Gubernur Koster Terima Banggar DPR RI, Dorong Peningkatan Dukungan Melalui Transfer Ke Daerah (TKD)

DENPASAR, Matacompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pemerintah pusat meningkatkan dukungan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster, saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).

Gubernur Koster mengatakan, tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat penting mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.

“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegas Gubernur Koster.

Menurutnya, Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda karena merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunan Bali juga dijalankan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Oleh karena itu, Gubernur Koster menilai kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan dukungan pembangunan.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Gubernur Koster.

Gubernur Koster menjelaskan, pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Sejumlah persoalan masih dihadapi Bali, mulai dari kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya.

Untuk itu, Gubernur Koster menyampaikan sejumlah infrastruktur yang membutuhkan dukungan APBN, diantaranya pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng.

Selain itu, dukungan juga dibutuhkan untuk konektivitas Nusa Penida serta jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan.

Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa juga menjadi perhatian.

Di sektor air bersih, Gubernur Koster menekankan pentingnya dukungan terhadap SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Dukungan juga diperlukan untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih.

Menurut Gubernur Koster, pembangunan berbagai infrastruktur tersebut tidak hanya bertujuan mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan dan mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali.

“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan pembangunan Bali tidak diarahkan semata-mata untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pemerintah Provinsi Bali ingin memastikan pertumbuhan pariwisata berjalan dengan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutan.

“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.

Syarief juga menampik anggapan mengenai adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.

Menurutnya, sebagian anggaran kini dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya tetap dirasakan daerah.

“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.

Banggar DPR RI mengapresiasi paparan Gubernur Koster mengenai karakteristik, potensi, serta tantangan pembangunan Bali. Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata.

Upaya mempertahankan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan juga dinilai penting karena keberlanjutan pariwisata Bali berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya.

Reporter : Putu Ivan
Editor : Agus Jaya
Sumber : Rilis Pemprov Bali