DPC GMNI Se-Bali: Rakyat Semakin Sulit Hidup, Pemerintah Jangan Berlindung di Balik Angka-Angka Ekonomi

DENPASAR — Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi nasional, DPC GMNI se-Bali menggelar Konsolidasi dan Diskusi bertajuk *”Melemahnya Nilai Tukar Rupiah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Nasional”* yang berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026 pukul 19.00–22.00 WITA di Sekretariat DPC GMNI Denpasar.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh kader dari DPC GMNI Denpasar, DPC GMNI Buleleng, DPC GMNI Bangli, dan DPC GMNI Tabanan sebagai bentuk konsolidasi sikap organisasi dalam menyikapi situasi ekonomi nasional yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.

Dalam diskusi tersebut, pemantik pertama, Tresna Suwardiana, menyoroti adanya jurang yang semakin lebar antara narasi pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

> “Rakyat tidak hidup dari angka pertumbuhan ekonomi. Rakyat hidup dari harga beras, harga gas, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kesempatan kerja. Ketika semua itu semakin sulit dijangkau, maka pemerintah tidak boleh berlindung di balik statistik yang terlihat indah di atas kertas,” tegas Tresna.

Menurut Tresna, pembangunan ekonomi harus diukur dari sejauh mana rakyat dapat hidup lebih layak, bukan semata-mata dari indikator makro yang sering kali tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, pemantik kedua, Ngakan Alit Marchel Stefano, menyampaikan bahwa pelemahan rupiah merupakan sinyal bahwa fondasi ekonomi nasional masih belum cukup kuat untuk melindungi rakyat dari tekanan global.

> “Yang melemah hari ini bukan hanya rupiah. Yang melemah adalah daya beli rakyat, harapan rakyat, dan kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika harga-harga naik sementara pendapatan tetap, maka sesungguhnya rakyat sedang dipaksa menanggung beban ekonomi yang tidak mereka ciptakan,” ujar Marchel.

Marchel juga mengkritik kecenderungan pembangunan ekonomi yang dinilai terlalu berorientasi pada investasi dan kepentingan modal besar tanpa diimbangi perlindungan yang memadai terhadap sektor ekonomi rakyat.

> “Kalau ekonomi hanya tumbuh untuk mereka yang sudah kuat, maka itu bukan pembangunan. Negara harus hadir untuk petani yang kesulitan pupuk, nelayan yang terbebani biaya operasional, buruh yang upahnya tertinggal oleh inflasi, dan UMKM yang terus berjuang bertahan hidup,” lanjutnya.

Dalam forum tersebut, peserta diskusi juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul akibat tekanan ekonomi, mulai dari meningkatnya biaya hidup, menurunnya kemampuan konsumsi masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap semakin lebarnya kesenjangan sosial.

DPC GMNI Se-Bali menilai bahwa kondisi saat ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah agar lebih serius memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Trisakti Soekarno. Menurut GMNI, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan, tetapi harus memastikan hasil pembangunan benar-benar dinikmati oleh rakyat banyak.

Forum konsolidasi tersebut juga menghasilkan komitmen bersama untuk terus mengawal kebijakan ekonomi nasional dan memastikan suara rakyat tetap menjadi pusat perhatian dalam setiap proses pembangunan.

> “Bangsa ini tidak kekurangan sumber daya. Yang sering kali kurang adalah keberanian politik untuk benar-benar memihak rakyat,” tutup Marchel dalam sesi diskusi.