Breaking News
light_mode
Trending Tags

Menteri PU, Bupati Indramayu dan Anggota DPR RI Daniel Mutaqin Panen Perdana Metode IPHA, Hasilkan 11 Ton Per Hektare

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
  • visibility 277
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

INDRAMAYU JarrakPos.Com – Metode Irigasi Pertanian Hemat Air (IPHA) mampu meningkatkan hasil pertanian hingga 11,4 ton per hektare dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk itu pemerintah terus mendorong agar petani beralih ke metode IPHA.

Selain meningkatkan hasil pertanian, metode IPHA juga menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani selama menggarap lahan sawahnya.

Peningkatan produksi hasil pertanian menggunakan metode IPHA dibuktikan dengan panen perdana yang dilakukan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Bupati Indramayu Lucky Hakim, Selasa (22/4/2025) di Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu.

Lokasi Panen perdana merupakan lahan sawah yang berada di Daerah Irigasi Rentang BBWS Cimanuk Cisanggarung. Di wilayah Kabupaten Indramayu luas lahan yang dijadikan demplot saat ini berada di 121 desa dengan luas lahan mencapai 242,65 hektare.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, pengurangan biaya produksi dengan metode IPHA ada pada pengurangan bibit jika pada metode konvensional menggunakan 25-30 kilogram per hektare maka dengan IPHA hanya membutuhkan 10 kilogram per hektare. Kemudian penggunaan genangan air jika pada konvensional antara 7-10 sentimeter sedangkan IPHA hanya membutuhkan 2-3 sentimeter.

“Hari ini kita saksikan bersama bahwa hasil padi dari metode IPHA ini meningkat tajam menjadi 10-11 ton per hektare. Kita sinergikan dengan Kementerian Pertanian untuk dilakukan duplikasi di berbagai daerah lainnya di Indonesia,” kata Menteri Dody.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menjelaskan, metode IPHA yang yang diterapkan saat ini mencoba untuk diterapkan di desa-desa lainnya karena penggunaan air untuk sawah harus diatur. Pertanian di hilir Indramayu juga harus mendapatkan perhatian sehingga dengan metode ini sawah yang ada di hilir (wilayah 3) bisa menikmati air.

“Hari ini sudah dilihat contohnya bahwa dengan metode IPHA hasilnya meningkat luar biasa sekaligus menekan biaya produksinya. Mudah-mudahan petani kita bisa beralih dari konvensional ke IPHA demi kesejahteraan petani,” kata Lucky Hakim.

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI, Daniel Muttaqien Syaefuddin menjelaskan, pihaknya terus meminta kepada Kementerian PU untuk memaksimalkan sistem irigasi yang melintasi Kabupaten Indramayu dan Cirebon. Pasalnya, di kedua daerah ini pertanian sangat diandalkan menjadi lumbung pangan nasional di Indonesia.

Pada kesempatan itu juga diserahkan burung hantu untuk menanggulangi hama tikus yang ada di daerah tersebut. *****(GUS Wahyu Sekober)*****

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala desa yang Akan Mencalonkan kembali Wajib Memiliki SKCK dari Inspektorat!!!.

    Kepala desa yang Akan Mencalonkan kembali Wajib Memiliki SKCK dari Inspektorat!!!.

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 264
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com-Menjelang dengan akan di laksanakan Pemilihan Kuwu pada sekitar bulan November 2025 mendatang yang akan di ikuti oleh 137 desa di Indramayu secara serentak, perlu di lakukan persiapan secara matang dan memyeluruh agar pesta demokrasi tersebut berjalan lancar tanpa ekses. Dalam hal ini perlu dibuat regulasi dan payung hukum yang jelas agar hasil dari […]

  • Ny. Putri Koster Terima Kunjungan Istri Wamen Transmigrasi, Perkuat Dukungan untuk PKB dan UMKM Bali

    Ny. Putri Koster Terima Kunjungan Istri Wamen Transmigrasi, Perkuat Dukungan untuk PKB dan UMKM Bali

    • calendar_month Selasa, 7 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 26
    • 0Komentar

    DENPASAR – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menerima kunjungan Istri Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Ny. Nita Viva Yoga Mauladi, pada Senin sore (22/6) di Ruang VIP Art Center, Denpasar. Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat […]

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 12.394
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Setelah sempat diperiksa lebih kurang 6 jam, polisi melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dan asistennya, Mail, terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilaporkan Reza Gladys Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary. Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani dan Mail untuk […]

  • Dispora Ucapkan Selamat dan Sukses Pelantikan PJ Sekdaprov Bengkulu

    Dispora Ucapkan Selamat dan Sukses Pelantikan PJ Sekdaprov Bengkulu

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 83
    • 0Komentar
  • Ucapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Manager dan Keluarga Besar PLN UPK Timor

    Ucapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari Manager dan Keluarga Besar PLN UPK Timor

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 24
    • 0Komentar
  • Jaga Jatiluwih Tetap Lestari, Pansus DPRD Bali Dorong Moratorium Pembangunan di Lahan Sawah Dilindungi

    Jaga Jatiluwih Tetap Lestari, Pansus DPRD Bali Dorong Moratorium Pembangunan di Lahan Sawah Dilindungi

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 24
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Perizinan, dan Aset (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian kawasan Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, sebagai Situs Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya laporan masyarakat dan sorotan media terkait aktivitas pembangunan di lahan yang masuk kategori dilindungi. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I […]

expand_less