Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » NEWS » Program GPM di Kabupaten Cirebon Bantu UMKM dan Kendalikan Inflasi

Program GPM di Kabupaten Cirebon Bantu UMKM dan Kendalikan Inflasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
  • visibility 151
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), sebagai langkah menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mendukung pelaku usaha kecil.

Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor DKPP Kabupaten Cirebon, Rabu (12/2/2025).

Kepala DKPP Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, mengatakan bahwa program ini dilaksanakan untuk menekan laju inflasi, sekaligus memberi kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produknya.

“Selain menjaga harga bahan pokok agar tetap stabil, kegiatan ini juga membuka peluang bagi UMKM di sektor pertanian dan perikanan untuk menjangkau lebih banyak konsumen,” kata Erus.

Sebanyak 15 vendor turut berpartisipasi dalam GPM kali ini, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Produk yang dijual antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging.

Menurut Erus, keterlibatan UMKM dalam program ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian lokal.

Dengan adanya pasar murah ini, pelaku usaha dapat menjangkau lebih banyak pembeli tanpa harus bersaing dengan harga pasar yang fluktuatif.

Dukungan dari berbagai pihak juga turut memperlancar pelaksanaan GPM. Salah satunya adalah Perum Bulog Cirebon yang aktif berkontribusi dalam program ini.

Namun, Erus menyebutkan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum bisa dihadirkan karena masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kami masih menunggu kepastian lebih lanjut terkait stok dan distribusi beras SPHP. Saat ini masih dalam tahap konsolidasi di tingkat pusat,” ujarnya.

Terkait kelanjutan program ini di Kabupaten Cirebon, Erus menjelaskan pihaknya masih menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ia berharap GPM tetap bisa berjalan sesuai dengan perencanaan APBD Murni.

“Kami belum bisa memastikan apakah ada penambahan atau pengurangan anggaran, tapi semoga program ini tetap berjalan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pemkab Cirebon juga telah melakukan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan pangan. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar harga tetap terkendali.

“Untuk stok bahan pokok seperti beras, daging, dan telur saat ini masih aman hingga Lebaran. Kami juga memastikan tidak ada lonjakan harga yang signifikan,” pungkasnya.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mobil ODOL Jadi Masalah, Cerminan Buruknya Sistem Logistik Nasional

    Mobil ODOL Jadi Masalah, Cerminan Buruknya Sistem Logistik Nasional

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 230
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta – Permasalahan menahun terkait Truk Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi isu kompleks di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Hal tersebut karena melibatkan dimensi keselamatan jalan, kerusakan infrastruktur, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah, melalui kebijakan “Zero ODOL” yang direncanakan berlaku penuh pada 2026, menyoroti truk ODOL sebagai penyebab kerugian negara […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi BTID ke Pimpinan DPRD, Desak Audit Menyeluruh dan Penegakan Hukum

    Pansus TRAP DPRD Bali Serahkan Rekomendasi BTID ke Pimpinan DPRD, Desak Audit Menyeluruh dan Penegakan Hukum

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 3
    • 0Komentar

    DENPASAR, Bali – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali secara resmi menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan terhadap indikasi ketidakjelasan pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) kepada Pimpinan DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Pimpinan DPRD Bali, Selasa (2/6/2026). Penyerahan rekomendasi dilakukan langsung oleh Ketua Pansus TRAP DPRD […]

  • Palsukan 109 Ton Emas Senilai 185 Triliun, 6 Petinggi PT Antam Jadi Tersangka

    Palsukan 109 Ton Emas Senilai 185 Triliun, 6 Petinggi PT Antam Jadi Tersangka

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.249
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 6 mantan General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UB-PPLM) PT Antam (Persero) Tbk sebagai tersangka kasus kor upsi. Mereka diduga memalsukan emas Antam dengan total berat mencapai 109 ton selama 2010-2021. Kejagung memastikan 109 ton emas yang dijual oleh para tersangka adalah emas asil, namun emas […]

  • Atasi Masalah Sampah dan Infrastruktur, DPRD Bali Jajaki Potensi Model Investasi PandAI

    Atasi Masalah Sampah dan Infrastruktur, DPRD Bali Jajaki Potensi Model Investasi PandAI

    • calendar_month Senin, 19 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 2
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Ketua DPRD Provinsi Bali, I Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan kerja kurator model investasi PandAI, Dmytro Tsykaliuk, di Kantor DPRD Bali pada Senin, 19 Januari 2026. Pertemuan strategis ini fokus membahas solusi inovatif dalam menangani tantangan lingkungan, keamanan investasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata. Sinergi Atasi Krisis Lingkungan Salah satu […]

  • Soal Perbedaan Pendapat di Internal Pansus TRAP, Ketua DPRD Bali Tegaskan Hanya Rekomendasi Resmi yang Menjadi Acuan

    Soal Perbedaan Pendapat di Internal Pansus TRAP, Ketua DPRD Bali Tegaskan Hanya Rekomendasi Resmi yang Menjadi Acuan

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik perbedaan pandangan yang muncul di internal Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali terkait pengawasan terhadap aktivitas PT Bali Turtle Island Development (BTID) di kawasan KEK Kura-Kura Bali mendapat perhatian serius dari pimpinan DPRD Bali. Ketua DPRD Bali menegaskan bahwa hanya rekomendasi yang telah melalui mekanisme resmi dan […]

  • Tiga WNA Terjaring Operasi Imigrasi Denpasar, Dugaan Prostitusi Online Terbongkar dari Penelusuran Digital

    Tiga WNA Terjaring Operasi Imigrasi Denpasar, Dugaan Prostitusi Online Terbongkar dari Penelusuran Digital

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 1
    • 0Komentar

    DENPASAR — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar kembali menunjukkan ketegasan dalam mengawasi aktivitas warga negara asing (WNA) di Bali. Tiga perempuan WNA diamankan dalam operasi yang digelar Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Sabtu (2/5/2026), terkait dugaan praktik prostitusi online yang melibatkan penyalahgunaan izin tinggal. Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan […]

expand_less