Breaking News
light_mode
Trending Tags

Dr. Somvir Bersuara Keras! DPRD Dipilih Rakyat, Diduga Dihalangi Bertugas Di Amed, KUHP Baru Jadi Sorotan

  • account_circle admin
  • calendar_month 2 jam yang lalu
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KARANGASEM – Dugaan penghalangan terhadap rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali saat menjalankan tugas pengawasan di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kini menjadi perhatian serius kalangan legislatif.

Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, menegaskan bahwa anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui proses demokrasi. Karena itu, keberadaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD harus dihormati sepanjang dijalankan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persoalan ini bukan sekadar konflik pertanahan. Munculnya dugaan penghalangan terhadap rombongan wakil rakyat ketika melakukan kunjungan lapangan pada 1 September 2026 menimbulkan pertanyaan mengenai penghormatan terhadap fungsi kelembagaan DPRD.

Menurut Somvir, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi, menindaklanjuti pengaduan, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kunjungan lapangan merupakan salah satu bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan dan mencari penyelesaian atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan pribadi anggota dewan, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan kepada masyarakat yang diwakilinya.

DPRD DIPILIH RAKYAT, PENGADUAN MASYARAKAT HARUS DITINDAKLANJUTI

Sengketa tanah Amed bermula dari pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komisi I DPRD Bali melakukan kegiatan pengawasan di lapangan. Namun, dalam pelaksanaannya pada 1 September 2026, muncul dugaan perlakuan tidak pantas dan tindakan yang dinilai menghambat rombongan DPRD.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., sebelumnya menegaskan bahwa kehadiran rombongan DPRD di lokasi bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Amed kini tidak hanya menyangkut substansi sengketa tanah, tetapi juga pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif.

SURAT RESMI DPRD SUDAH DILAYANGKAN, DUGAAN PENGHALANGAN DIPERTANYAKAN

Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, mengungkapkan bahwa kegiatan pengawasan tersebut telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026 dengan Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.

Namun, ketika rombongan turun ke lokasi sehari setelahnya, muncul dugaan tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan upaya mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Menurutnya, anggota dewan justru berisiko dinilai tidak menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat apabila mengabaikan laporan masyarakat yang masuk.

KUHP NASIONAL BERLAKU, PASAL 353 JADI PERHATIAN

Dugaan penghalangan tersebut semakin menjadi sorotan karena KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Dalam Pasal 353, diatur bahwa setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak kategori II.

Selain itu, Pasal 348 mengatur tindak pidana perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas sah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda kategori III.

Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis. Aparat penegak hukum harus terlebih dahulu memeriksa legalitas kewenangan, kronologi kejadian, bentuk tindakan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.

SOMVIR: AMED HARUS DIBUKA, JANGAN ADA PERSOALAN YANG DITUTUP-TUTUPI

Di luar dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan, status hak, serta administrasi pertanahan dan pemerintahan.

Sejumlah pihak menyoroti kemungkinan keterkaitan administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.

Karena itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali menjadi momentum penting untuk meminta penjelasan dari seluruh pihak yang berkaitan dengan sengketa tersebut.

Dokumen pertanahan, riwayat kepemilikan, status aset, serta kronologi dugaan penghalangan terhadap rombongan DPRD perlu dibuka secara transparan.

Pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya juga disebut menolak menghadiri RDP. Alasan ketidakhadiran tersebut perlu diklarifikasi agar seluruh informasi dapat diperoleh secara berimbang.

SENIN 23 NOVEMBER, RDP KOMISI I JADI MOMENTUM PENTING

Komisi I DPRD Bali dijadwalkan menggelar RDP pada Senin (23/11/2026).

Ada dua persoalan utama yang menjadi perhatian.

Pertama, mengurai sengketa tanah di kawasan Amed, termasuk status hak, riwayat kepemilikan, dan administrasi pertanahan.

Kedua, mendalami dugaan tindakan yang menghambat rombongan DPRD Bali ketika menjalankan fungsi pengawasan pada 1 September 2026.

Bagi Somvir, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat. Pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan dan koridor hukum.

Kini, publik menantikan bagaimana Komisi I DPRD Bali mengurai persoalan tersebut.

PERTANYAANNYA: JIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT, MENGAPA MUNCUL DUGAAN PENGHALANGAN?

Sengketa Amed harus mendapatkan kejelasan. Dugaan penghalangan harus diklarifikasi. Seluruh pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan.

Sebab, fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar menjalankan agenda kelembagaan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Penjemputan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Ribuan Warga Serbu Jajanan Gratis

    Usai Penjemputan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Ribuan Warga Serbu Jajanan Gratis

    • calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 182
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Ribuan masyarakat Kuningan mendapatkan kesempatan menikmati jajanan gratis dalam acara Syukuran Rahayat yang digelar di Lapangan Pandapa Paramarta. Acara ini diadakan sebagai bentuk syukuran atas dilantiknya Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dan Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2025–2030. Kegiatan Syukuran Rahayat ini berlangsung meriah bukan […]

  • Koster Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Prabowo, Bali Siapkan Lahan MBG, Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat

    Koster Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Prabowo, Bali Siapkan Lahan MBG, Koperasi Merah Putih hingga Sekolah Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 4 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung seluruh kebijakan dan program strategis nasional yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto. Dukungan tersebut tidak hanya sebatas pernyataan politik, tetapi telah diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, mulai dari penyediaan lahan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga […]

  • Ketua Forum Guru NTT Sebut Perekrutan Guru di SMK Negeri 2 Kota Kupang Merupakan Langkah Strategis

    Ketua Forum Guru NTT Sebut Perekrutan Guru di SMK Negeri 2 Kota Kupang Merupakan Langkah Strategis

    • calendar_month Minggu, 16 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 4.785
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com- Persoalan terkait perekrutan tenaga honorer di SMKN 2 Kupang mendapat respon langsung dari Ketua Umum Forum Guru Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketua Umum Forum Guru NTT, Jusuf Koe Hoea bersama Sekretaris Umum mamantau langsung ke SMK Negeri 2 Kota Kupang untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Dikatakan Jusuf, kegiatan KBM berjalan aman dan kondusif. […]

  • Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Prayitno, saat melakukan kunjungan ke rumah produksi digital media milik Sumanto

    Staf Ahli Prayitno, Dorong Pengembangan Ekonomi Kreatif Digital, YouTube Berbasis AI Dinilai Punya Prospek Menjanjikan

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Redaksi Pacitan
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Pacitan,MataKompas-Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas sekaligus menciptakan sumber penghasilan melalui ekonomi digital. Salah satu peluang yang mulai dilirik adalah produksi konten kreatif berbasis AI melalui platform YouTube. Potensi tersebut menjadi bahan diskusi Staf Ahli Bupati Pacitan Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Prayitno, saat melakukan […]

  •  Solidaritas Indonesia: PHDI dan Tokoh Lintas Agama di Bali Bersatu Doakan Korban Banjir Bandang

     Solidaritas Indonesia: PHDI dan Tokoh Lintas Agama di Bali Bersatu Doakan Korban Banjir Bandang

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 33
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Gelombang bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah Indonesia memicu kepedihan nasional. Setelah banjir bandang besar di Bali pada 10 September 2025 yang merenggut korban jiwa dan merusak bangunan, kini tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali diguncang bencana serupa. Menyikapi situasi tersebut, Parisadha […]

  • Dukung Ketahanan Pangan, MPW Pemuda Pancasila Banten Panen Raya Padi Bersama TNI dan Pemkot Serang

    Dukung Ketahanan Pangan, MPW Pemuda Pancasila Banten Panen Raya Padi Bersama TNI dan Pemkot Serang

    • calendar_month Selasa, 2 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA –  Andaikata langkah Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Banten yang dipimpin oleh Johan Aripin Muba diikuti seluruh organisasi sosial kemasyarakatan di Indonesia, beban Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan pangan niscaya akan lebih ringan. Maka tak berlebihan apabila Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) PP, Japto Soejosoemarno memuji keberhasilan program […]

expand_less