa melalui kreativitas dan inovasi. Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu terus menggalakkan berbagai program pengembangan kepemudaan, salah satunya melalui Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativinesia). Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Bengkulu, Indara Jaya Syam, menegaskan bahwa pemberdayaan pemuda merupakan langkah […]

expand_less