Giri Prasta Buka Suara soal Pembagian Tugas Penanganan Krisis BBM di Bali, Tegaskan Arahan Gubernur Koster

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mengawal penyelesaian persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali. Evaluasi distribusi energi, keterbukaan data pasokan, hingga usulan penambahan cadangan depo di Bali menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Pernyataan tersebut disampaikan Giri Prasta saat diwawancarai awak media seusai rapat paripurna DPRD Bali, Senin (26/10/2026).

Giri Prasta mengungkapkan, dalam penanganan persoalan BBM, dirinya bersama jajaran Pemprov Bali telah mendapatkan arahan langsung dari Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk terlibat aktif dalam upaya penyelesaian masalah. Menurutnya, langkah yang ditempuh Gubernur Bali tidak hanya sebatas koordinasi dan rapat, tetapi juga melalui tindakan langsung di lapangan.

Ia menilai, pendekatan yang dilakukan Koster menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam merespons persoalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian Bali.

“Kalau berbicara masalah pembagian tugas, memang kami sudah diarahkan sama Pak Gubernur. Beliau sudah melaksanakan langkah-langkah yang out of the box,” ujar Giri Prasta.

Gubernur Bali Sempat Mendapat Informasi yang Tidak Sesuai Harapan

Dalam keterangannya, Giri Prasta juga menyinggung pengalaman pada rapat awal bersama pihak terkait, termasuk Pertamina dan sektor minyak dan gas bumi (migas). Saat itu, menurutnya, sempat muncul penyampaian bahwa persoalan distribusi BBM dapat segera diselesaikan pada hari berikutnya.

Namun, kondisi di lapangan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Situasi tersebut membuat pemerintah daerah harus kembali mengambil langkah lebih serius untuk memastikan penanganan dilakukan secara nyata, bukan sekadar berdasarkan perkiraan atau penyampaian dalam rapat.

“Pada rapat pertama, kami mendampingi. Bahkan, dari Pertamina dan Migas menyampaikan tidak apa-apa, besok saja clear. Akhirnya Pak Gubernur juga menyampaikan hal seperti itu. Ternyata tidak seperti itu. Gubernur kita seperti di-prank pada saat itu,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan pentingnya kesesuaian antara informasi yang disampaikan dalam koordinasi dan kondisi faktual di lapangan. Bagi pemerintah daerah, kepastian pasokan dan distribusi energi menjadi hal mendasar karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas serta kelancaran aktivitas ekonomi, termasuk sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama Bali.

Pemprov Bali Turun Langsung, Minta Data Pasokan yang Akurat

Giri Prasta menjelaskan, Gubernur Wayan Koster terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut. Bahkan, setelah berkoordinasi dengan jajaran terkait, Koster tetap mengarahkan agar seluruh pihak di lingkungan Pemprov Bali ikut berperan dalam memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik.

Upaya penanganan itu, lanjutnya, tidak berhenti pada pertemuan dan koordinasi di tingkat pimpinan, tetapi juga berlanjut hingga pemantauan langsung ke SPBU.

Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Bali menegaskan perlunya meminta data yang akurat dan terukur dari PT Pertamina Patra Niaga, terutama mengenai ketersediaan, pasokan, dan distribusi energi di Bali.

Data tersebut mencakup bahan bakar minyak, termasuk solar, serta gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang menjadi kebutuhan penting masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Menurut Giri Prasta, ketersediaan data yang jelas menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi potensi kekurangan pasokan, serta menyusun langkah antisipasi yang lebih efektif.

“Kami sekarang ini wajib hukumnya untuk meminta data yang seakuratnya kepada PT Pertamina Patra Niaga. Kaitannya dengan solar, BBM, dan gas LPG yang tiga kilogram itu,” tegasnya.

Dengan data yang terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi stok, kebutuhan aktual, serta mekanisme distribusi energi di Bali. Hal ini sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan distribusi energi.

Antisipasi Krisis Energi, Jangan Sampai Terjadi Blackout

Selain BBM dan LPG, Giri Prasta turut menyoroti pentingnya menjaga kecukupan pasokan listrik di Bali. Menurutnya, penanganan persoalan energi harus dilakukan secara menyeluruh agar potensi gangguan pada satu sektor tidak berkembang menjadi masalah yang lebih luas.

Ia mengingatkan agar kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha tetap terpenuhi sehingga risiko pemadaman besar atau blackout dapat diantisipasi sejak dini.

Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membutuhkan pasokan energi yang andal untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, transportasi, industri, hingga operasional hotel, restoran, dan fasilitas pelayanan publik.

Karena itu, menurut Giri Prasta, pemerintah perlu memastikan perencanaan pasokan energi dilakukan secara cermat, dengan memperhatikan kebutuhan riil serta kemungkinan terjadinya gangguan distribusi.

Koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi terkait, dan pemerintah pusat dinilai penting agar persoalan BBM, LPG, maupun listrik dapat ditangani melalui perencanaan yang terintegrasi.

Usulkan Penguatan Cadangan Depo BBM di Bali

Lebih jauh, Giri Prasta menyampaikan bahwa Pemprov Bali membuka kemungkinan mengusulkan penguatan cadangan depo energi di Bali sebagai salah satu langkah jangka panjang untuk mencegah persoalan serupa terulang.

Menurutnya, pengalaman terganggunya distribusi BBM harus menjadi bahan evaluasi bersama, terutama dalam melihat kesiapan infrastruktur penyimpanan dan ketahanan pasokan energi bagi Bali.

Penguatan cadangan depo diharapkan dapat menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan ketahanan distribusi, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terlalu rentan terhadap hambatan pengiriman atau gangguan rantai pasok dari luar pulau.

“Bila perlu, nanti kami akan usulkan juga kaitannya dengan cadangan depo yang ada di Bali, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi,” kata Giri Prasta.

Usulan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam upaya membangun sistem distribusi energi yang lebih tangguh. Meski demikian, realisasinya tentu memerlukan kajian teknis, perhitungan kebutuhan, kesiapan infrastruktur, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.

Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Giri Prasta juga menyinggung peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di tingkat pusat dalam pengaturan sektor hilir migas. Menurutnya, data pasokan yang akurat perlu menjadi dasar koordinasi agar kebijakan dan langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Persoalan distribusi BBM di Bali menjadi pengingat bahwa ketersediaan energi tidak cukup hanya dilihat dari pernyataan stok secara umum. Pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan pasokan benar-benar tersedia, tersalurkan sesuai kebutuhan, serta dapat diakses masyarakat tanpa menimbulkan antrean berkepanjangan.

Evaluasi menyeluruh dibutuhkan untuk mengidentifikasi titik-titik rawan dalam rantai distribusi, mulai dari pengiriman, penyimpanan, hingga penyaluran ke SPBU dan konsumen akhir.

Bagi Bali, kepastian pasokan energi memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, kelangsungan usaha, stabilitas ekonomi, dan citra pariwisata daerah.

Dengan meminta data yang akurat dari Pertamina Patra Niaga, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, mengantisipasi gangguan pasokan listrik, serta mengkaji penguatan cadangan depo, Pemprov Bali berharap sistem ketahanan energi daerah dapat semakin baik.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan pentingnya transparansi informasi dan kesiapan infrastruktur agar masyarakat tidak kembali menghadapi ketidakpastian pasokan BBM maupun kebutuhan energi lainnya.

Pemerintah daerah kini dituntut memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan tidak berhenti pada pernyataan dan koordinasi, tetapi berlanjut pada perbaikan sistem distribusi yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.