Imigrasi Bali Tindak 26 WNA, Malaysia Terbanyak! Bisnis Pinjol hingga Dugaan Prostitusi Ilegal Terbongkar

BADUNG – Aktivitas warga negara asing (WNA) di Pulau Dewata kembali menjadi sorotan. Dalam rentang waktu 31 Oktober hingga 8 November 2026, jajaran Imigrasi Bali menindak 26 WNA dari berbagai negara karena beragam pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal untuk bisnis pinjaman daring (pinjol), dugaan keterlibatan prostitusi ilegal, hingga tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Dari total 26 WNA yang ditindak, sebanyak 24 orang dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar untuk menjalani proses penanganan keimigrasian lebih lanjut.

Warga negara Malaysia menjadi kelompok terbanyak yang terseret penindakan. Sebanyak 15 WNA Malaysia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Ngurah Rai diketahui menyalahgunakan izin tinggal untuk aktivitas bisnis pinjaman daring.

Rentetan penindakan tersebut memperlihatkan beragam persoalan pengawasan orang asing di Bali. Aktivitas yang seharusnya sesuai dengan tujuan izin tinggal justru diduga dimanfaatkan untuk menjalankan kegiatan komersial hingga praktik yang bertentangan dengan hukum Indonesia.

15 WNA Malaysia Terseret Bisnis Pinjol

Kantor Imigrasi Ngurah Rai mendeportasi 19 WNA selama periode 31 Oktober hingga 6 November 2026.

Dari jumlah tersebut, 15 orang merupakan warga negara Malaysia yang sebelumnya terjaring operasi pengawasan keimigrasian pada 22 Oktober 2026 karena penyalahgunaan izin tinggal terkait aktivitas bisnis pinjaman daring.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, mengungkapkan bahwa kelima belas WNA tersebut sebelumnya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry) indeks D1.

Mereka kemudian dideportasi dalam dua tahap. Sebanyak tujuh orang dipulangkan pada Kamis (5/11/2026), disusul delapan orang pada Jumat (6/11/2026) menggunakan penerbangan AK375 dengan tujuan Kuala Lumpur.

“Kelima belas WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap, tujuh orang pada Kamis (05/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (06/11/2026) dengan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry) indeks D1,” ungkap Novyandri.

Selain kasus bisnis pinjol, dua WNA asal Rusia berinisial ET dan LK juga dideportasi akibat penyalahgunaan izin tinggal.

ET diketahui menyalahgunakan izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan dengan melakukan praktik di sebuah klinik kecantikan. Sementara LK, pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan terlibat dalam aktivitas promosi vila melalui akun media sosial Telegram.

Penindakan juga menyasar WNA asal Australia berinisial JWF yang terlibat keributan dan penganiayaan terhadap penghuni vila. JWF dideportasi pada Selasa (3/11/2026).

Sementara itu, WNA asal Inggris berinisial PJL dipulangkan pada Sabtu (31/10/2026) setelah diketahui mengalami overstay atau melampaui masa berlaku izin tinggal selama 65 hari.

Dugaan Prostitusi Ilegal, WNA Rusia dan Uganda Dideportasi

Penindakan serupa juga dilakukan Kantor Imigrasi Denpasar terhadap tujuh WNA dari lima negara selama periode 5-8 November 2026.

Dari tujuh orang tersebut, lima WNA dideportasi, sedangkan dua lainnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar pada 6 November 2026.

Lima WNA yang dideportasi berasal dari Prancis, Rusia, Australia, Uganda, dan Belgia.

WNA asal Rusia berinisial AS (29) dideportasi pada 6 November 2026 melalui rute penerbangan Denpasar-Moskwa karena diduga kuat terlibat aktivitas prostitusi ilegal.

Dugaan serupa juga menyeret WNA asal Uganda berinisial JN (35). Yang bersangkutan dipulangkan melalui rute Denpasar-Entebbe pada 7 November 2026 atas dugaan keterlibatan dalam praktik prostitusi ilegal.

Selain itu, AJV (46), warga negara Prancis, dideportasi pada 5 November 2026 melalui rute Denpasar-Paris karena mengalami overstay lebih dari 60 hari.

WNA Australia berinisial AJAO (63) juga dipulangkan pada 7 November 2026 melalui rute Denpasar-Perth akibat overstay dan menolak membayar denda yang telah ditentukan.

Sementara LML (32), warga negara Belgia, dideportasi pada 8 November 2026 melalui rute Denpasar-Brussel. Penindakan dilakukan karena yang bersangkutan dinilai melakukan kegiatan berisiko yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mematuhi hukum Indonesia.

Dua WNA Nigeria dan Ghana Masuk Rudenim

Tidak hanya deportasi, Imigrasi Denpasar juga mengambil tindakan terhadap dua WNA asal Afrika yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal.

Keduanya masing-masing berinisial BDC (32), warga negara Nigeria, dan CYA (31), warga negara Ghana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BDC tercatat mengalami overstay selama 120 hari, sedangkan CYA melampaui masa izin tinggal selama 54 hari.

Keduanya kemudian dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada 6 November 2026 untuk menjalani proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum keimigrasian, menurutnya, akan terus dilakukan secara konsisten terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pengawasan WNA di Bali Jadi Perhatian Serius

Rentetan penindakan terhadap 26 WNA tersebut menjadi catatan penting bagi pengawasan keimigrasian di Bali.

Persoalan yang terungkap bukan sekadar pelanggaran administratif berupa overstay, tetapi juga dugaan penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas bisnis pinjaman daring, praktik di klinik kecantikan, promosi vila, hingga dugaan keterlibatan prostitusi ilegal.

Imigrasi Bali memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta kepatuhan hukum di Pulau Dewata, sekaligus menjalankan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Di tengah tingginya mobilitas orang asing dan perkembangan pariwisata Bali, keberadaan WNA diharapkan memberikan kontribusi positif bagi daerah. Namun, setiap aktivitas tetap harus tunduk pada hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Bali terbuka bagi wisatawan dan investor asing, tetapi bukan berarti bebas menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal maupun melanggar hukum.