SPBU Bali Mengular, Dewa Rai Sentil Pertamina: Jangan Bilang Aman Jika Faktanya Kacau!

DENPASAR | Gelombang antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., mendesak Pertamina memberikan klarifikasi secara terbuka dan berdasarkan fakta mengenai kondisi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Dewata.

Dewa Rai menilai, pernyataan bahwa pasokan BBM dalam kondisi aman perlu dibuktikan dengan fakta di lapangan. Sebab, masyarakat justru menghadapi antrean panjang, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM, bahkan warga terpaksa mencari bahan bakar hingga ke wilayah lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya dijawab dengan pernyataan normatif bahwa pasokan BBM aman. Pertamina harus menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk kendala distribusi, ketersediaan stok, dan langkah konkret untuk memulihkan kondisi.

“Faktanya kita lihat fakta dong. Fakta sebagai pendukung apa yang menjadi cerita mereka. Kalau faktanya tidak sesuai, ya berarti dia yang bohong,” tegas Dewa Rai. Saat dihubungi pada Selasa, 13 Oktober 2026

Dewa Rai politisi asal Buleleng ini mengungkapkan, antrean BBM yang terjadi di Bali tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan terbatas pada satu atau dua SPBU. Keluhan masyarakat menunjukkan bahwa masalah tersebut telah meluas ke berbagai kabupaten dan kota.

Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, masyarakat rela mencari BBM ke berbagai wilayah demi mendapatkan bahan bakar. Kondisi ini dinilai memperlihatkan adanya persoalan yang perlu segera ditelusuri dalam sistem distribusi dan penanganan pasokan BBM di Bali.

Ia mengakui bahwa distribusi BBM memang memiliki tantangan tersendiri. Pasokan yang masuk ke Bali juga bergantung pada pengiriman dari luar pulau, termasuk Jawa. Gangguan transportasi laut, cuaca buruk, maupun kejadian lain yang menghambat pengiriman dapat memengaruhi kelancaran distribusi.

Namun, menurut Dewa Rai, kondisi tersebut semestinya sudah masuk dalam perhitungan dan perencanaan antisipasi Pertamina.

“BBM kan datang dari pulau lain. Ada Pulau Jawa. Tentu suatu saat ketika ada musibah, baik kapal maupun apa pun itu, kita bisa terdampak juga,” ujar Dewa Rai yang juga sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali.

Karena itu, ia meminta Pertamina tidak hanya menjelaskan kemungkinan penyebab keterlambatan pasokan, tetapi juga membuka informasi mengenai langkah antisipasi yang telah disiapkan untuk menghadapi gangguan distribusi.

Bagi Dewa Rai, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan gangguan serupa tidak berkembang menjadi krisis berkepanjangan.

Dewa Rai secara khusus menyoroti tanggung jawab manajemen Pertamina yang menangani wilayah Bali. Menurutnya, ketika persoalan distribusi terjadi secara meluas di satu wilayah, evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi dan efektivitas manajemen regional menjadi hal yang penting.

Ia meminta jajaran Pertamina di Bali memberikan penjelasan yang dapat dipahami masyarakat, terutama mengenai perbedaan antara pernyataan bahwa pasokan aman dan kenyataan yang dihadapi konsumen di lapangan.

“Di Pertamina Bali kan ada jajaran yang menangani wilayah ini. Ya, itu harus bertanggung jawab. Berikan klarifikasi kepada masyarakat agar masyarakat paham yang sebenarnya, karena mereka tidak tahu,” tegasnya.

Ia menilai, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian dan spekulasi mengenai penyebab kelangkaan BBM.

Menurutnya, jika memang terdapat hambatan distribusi, Pertamina harus menjelaskan kendala tersebut secara jujur, sekaligus menyampaikan langkah penyelesaiannya. Sebaliknya, apabila kondisi disebut aman, pernyataan itu harus didukung data yang selaras dengan situasi faktual di lapangan.

Dewa Rai juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan bahwa pasokan akan kembali normal dalam waktu dekat. Masyarakat perlu melihat bukti konkret berupa ketersediaan BBM yang kembali memadai dan antrean SPBU yang berangsur terurai.

Lebih jauh, Dewa Rai mengingatkan bahwa dampak kelangkaan BBM di Bali berpotensi merembet ke sektor pariwisata dan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Sebagai daerah yang sangat bergantung pada mobilitas wisatawan, pekerja, pelaku usaha, dan distribusi barang, Bali membutuhkan ketersediaan BBM yang stabil.

Antrean panjang di SPBU dapat menghambat perjalanan pekerja menuju tempat kerja, mengganggu jadwal operasional usaha, hingga memengaruhi ketepatan waktu layanan transportasi wisata.

Dewa Rai mencontohkan, pekerja pariwisata yang harus tiba tepat waktu untuk menjalankan tugasnya bisa mengalami kesulitan apabila waktu perjalanan tersita untuk mengantre BBM.

Situasi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan bagi pelaku usaha transportasi yang harus memenuhi jadwal penjemputan, pengantaran, maupun kebutuhan perjalanan wisatawan.

“Pariwisata bisa ikut terdampak, termasuk para pekerja. Mereka harus berangkat kerja, tetapi di jalan menghadapi antrean BBM. Sementara tamu menuntut pelayanan tepat waktu,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan BBM bukan semata-mata urusan teknis pengisian bahan bakar. Jika tidak segera ditangani, dampaknya dapat mengganggu produktivitas masyarakat dan citra Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Ia pun meminta seluruh pihak terkait melihat persoalan ini sebagai masalah regional yang membutuhkan penanganan serius, terkoordinasi, dan terukur.

Menyikapi persoalan tersebut, Dewa Rai menegaskan bahwa aspirasi masyarakat perlu mendapat perhatian lembaga DPRD Bali. Menurutnya, langkah meminta penjelasan kepada pihak terkait harus diarahkan untuk mengungkap kondisi sebenarnya sekaligus memastikan adanya perbaikan.

Ia membuka kemungkinan agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPRD Bali sesuai dengan kewenangan dan komisi yang membidangi persoalan tersebut.

Jika penjelasan yang diberikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak disertai langkah perbaikan yang memadai, menurut Dewa Rai, DPRD dapat mempertimbangkan penyampaian persoalan tersebut kepada kementerian terkait melalui mekanisme resmi.

Ia menekankan bahwa langkah tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memastikan pengelolaan distribusi BBM berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat terlindungi.

“Kalau tidak mau mundur, lembaga bisa mengirim surat ke kementerian. Ini harus dilihat berdasarkan fakta-fakta yang ada,” ujarnya.

Dewa Rai juga menegaskan bahwa pihaknya menginginkan klarifikasi Pertamina yang lugas, terbuka, dan sesuai dengan kondisi aktual, bukan sekadar pernyataan bahwa situasi masih aman.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar mengenai persoalan yang secara langsung memengaruhi aktivitas dan kebutuhan sehari-hari mereka.

Dewa Rai juga mengatakan adanya informasi mengenai koordinasi Gubernur Bali dengan pihak Pertamina untuk mempercepat penanganan persoalan BBM. Ia berharap koordinasi tersebut segera menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Ia menyebut adanya harapan bahwa kondisi distribusi dan antrean akan berangsur normal dalam satu hingga dua hari setelah koordinasi dilakukan. Namun, menurutnya, perkembangan tersebut perlu dibuktikan melalui kondisi faktual di SPBU.

“Mudah-mudahan besok. Kita buktikan saja besok,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat tidak cukup hanya menerima janji normalisasi. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa BBM tersedia, distribusi berjalan lancar, dan antrean panjang tidak lagi menghambat aktivitas warga.

Dewa Rai berharap Pertamina segera menyampaikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan, kendala distribusi, serta langkah konkret yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.