Pledoi Kasus Narkoba, Tim Hukum Terdakwa II Bongkar Kejanggalan Penyidikan: Penguasaan Barang Bukti Dipertanyakan

DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Persidangan perkara dugaan tindak pidana narkotika dengan terdakwa II RU memasuki agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Kamis (12/11/2026). Dalam pembelaannya, Tim Penasihat Hukum terdakwa II secara tegas meminta Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara utuh sebelum menjatuhkan putusan.

Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H., menyoroti sejumlah hal mendasar dalam perkara tersebut. Mulai dari prosedur penyidikan, penguasaan barang bukti, hingga konstruksi hukum mengenai dugaan permufakatan jahat antara terdakwa I dan terdakwa II.

Usai persidangan, Tim Penasihat Hukum menegaskan bahwa pledoi yang diajukan tetap berpegang pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diajukan di hadapan Majelis Hakim.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah dugaan tidak terpenuhinya unsur penguasaan barang bukti narkotika oleh terdakwa II.

Tim hukum mengungkapkan, berdasarkan fakta persidangan, barang bukti narkotika justru ditemukan dalam penguasaan terdakwa I. Sementara terdakwa II disebut ditangkap di area gerbang dan tidak ditemukan barang bukti narkotika pada tubuhnya saat dilakukan penggeledahan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan penting yang harus diuji secara cermat, terutama untuk membuktikan sejauh mana keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.

PISAH BERKAS PERKARA JADI SOROTAN

Tak hanya persoalan penguasaan barang bukti, Tim Penasihat Hukum juga mempertanyakan konstruksi perkara yang menempatkan kedua terdakwa dalam satu rangkaian dugaan perbuatan pidana.

Menurut mereka, terdapat perbedaan peran yang cukup mendasar antara terdakwa I dan terdakwa II.

Dalam keterangannya, Tim Penasihat Hukum menyebut terdakwa I merupakan pihak yang berkomunikasi melalui WhatsApp dengan seseorang bernama Hendra Kin yang saat ini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Terdakwa I juga disebut sebagai pihak yang mengambil barang dan menerima informasi lokasi pengambilan barang tersebut.

Sementara itu, keterlibatan terdakwa II menurut versi pembelaan berawal dari tawaran terdakwa I untuk membeli barang tersebut. Terdakwa II disebut membeli untuk kebutuhan konsumsi pribadi, bukan untuk diperjualbelikan kembali kepada pihak ketiga.

Atas dasar itu, Tim Penasihat Hukum mempertanyakan apakah unsur permufakatan jahat dapat dibuktikan apabila peran, tindakan, dan penguasaan barang bukti antara kedua terdakwa memiliki perbedaan.

Persoalan pemisahan berkas perkara atau splitzing juga menjadi salah satu catatan dalam pledoi. Tim hukum menilai perbedaan peran masing-masing terdakwa semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menguji konstruksi perkara.

BONG BUKAN NARKOTIKA, HAKIM DIMINTA CERMAT

Hal lain yang turut disoroti adalah keberadaan alat yang disebut bong dalam perkara tersebut.

Tim Penasihat Hukum tidak menampik adanya fakta mengenai keberadaan bong. Namun, mereka meminta Majelis Hakim membedakan antara keberadaan alat tersebut dengan pembuktian unsur tindak pidana narkotika yang didakwakan kepada terdakwa II.

Menurut Tim Hukum, keberadaan bong tidak serta-merta membuktikan terpenuhinya seluruh unsur pidana yang didakwakan.

Terlebih, dalam persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang meringankan. Tim hukum menilai keterangan para saksi tersebut perlu dipertimbangkan secara menyeluruh, termasuk terkait proses penggeledahan dan keberadaan barang bukti.

Selain itu, mereka juga menguraikan adanya sejumlah catatan terhadap prosedur penyidikan kepolisian sejak tahap awal penanganan perkara hingga masuk ke persidangan.

Hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi penilaian terhadap fakta material dan pembuktian dalam perkara.

OPTIMISTIS PERJUANGKAN KEADILAN

Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim tidak hanya melihat perkara berdasarkan konstruksi dakwaan, tetapi juga menguji seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta perbedaan peran masing-masing terdakwa.

“Kami selalu optimistis. Demi kebenaran dan keadilan, kami tetap tegak lurus memperjuangkan keadilan yang sejati,” tegas Timoteus Mordan, S.H.

Ia menambahkan, pihaknya juga menyiapkan catatan tertulis sebagai penguat argumentasi pembelaan yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan media untuk diketahui publik.

Kini, seluruh argumentasi pembelaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan yang diharapkan dapat dinilai secara objektif oleh Majelis Hakim.

Persidangan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menguji apakah keterlibatan terdakwa II, penguasaan barang bukti, serta unsur permufakatan jahat benar-benar dapat dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pada akhirnya, Tim Penasihat Hukum menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan harapan putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kebenaran, kepastian hukum, dan rasa keadilan.