Dr. Somvir Pimpin Sikap Kritis Demokrat–NasDem, Soroti Anggaran Pendidikan, Belanja Modal hingga Krisis BBM Bali

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan pendapatan daerah, merosotnya belanja modal, anggaran pendidikan, pungutan wisatawan asing, hingga tuntutan pertanggungjawaban Pertamina atas krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin, 26 Oktober 2026. Sikap Fraksi Demokrat–NasDem dipimpin Ketua Fraksi, Dr. Somvir, sementara pandangan umum fraksi dibacakan oleh I Komang Wirawan, SH.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat–NasDem menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 tidak cukup hanya memperhitungkan keseimbangan fiskal. Anggaran daerah juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat yang terukur.

Pendapatan Daerah Turun, Kemandirian Fiskal Harus Diperkuat

Fraksi Demokrat–NasDem menyoroti proyeksi pendapatan daerah tahun 2027 yang turun sekitar Rp837,9 miliar atau 12,78 persen, dari lebih dari Rp6,5 triliun pada 2026 menjadi lebih dari Rp5,7 triliun pada 2027.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat sekitar Rp325,4 miliar atau 7,68 persen, dari lebih dari Rp4,2 triliun menjadi lebih dari Rp4,5 triliun.

Menghadapi kondisi tersebut, fraksi mendorong Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kemandirian fiskal melalui strategi yang lebih luas. Upaya peningkatan PAD, menurut pandangan fraksi, tidak semestinya hanya mengandalkan kenaikan tarif pajak dan retribusi.

Digitalisasi pemungutan pajak, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengembangan sumber PAD baru, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai perlu menjadi perhatian.

Fraksi juga menyoroti potensi dampak kebijakan pengembangan kendaraan listrik terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan strategi fiskal yang adaptif seiring arah kebijakan energi bersih.

Transfer Pusat Turun, Gubernur Diminta Perkuat Komunikasi

Penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat–NasDem.

Dalam dokumen pandangan umum, pendapatan transfer pada 2027 diproyeksikan lebih dari Rp1,14 triliun, turun sekitar Rp1,16 triliun atau 50,31 persen dibandingkan 2026 yang mencapai lebih dari Rp2,31 triliun.

Fraksi meminta Gubernur Bali beserta jajaran memperkuat komunikasi dan koordinasi strategis dengan pemerintah pusat agar alokasi transfer dapat ditingkatkan atau setidaknya dipertahankan pada tingkat tahun sebelumnya.

Menurut fraksi, dukungan fiskal dari pusat memiliki pengaruh terhadap kelancaran pembangunan, aktivitas perdagangan barang dan jasa, serta pergerakan ekonomi masyarakat Bali.

Selain itu, fraksi meminta penjelasan mengenai proyeksi kenaikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi lebih dari Rp317,14 miliar pada 2027. Penerimaan tersebut diproyeksikan meningkat sekitar Rp121,14 miliar atau 61,81 persen, terutama bersumber dari PT Bank BPD Bali.

Fraksi ingin memastikan bahwa kenaikan tersebut didukung rencana bisnis yang jelas dan realistis dari masing-masing BUMD.

Pungutan Wisatawan Asing Rp600 Miliar Harus Kembali kepada Bali

Target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp600 miliar pada 2027 juga menjadi sorotan.

Target tersebut meningkat Rp100 miliar atau 20 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp500 miliar.

Fraksi Demokrat–NasDem meminta pemerintah menjelaskan dasar penetapan target tersebut, termasuk potensi jumlah wisatawan yang berkunjung, tingkat kepatuhan membayar pungutan, serta efektivitas kerja sama dengan pihak ketiga.

Lebih jauh, fraksi menekankan pentingnya memastikan penerimaan PWA benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelestarian budaya, dan pembangunan infrastruktur Bali.

Fraksi mengusulkan agar dana tersebut dikembalikan untuk kepentingan yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat, bukan dialihkan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pungutan.

Belanja Modal Anjlok 58,1 Persen

Salah satu catatan penting yang disampaikan Fraksi Demokrat–NasDem adalah penurunan tajam belanja modal.

Berdasarkan angka dalam pandangan umum fraksi, belanja modal tercatat sekitar Rp773,6 miliar pada 2025 dan Rp806,2 miliar pada 2026. Namun, pada RAPBD 2027, alokasinya direncanakan turun menjadi sekitar Rp337,8 miliar.

Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp468,3 miliar atau 58,1 persen dibandingkan 2026.

Fraksi meminta Gubernur menjelaskan apakah penurunan itu disebabkan keterbatasan kemampuan fiskal atau karena kebutuhan pembangunan infrastruktur dianggap telah terpenuhi.

Bagi Fraksi Demokrat–NasDem, penjelasan tersebut penting untuk menilai dampaknya terhadap percepatan pembangunan Bali, terutama pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung sektor ekonomi.

Fraksi juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan kualitas belanja daerah dengan memperkuat hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Anggaran Pendidikan Turun, Pemerataan Layanan Dipertanyakan

Sektor pendidikan turut menjadi perhatian serius. Fraksi Demokrat–NasDem mencatat pagu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga turun dari lebih dari Rp1,9 triliun pada 2026 menjadi lebih dari Rp1,3 triliun pada 2027.

Meski alokasi fungsi pendidikan dalam rancangan anggaran disebut mencapai 21,68 persen, melampaui ketentuan minimal 20 persen, fraksi tetap meminta penjelasan mengenai penyebab penurunan pagu tersebut.

Pemerintah diminta memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak mengganggu kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya bagi SMA, SMK, dan SLB.

Fraksi juga mempertanyakan alasan anggaran 2026 tidak disesuaikan melalui Perubahan APBD apabila penurunan pada 2027 merupakan hasil evaluasi dan efisiensi. Persoalan ini, menurut fraksi, perlu dijelaskan secara terbuka agar kebijakan penganggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan kinerja.

Selain pendidikan, fraksi menyoroti belanja pegawai yang direncanakan lebih dari Rp2,1 triliun atau sekitar 35,88 persen dari total belanja daerah, di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Fraksi meminta penjelasan mengenai kesesuaian komposisi tersebut dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai 30 persen, termasuk apakah terdapat komponen yang dikecualikan dalam perhitungannya sesuai regulasi.

Demokrat–NasDem Tuntut Pertanggungjawaban Pertamina atas Krisis BBM

Catatan paling tegas disampaikan terkait krisis kelangkaan BBM yang terjadi di Bali sejak 12 Oktober 2026.

Fraksi Demokrat–NasDem menilai kelangkaan tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi serta keamanan. Dampaknya juga dirasakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan meningkatnya biaya aktivitas ekonomi.

Atas kondisi itu, fraksi menuntut pertanggungjawaban Pertamina beserta jajarannya dan mengusulkan pemberian kompensasi kepada masyarakat Bali melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Fraksi juga mendesak Pertamina memperbaiki manajemen dan tata kelola distribusi BBM agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bali diminta mengambil langkah proaktif dengan menyampaikan surat resmi kepada pihak terkait, dilengkapi data kebutuhan riil BBM dan gas di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan menghasilkan solusi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat. Fraksi menilai kepastian pasokan energi sangat penting agar distribusi barang dan jasa, kegiatan usaha, serta aktivitas perekonomian Bali tetap berjalan dengan baik.

Pelayanan Kesehatan dan Infrastruktur Perlu Diperkuat

Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat–NasDem mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali, termasuk pemenuhan tenaga medis dan peralatan yang memadai.

Fraksi mengusulkan penguatan sistem rujukan ant rumah sakit dengan pembagian layanan berdasarkan spesialisasi. Usulan tersebut mencakup penguatan layanan kesehatan jiwa, mata dan THT, kanker serta penyakit dalam, ortopedi dan saraf, hingga layanan ibu dan anak.

Tujuannya adalah memperkuat kapasitas rumah sakit daerah agar mampu menangani pasien rujukan secara lebih efektif dan mengurangi ketergantungan pada satu rumah sakit rujukan utama.

Fraksi juga meminta pemerintah menyiapkan kebijakan anggaran khusus untuk mengantisipasi bencana alam, terutama kebakaran hutan dan banjir.

Pembangunan dan perbaikan jalan turut menjadi perhatian. Fraksi menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur tidak boleh hanya terfokus pada jalan provinsi, tetapi juga harus memperhatikan konektivitas dengan jalan kabupaten, kota, dan desa.

Dengan besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan sektor pariwisata terhadap penerimaan daerah, fraksi berpandangan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur harus dirasakan masyarakat secara merata di seluruh Bali.

Dr. Somvir Kawal APBD agar Lebih Berpihak kepada Masyarakat

Berbagai catatan tersebut menunjukkan bahwa Fraksi Demokrat–NasDem menginginkan RAPBD Semesta Berencana 2027 disusun dengan memperhatikan kemampuan fiskal sekaligus kebutuhan riil masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Ketua Fraksi Dr. Somvir, fraksi menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan, efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan penyelesaian persoalan strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sementara itu, I Komang Wirawan, SH, yang membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, menyampaikan berbagai pertanyaan dan rekomendasi yang diminta untuk mendapatkan penjelasan dari Gubernur Bali.

Pada bagian penutup, Fraksi Demokrat–NasDem menyatakan bahwa pandangan umum tersebut menjadi bahan pembahasan lebih lanjut terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.

Fraksi berharap proses pembahasan menghasilkan anggaran yang transparan, terukur, dan bertanggung jawab, sekaligus mampu menjawab tantangan fiskal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.