Bali Dorong Aksi Iklim Berbasis Kearifan Lokal, Karbon dan Biodiversitas Jadi Peluang Ekonomi Hijau.

DENPASAR, Matakompas.com – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya membangun aksi iklim yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, tetapi juga diarahkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 melalui paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Selasa (8/9/2026).

Koster menegaskan, kebijakan aksi iklim Bali dibangun sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Filosofi tersebut menjadi pijakan dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.

Dalam kerangka itu, pembangunan Bali diarahkan pada keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keberlanjutan Bali.

Manusia Bali didorong meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, alam dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam.

Koster menyebut Bali saat ini telah memiliki sejumlah aset iklim nyata yang berpotensi dikembangkan menjadi modal ekonomi hijau.

Di sektor energi terbarukan, Bali tercatat memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang, sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

Sementara pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan sekitar 88 persen masuk kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi tersebut dinilai dapat dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Potensi karbon juga terdapat pada sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total luas sawah. Kondisi ini dinilai menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.

Di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memperkuat fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.

Menurut Koster, berbagai potensi tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai angka ekologis. Jika dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tetap mengutamakan kelestarian lingkungan, aset-aset tersebut dapat menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali membuka sedikitnya tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan secara bankable, yakni blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.

Khusus pengembangan PLTS skala besar, Bali membuka peluang dengan target tahap awal sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mempercepat transisi energi sekaligus membuka peluang renewable energy certificate dan carbon credit.

Koster menegaskan, pengembangan potensi tersebut membutuhkan kolaborasi luas antara pemerintah, investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Namun, kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Tujuannya untuk memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, memastikan tata kelola yang transparan, serta menjamin manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali dirasakan Bali.

“Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian garis besar pesan Koster.

Dengan pendekatan tersebut, aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya menekan emisi. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, membuka peluang investasi hijau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apresiasi terhadap langkah Bali disampaikan Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal. Ia menilai Pemerintah Provinsi Bali telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata yang dapat dikembangkan dalam ekosistem karbon dan biodiversitas.

Menurut Rob, Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.

Ia menilai potensi mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak. Namun, seluruh proses harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, kredibilitas, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Rob juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar potensi yang dimiliki Bali dapat diwujudkan menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar internasional.

“Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” tambahnya.

Langkah tersebut memperlihatkan arah baru pembangunan Bali, di mana pelestarian alam dan pertumbuhan ekonomi tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang berlawanan.

Sebaliknya, melalui landasan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, kekayaan alam, budaya, dan masyarakat diarahkan menjadi kekuatan bersama untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan, mandiri, sekaligus memiliki daya saing global.

Reporter : Putu Ivan.
Redaktur : Agus Jaya.
Sumber : Rilis Pemprov Bali.