Komisi IV DPRD Badung Siapkan Pemanggilan RS Siloam, Rencana Setop Layanan BPJS 2027 Jadi Sorotan
- account_circle admin
- calendar_month 21 jam yang lalu
- visibility 7
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BADUNG, – Rencana RS Siloam Denpasar (Siloam Hospitals Bali) yang dikabarkan tidak lagi melayani pasien BPJS Kesehatan mulai 2027 mendatang menuai perhatian serius DPRD Kabupaten Badung. Komisi IV DPRD Badung memastikan akan meminta klarifikasi langsung kepada manajemen rumah sakit guna memastikan kebenaran informasi sekaligus mengetahui alasan di balik rencana kebijakan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang semata-mata dari sisi bisnis rumah sakit. Sebab, akses terhadap layanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang selama ini mengandalkan jaminan kesehatan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Graha Wicaksana di sela-sela kegiatan Aksi Kerja Bakti Massal dan Pilah Sampah PDI Perjuangan di depan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, apabila benar RS Siloam tidak lagi menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pihak rumah sakit perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Terlebih, rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau mereka tidak menerima pasien BPJS kan berarti mereka melanggar aturan,” tegas Graha Wicaksana.
Meski demikian, ia mengakui hingga saat ini Komisi IV DPRD Badung belum menerima informasi resmi, baik dari pihak manajemen RS Siloam maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, terkait kepastian rencana penghentian pelayanan BPJS tersebut.
Karena itu, pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Badung melakukan monitoring dan pengawasan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Sejauh ini kami belum mendapat informasi baik dari pihak rumah sakit maupun dari Dinas Kesehatan. Tentunya bila itu benar, kami melalui Komisi IV DPRD Badung akan memanggil untuk dapat mendengar alasan pihak rumah sakit. Namun, sejauh ini kami belum mendapat informasi,” ungkapnya.
Graha Wicaksana menyayangkan apabila kabar tersebut benar-benar menjadi kebijakan RS Siloam dengan tidak memperpanjang kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan pada 2027.
Menurutnya, penghentian layanan tersebut berpotensi mempersempit pilihan masyarakat dalam memperoleh fasilitas kesehatan yang terjangkau. Kondisi ini terutama akan dirasakan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Kalau mereka tidak memperpanjang BPJS Kesehatan, ya berarti kan hanya bisa menangani pasien yang menengah ke atas, ‘and the have’ (yang punya), seperti itu kalau penafsiran saya. Seyogyanya mereka pasien BPJS, bagaimanapun juga masyarakat menengah ke bawah sangat menggantungkan layanan kesehatan kepada BPJS itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberadaan rumah sakit di wilayah Badung semestinya tidak hanya berorientasi pada pelayanan pasien dengan kemampuan ekonomi tertentu. Lebih dari itu, fasilitas kesehatan diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komisi IV DPRD Badung pun berencana mendalami persoalan ini dengan meminta penjelasan langsung dari manajemen RS Siloam apabila informasi tersebut terbukti benar.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sebagai catatan, Komisi IV DPRD Badung sebelumnya juga pernah memanggil manajemen RS Kasih Ibu dan RSUD Mangusada untuk meminta penjelasan terkait sejumlah keluhan masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit.
Kini, perhatian DPRD Badung tertuju pada kepastian keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan di RS Siloam. Masyarakat tentu berharap persoalan ini dapat segera memperoleh kejelasan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi peserta BPJS yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada 2027 mendatang.
Pewarta: Wiguna
Editor: Putu Ivan
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar