Ny. Putri Koster Dorong Kader Posyandu Bangli Jadi Mata dan Telinga Masyarakat.

BANGLI, Matakompas.com – Transformasi Posyandu di Bali terus diperkuat. Tidak lagi sebatas menjadi wadah pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu kini dituntut hadir lebih dekat dengan berbagai persoalan dasar yang dihadapi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, saat melaksanakan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di dua lokasi di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9/2026).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada 104 kader Posyandu itu sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman kader mengenai transformasi Posyandu yang kini memiliki cakupan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Aksi sosial diawali di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut. Sebanyak 50 kader dari enam Posyandu mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, dengan melibatkan 54 kader dari lima Posyandu.

Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para kader yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, masing-masing kader mendapatkan bantuan berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu dari Ny. Putri Koster.

Namun, lebih dari sekadar bantuan sosial, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa tantangan Posyandu ke depan adalah bagaimana kader mampu memahami perubahan peran tersebut dan menerapkannya di tengah masyarakat.

“Posyandu sekarang sudah bertransformasi. Tidak hanya kesehatan, tetapi ada enam bidang SPM,” tegasnya.

Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Untuk memudahkan kader mengingat cakupan tersebut, Ny. Putri Koster memperkenalkan singkatan P3K ST, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Menurutnya, perluasan cakupan Posyandu harus diikuti dengan perubahan pola pikir kader. Kader tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk mendapatkan pelayanan, tetapi harus memiliki kepekaan untuk melihat persoalan yang muncul di lingkungan masing-masing.

“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat yang memiliki anak dan memenuhi persyaratan dapat diarahkan untuk memanfaatkan Program 1 Keluarga 1 Sarjana yang disediakan Pemerintah Provinsi Bali.

“Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.

Kepekaan kader, lanjut Ny. Putri Koster, juga diperlukan dalam persoalan sosial maupun ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketika menemukan persoalan seperti pencurian atau permasalahan lainnya, kader tidak dituntut menjadi eksekutor, melainkan mencatat dan meneruskan informasi tersebut kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme koordinasi yang tepat.

Dengan pola tersebut, Posyandu diharapkan mampu menjadi salah satu simpul yang menghubungkan persoalan masyarakat dengan pelayanan dasar pemerintah.

370 Posyandu di Bangli

Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, mengapresiasi pelaksanaan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di wilayahnya.

Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Bangli.

Menurutnya, sosialisasi mengenai transformasi Posyandu masih perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, selama ini masyarakat lebih familiar dengan Posyandu sebagai tempat pelayanan kesehatan.

Padahal, dengan transformasi tersebut, Posyandu memiliki cakupan pelayanan dasar yang jauh lebih luas. Karena itu, TP Posyandu Kabupaten Bangli menyatakan siap mendukung penguatan kapasitas kader agar mampu menjalankan peran baru tersebut.

“Transformasi ini perlu terus disosialisasikan agar kader dan masyarakat memahami bahwa Posyandu sekarang mencakup enam bidang SPM,” ujarnya.

Kader Bukan Eksekutor, tetapi Penghubung

Sementara itu, Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menekankan pentingnya membangun pemahaman kader hingga tingkat banjar.

Menurutnya, transformasi Posyandu akan terasa rumit apabila kader belum memahami secara jelas posisi, fungsi, serta batas kewenangannya.

Ia menjelaskan, transformasi Posyandu pada dasarnya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kader memiliki posisi strategis untuk mengenali, mencatat, dan mendata kebutuhan maupun persoalan masyarakat di lingkungan masing-masing.

“Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.

Anom Agustina menegaskan, kader Posyandu bukan eksekutor seluruh layanan dalam enam bidang SPM. Peran utama kader adalah menemukan dan mendata persoalan di masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada kelian banjar untuk diteruskan kepada perbekel hingga jenjang pemerintahan berikutnya sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan demikian, keberadaan kader menjadi penting sebagai mata dan telinga pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Melalui aksi sosial “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali tidak hanya memberikan perhatian dan apresiasi kepada para kader, tetapi juga memperkuat fondasi transformasi Posyandu.

Kader yang peka, responsif, mampu membaca persoalan, serta memahami jalur koordinasi diharapkan dapat membuat pelayanan dasar pemerintah semakin dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Transformasi Posyandu pun tidak berhenti pada perubahan nomenklatur maupun penambahan bidang layanan. Lebih jauh, transformasi tersebut diharapkan melahirkan Posyandu yang hidup di tengah masyarakat, memahami persoalan dari tingkat paling bawah, dan mampu menjadi jembatan menuju pelayanan pemerintah yang tepat. (red).