Antrean BBM Tak Kunjung Reda, Gubernur Koster Berlakukan WFH 15–17 Oktober 2026, Distribusi Pertamina Disorot!

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali belum sepenuhnya teratasi. Di tengah upaya percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM), Gubernur Bali Wayan Koster mengambil langkah dengan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah selama tiga hari, mulai 15 hingga 17 Oktober 2026.

Kebijakan tersebut diambil menyusul masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU, khususnya di wilayah Denpasar, Badung, Tabanan, dan daerah lainnya, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan dengan jajaran direksi Pertamina untuk mempercepat penyaluran BBM.

Berdasarkan surat tertanggal 14 Oktober 2026 dengan nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG perihal Penyesuaian Sistem Kerja melalui WFH, pimpinan instansi vertikal, instansi pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Bali diminta menerapkan sistem kerja dari rumah pada 15–17 Oktober 2026.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pertamina, khususnya dalam memastikan kelancaran penyediaan dan distribusi BBM di Bali.

Distribusi BBM Dipercepat, Depo dan SPBU Disiapkan Beroperasi 24 Jam

Sebelum kebijakan WFH diberlakukan, telah digelar rapat bersama Direktur Utama Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Rabu (14/10/2026), mulai pukul 16.00 WITA hingga malam hari.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Depo Sanggaran menuju SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Percepatan distribusi dirancang melalui skema operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap. Selain itu, Pertamina akan menambah tenaga operasional untuk mempercepat proses penyaluran BBM kepada masyarakat.

Pengawalan truk tangki oleh kepolisian dari depo menuju SPBU juga menjadi bagian dari langkah yang disepakati guna memastikan distribusi berjalan lancar dan mengurangi potensi hambatan di sepanjang jalur penyaluran.

Koster Minta Dukungan TNI dan Polri

Untuk memperkuat upaya penanganan antrean, Gubernur Bali juga meminta bantuan Pangdam IX/Udayana agar menugaskan personel TNI di SPBU.

Sementara itu, Polda Bali diminta membantu pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU, sehingga pergerakan kendaraan pengangkut BBM maupun masyarakat yang hendak mengisi bahan bakar dapat berlangsung lebih tertib.

Langkah koordinasi lintas instansi ini diharapkan mampu mempercepat distribusi BBM sekaligus mengurai kepadatan kendaraan yang mengantre di sejumlah SPBU.

Pertamina sebelumnya telah menyepakati bahwa distribusi BBM mulai Rabu (14/10/2026) berjalan lancar sehingga antrean panjang tidak lagi terjadi.

Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya antrean di sejumlah wilayah. Situasi tersebut menjadi alasan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi agar penyaluran BBM dari depo ke SPBU benar-benar berjalan sesuai rencana.

WFH Tiga Hari, Pembelajaran Dilaksanakan Daring

Kebijakan WFH pada 15–17 Oktober 2026 tidak hanya ditujukan kepada instansi pemerintahan, tetapi juga mencakup instansi vertikal serta BUMN dan BUMD di Bali.

Dalam surat tersebut, satuan pendidikan negeri maupun swasta juga diminta melaksanakan kegiatan perkuliahan dan pembelajaran secara daring selama periode yang sama, dengan tetap memperhatikan efektivitas proses belajar sesuai ketentuan masing-masing satuan pendidikan.

Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi seluruh jenis pekerjaan. Unit kerja atau pegawai yang memberikan pelayanan publik secara langsung, menangani keadaan darurat, maupun menjalankan fungsi keamanan tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor.

Pengecualian ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat, penanganan kedaruratan, dan fungsi keamanan tetap berjalan optimal.

Pelaksanaan WFH juga diwajibkan tetap memperhatikan kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta keberlangsungan pelayanan publik.

Ujian Distribusi BBM di Bali

Pemberlakuan WFH selama tiga hari menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Bali di tengah persoalan antrean BBM yang masih terjadi.

Kini, perhatian tertuju pada realisasi kesepakatan antara pemerintah daerah dan Pertamina, mulai dari percepatan distribusi, penambahan tenaga operasional, pengoperasian depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap, hingga pengawalan truk tangki oleh aparat keamanan.

Masyarakat tentu berharap langkah tersebut tidak berhenti pada kesepakatan dan koordinasi semata, tetapi segera menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

Sebab, kelancaran pasokan BBM merupakan kebutuhan penting bagi aktivitas masyarakat, transportasi, dunia usaha, serta sektor pariwisata Bali.

Keberhasilan penanganan persoalan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa cepat distribusi kembali normal dan antrean panjang di SPBU dapat diurai.