RU Disebut Hanya Dibujuk Teman, Kuasa Hukum Pertanyakan Bukti dan Konstruksi Dakwaan Jaksa
- account_circle admin
- calendar_month 7 jam yang lalu
- visibility 10
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Perjuangan Rivaldi Uigianto alias RU (30) untuk mendapatkan hukuman lebih ringan dalam perkara narkotika belum menemui titik terang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar tetap bersikukuh pada tuntutan pidana penjara selama tiga tahun, meskipun pihak terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui nota pleidoi.
Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa atau replik di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/11/2026), JPU Ni Luh Hartini Puspita Sari secara tegas menolak argumentasi pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum Rivaldi.
Jaksa menilai Rivaldi bersama terdakwa lainnya, Erwin Tri Hartono alias ER (27), terbukti melakukan permufakatan jahat serta menguasai narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,23 gram tanpa hak atau melawan hukum.
Atas dasar tersebut, JPU tetap mempertahankan tuntutan berdasarkan Pasal 609 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Namun, sikap jaksa tersebut langsung mendapat respons dari tim penasihat hukum Rivaldi. Mereka menilai terdapat perbedaan mendasar antara peran Rivaldi dan Erwin dalam perkara tersebut, terutama menyangkut penguasaan barang bukti narkotika.
Penasihat hukum Rivaldi, Timoteus Mordan, menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki penguasaan langsung terhadap barang bukti sabu sebagaimana konstruksi perkara yang disampaikan penuntut umum.
Menurutnya, keterlibatan Rivaldi tidak bisa serta-merta disamakan dengan terdakwa pertama, Erwin, karena terdapat perbedaan posisi dan peran dalam rangkaian peristiwa tersebut.
“Positioning klien kami dengan terdakwa satu jelas berbeda dari segi penguasaan barang. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam pleidoi, sejatinya klien kami tidak menguasai barang,” tegas Timoteus seusai persidangan.
Ia juga mempertanyakan konstruksi permufakatan jahat yang dibangun jaksa. Timoteus berpendapat, keterlibatan Rivaldi dalam transaksi uang terjadi karena adanya permintaan dan bujukan dari Erwin.
Dengan demikian, menurut pihak pembela, tindakan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai adanya kesepakatan bersama untuk mengedarkan atau menjual narkotika kepada pihak ketiga.
“Bagaimana mungkin transaksi itu terjadi kalau tidak dimintai oleh seseorang? Terdakwa satu yang membujuk dan merayu terdakwa dua untuk membelikan barang,” ujarnya.
PERSOALKAN NOMINAL PATUNGAN RP700 RIBU
Tak hanya mempermasalahkan perbedaan peran kedua terdakwa, tim penasihat hukum Rivaldi juga menyoroti persoalan nominal uang yang disebutkan dalam dakwaan maupun replik jaksa.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penuntut umum, kedua terdakwa disebut melakukan patungan sebesar Rp700 ribu untuk membeli narkotika jenis sabu.
Namun, Timoteus mempertanyakan dasar penyebutan nominal tersebut. Sebab, menurutnya, bukti transaksi senilai Rp700 ribu tidak pernah dihadirkan secara langsung dalam persidangan.
Ia justru merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencatat adanya transaksi dengan nominal Rp500 ribu.
“Yang ada dari BAP itu bukti transaksi klien kami nilainya Rp500 ribu, bukan Rp700 ribu. Dari mana patungan Rp700 ribu yang disampaikan jaksa? Ini narasi yang ambigu,” ungkapnya.
Perbedaan nominal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian majelis hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
SOROT DUGAAN BAP CACAT PROSEDUR
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian tim penasihat hukum adalah dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Timoteus menyebut pihaknya akan kembali mengangkat persoalan tersebut dalam agenda sidang duplik mendatang. Bahkan, menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan proses pemeriksaan penyidik itu telah dilaporkan ke Polda Bali.

“Dari awal sudah kami muat dalam argumentasi persidangan bahwa BAP itu cacat prosedur karena diambil dari keterangan yang bertentangan secara hukum. Sekarang masih berjalan persidangan kode etik terkait penyidik yang menangani perkara ini,” bebernya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin yang akan kembali ditekankan pihak pembela sebelum majelis hakim mengambil keputusan terhadap perkara kedua terdakwa.
Sementara itu, anggota tim penasihat hukum lainnya, Hendrik T Selan, mengaku berharap majelis hakim yang diketuai I Wayan Suarta dapat mempertimbangkan perbedaan peran Rivaldi dalam perkara tersebut.
Pihaknya menginginkan agar hukuman terhadap Rivaldi nantinya dapat dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.
“Harapan kami lewat replik tadi tuntutan bisa berkurang di bawah terdakwa satu, ternyata jaksa masih berpatokan pada tuntutan tiga tahun. Nanti kami bermohon kepada majelis hakim agar klien kami bisa diputus di bawah tiga tahun,” kata Hendrik.
BERAWAL DARI PENANGKAPAN DI UNGASAN
Sebagai informasi, perkara ini bermula dari penangkapan yang dilakukan tim Satresnarkoba Polresta Denpasar terhadap Erwin dan Rivaldi pada Senin (13/4/2026).
Dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, keduanya disebut melakukan patungan Rp700 ribu untuk membeli dua paket sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,23 gram.
Transaksi narkotika tersebut diduga dilakukan menggunakan sistem tempel di kawasan Pura Batu Pageh, Ungasan.
Menariknya, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium saat penangkapan, urine kedua terdakwa dinyatakan negatif narkotika maupun psikotropika.
Meski demikian, proses hukum terhadap keduanya tetap berlanjut hingga memasuki tahap tuntutan dan pembelaan di persidangan.
Sebelumnya, dalam sidang tuntutan pada Kamis (29/10/2026), JPU menuntut Erwin dan Rivaldi masing-masing dengan pidana penjara selama tiga tahun.
Kini, setelah jaksa menolak nota pembelaan melalui replik, tahapan persidangan akan berlanjut pada Kamis (26/11/2026) dengan agenda pembacaan duplik tertulis dari pihak penasihat hukum.
Setelah seluruh tahapan persidangan selesai, majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan putusan.
Perbedaan pandangan antara jaksa dan penasihat hukum kini menjadi bagian penting yang akan dipertimbangkan majelis hakim. Apakah argumentasi pembelaan mengenai perbedaan peran, nominal transaksi, dan dugaan persoalan prosedur penyidikan dapat memengaruhi putusan akhir? Jawabannya akan ditentukan dalam persidangan berikutnya.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar