Komisi IV DPRD Badung Soroti Pelayanan RSUD Mangusada, Graha Wicaksana Minta Sosialisasi Mantap Nak Badung Diperkuat

BADUNG – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Mangusada, khususnya terkait implementasi Program Mantap Nak Badung. Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana menegaskan pentingnya penguatan sosialisasi program hingga ke seluruh tenaga kesehatan agar tidak kembali terjadi miskomunikasi yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Badung terkait implementasi program kesehatan dan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan RSUD Mangusada yang berlangsung di Ruang Rapat Gosana II, Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (26/8/2026).

Rapat kerja tersebut menghadirkan jajaran Pemerintah Kabupaten Badung, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD., MARS., FINASIM, Direktur RSUD Mangusada dr. I Wayan Darta, M.H.Kes, jajaran direksi serta Dewan Pengawas RSUD Mangusada.

Raker dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV I Made Suwardana serta dihadiri anggota Komisi IV, yakni I Nyoman Sudana, I Wayan Joni Pargawa dan Ni Putu Sekarini.

Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan adalah pengaduan masyarakat terkait seorang pasien yang hendak menjalani operasi patah kaki. Pelayanan terhadap pasien tersebut sempat mengalami penundaan akibat miskomunikasi mengenai cakupan pembiayaan dalam Program Mantap Nak Badung.

Graha Wicaksana menegaskan, program yang telah dirancang pemerintah dengan baik harus diikuti dengan implementasi yang sama baiknya di lapangan.

“Bagus di tataran presentasi, implementasinya juga harus bagus,” tegas Graha Wicaksana saat membuka rapat kerja.

Menurutnya, Program Mantap Nak Badung merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Badung yang digagas Bupati Badung Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Badung, termasuk terhadap kebutuhan yang belum tercover BPJS Kesehatan.

Karena itu, seluruh komponen pelayanan kesehatan, mulai dari manajemen hingga tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien, harus memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme dan cakupan program tersebut.

“Bupati Adi Arnawa dan Wakil Bupati Badung Bagus Sucipta membuat Program Mantap Nak Badung, di mana program ini mengcover hal-hal yang tidak terlayani di BPJS Kesehatan. Kami mengharapkan seluruh komponen kesehatan dapat mengimplementasikan program ini dengan baik agar tidak ada mispemahaman, utamanya dalam pelayanan bagi warga Badung,” ujarnya.

Komisi IV DPRD Badung menilai sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat pimpinan atau manajemen rumah sakit. Informasi mengenai Program Mantap Nak Badung harus benar-benar sampai dan dipahami oleh seluruh tenaga kesehatan serta petugas pelayanan.

Pasalnya, kurangnya pemahaman di tingkat pelaksana berpotensi memunculkan miskomunikasi yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.

Graha Wicaksana menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada tenaga kesehatan yang belum memahami Program Mantap Nak Badung, terlebih program tersebut menjadi bagian dari prioritas kerja Pemerintah Kabupaten Badung.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan prioritas kepada pasien yang datang dalam kondisi darurat.

“Bilamana masyarakat masuk ke UGD, prioritaskan pelayanan,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti persoalan sosialisasi program, Komisi IV DPRD Badung juga mendorong peningkatan akses pelayanan di RSUD Mangusada. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kemungkinan pembukaan layanan poli pada hari Sabtu dan Minggu.

Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurai antrean pasien sekaligus memberikan pilihan waktu pelayanan yang lebih luas bagi masyarakat.

Graha Wicaksana berharap RSUD Mangusada dapat menjadi salah satu wajah utama kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Badung. Oleh sebab itu, pembenahan pelayanan harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi sumber daya manusia, manajemen pasien maupun pemahaman terhadap berbagai program kesehatan pemerintah.

Sementara itu, Direktur RSUD Mangusada Kabupaten Badung dr. I Wayan Darta, M.H.Kes menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya miskomunikasi terkait pelayanan kesehatan yang masuk dalam cakupan Program Mantap Nak Badung.

Ia memastikan RSUD Mangusada akan melakukan perbaikan dan siap memberikan pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis serta Surat Keputusan Bupati Badung.

“Ke depan, kami sebagai provider pelayanan kesehatan akan siap melayani sesuai juknis dan SK Bupati Badung,” kata Wayan Darta.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dr. dr. Bagus Padma Puspita, Sp.PD., MARS., FINASIM menilai manajemen pelayanan pasien juga perlu terus diperbaiki.

Ia menekankan bahwa penerapan program kesehatan harus melihat kondisi dan kebutuhan setiap pasien, sehingga masyarakat mendapatkan kepastian pelayanan tanpa terhambat persoalan administrasi maupun miskomunikasi.

“Kita harus upayakan masyarakat kita mendapatkan pelayanan dengan baik. Jika tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, pasti larinya ke Mantap Nak Badung,” pungkasnya.

Rapat kerja tersebut menjadi penegasan bahwa DPRD Badung ingin memastikan program kesehatan yang telah diluncurkan pemerintah tidak hanya berhenti pada konsep dan sosialisasi, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Komisi IV DPRD Badung pun mendorong RSUD Mangusada memperkuat koordinasi internal, meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan serta terus melakukan evaluasi agar setiap warga Badung yang membutuhkan pelayanan medis memperoleh penanganan secara cepat, tepat dan maksimal.