HUT ke-14 IWO dan 1 Tahun IWO Bali, Pers Online Teguhkan Peran Mengawal Pembangunan Indonesia

DENPASAR – Ikatan Wartawan Online (IWO) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 yang dirangkaikan dengan peringatan HUT pertama IWO Provinsi Bali. Perayaan yang mengusung tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali” tersebut berlangsung di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).

Momentum peringatan ini tidak hanya menjadi perayaan perjalanan organisasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi insan pers online mengenai posisi dan tanggung jawab media di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi serta dinamika pembangunan Bali.

Rangkaian kegiatan diisi dengan seremoni HUT, lomba karya jurnalistik tingkat kampus, dialog publik bertajuk “Meneropong Bali dari Sudut yang Berbeda”, hingga kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Acara tersebut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster yang juga menjabat Ketua Dewan Kehormatan IWO Bali, Direktur PT Jamkrida Bali A.A. Ngurah Adhi Ardhana, Kasatpol PP Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, perwakilan BNN Provinsi Bali, Ketua KPU Provinsi Bali, serta unsur organisasi perusahaan pers seperti JMSI dan SMSI. Turut hadir jajaran pengurus dan anggota IWO Bali serta sejumlah undangan lainnya.

Ketua Panitia HUT IWO Bali, I Wayan Agus Pebriana, mengatakan peringatan HUT ke-14 IWO secara nasional dan satu tahun perjalanan IWO Bali menjadi momentum penting untuk melakukan konsolidasi dan memperkuat arah organisasi.

Menurutnya, bertambahnya usia organisasi tidak sekadar dimaknai sebagai perjalanan waktu, melainkan kesempatan untuk melakukan reposisi gerakan serta memperkuat praktik jurnalistik yang profesional, bersih dan bertanggung jawab.

“Momentum ulang tahun ini tidak hanya kami maknai sebagai pertambahan usia. Kami juga memaknainya sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi organisasi, reposisi gerakan, termasuk memastikan proses pers dijalankan dengan benar dan bersih,” ujarnya.

Ia mengatakan tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali” dipilih karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran.

Menurutnya, proses pembangunan juga membutuhkan penyebaran informasi yang benar kepada masyarakat. Karena itu, pers memiliki posisi strategis untuk memastikan informasi disampaikan secara berimbang, objektif, bertanggung jawab dan berpihak pada kepentingan publik.

Untuk mengimplementasikan tema tersebut, IWO Bali menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya lomba karya jurnalistik tingkat kampus yang bertujuan membuka ruang regenerasi bagi mahasiswa serta mencari potensi calon insan pers masa depan.

“Kami sengaja mengadakan lomba karya jurnalistik tingkat kampus sebagai bagian dari proses regenerasi. Kami ingin mencari potensi mahasiswa yang nantinya tertarik dan ingin berkecimpung dalam ekosistem pers,” katanya.

Selain itu, IWO Bali juga menggelar dialog publik dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perspektif dan masukan konstruktif mengenai berbagai persoalan serta arah pembangunan Bali.

Rangkaian HUT juga diisi kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada 15 anak yang membutuhkan dukungan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial IWO Bali dalam memperingati hari jadinya.

Pebriana mengatakan seluruh kegiatan dapat terlaksana melalui semangat gotong royong dan dukungan berbagai pihak, mulai dari instansi, perusahaan hingga dukungan personal.

Ia juga menyampaikan bahwa hasil penggalangan dana kegiatan menyisakan surplus yang direncanakan untuk meningkatkan kapasitas anggota IWO Bali serta mendukung kebutuhan organisasi ke depan.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah keberadaan sekretariat sebagai tempat berkumpul dan menjalankan aktivitas organisasi.

Sementara itu, Ketua IWO Bali Tri Widiyanti mengatakan perjalanan satu tahun IWO Bali menjadi awal bagi organisasi untuk terus bertumbuh dan memperkuat peran media online di Pulau Dewata.

Ia mengatakan, dalam perayaan HUT tersebut IWO Bali telah menyelenggarakan lomba karya jurnalistik dan memberikan penghargaan kepada lima karya terbaik.

Selain itu, dialog publik bertajuk “Meneropong Bali dari Sudut yang Berbeda” diharapkan dapat menjadi ruang untuk melihat berbagai persoalan Bali dengan perspektif yang lebih luas.

Menurutnya, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi Bali saat ini yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan lingkungan, sampah, pembangunan hingga masa depan sektor pariwisata dan perekonomian.

IWO Bali, kata Tri Widiyanti, secara konsisten menempatkan kepentingan publik sebagai pijakan utama dalam menjalankan kerja jurnalistik.

“Apapun persoalannya, kami berusaha berpihak kepada kepentingan publik dan masyarakat. Segala masukan maupun pendapat masyarakat penting untuk menjadi perhatian,” katanya.

Ia menegaskan, peran pers tidak hanya sebatas melaporkan peristiwa yang terjadi pada hari ini. Media juga harus mampu melihat dan mengkritisi arah pembangunan, serta mempertanyakan masa depan Bali.

“Pers bukan hanya meliput apa yang terjadi saat ini, tetapi juga melihat bagaimana Bali ini akan dibawa ke depan,” ujarnya.

Menurut Tri Widiyanti, pemberitaan terhadap berbagai persoalan yang muncul di Bali, termasuk fenomena yang menjadi perhatian publik di sektor pariwisata, tidak seharusnya selalu dimaknai sebagai upaya menjatuhkan citra Bali.

Justru, kritik dan informasi yang disampaikan secara objektif harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran publik dan mendorong perbaikan.

“Yang kami sampaikan kepada publik bukan semata-mata untuk merusak citra pariwisata Bali. Kami ingin memberikan informasi yang jelas dan membangun pemahaman tentang apa yang harus diperbaiki agar Bali bisa melangkah lebih baik,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perkembangan media online merupakan konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat.

Menurut Koster, media online kini memiliki posisi strategis karena mampu menyampaikan informasi secara cepat hingga menjangkau masyarakat secara luas.

Ia menilai kehadiran organisasi wartawan online menjadi bagian dari perkembangan ekosistem informasi yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan bangsa, negara dan daerah.

“Saya sangat memahami keberadaan Ikatan Wartawan Online sebagai respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat. Dulu kita mengenal media konvensional, sekarang media online berkembang sangat pesat,” ujarnya.

Koster mengatakan media memiliki peran penting sebagai wahana interaksi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Karena itu, menurutnya, pers harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, objektivitas, keberimbangan serta keberanian dalam menyampaikan fakta.

Media, kata Koster, harus mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara natural tanpa harus menjadi bagian dari perangkat pemerintah.

Ia menegaskan IWO tidak perlu kehilangan independensi hanya karena dirinya menjadi Ketua Dewan Kehormatan organisasi tersebut.

“Tidak berarti IWO harus menjadi seperti perangkat daerah pemerintah provinsi. Tidak perlu seperti itu. Natural saja. Bekerja menurut sistem yang dimiliki. Apa yang terjadi, sampaikan. Harus berani mengatakan apa adanya,” tegasnya.

Koster juga meminta media untuk tidak hanya menyampaikan persoalan negatif, tetapi juga memberikan ruang terhadap berbagai capaian dan perkembangan positif yang terjadi di masyarakat.

Menurutnya, keberimbangan informasi penting sebagai bagian dari pencerdasan publik.

Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng itu bahkan mengakui bahwa dirinya banyak memperoleh informasi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat melalui pemberitaan media online.

Kecepatan penyampaian informasi menjadi salah satu keunggulan media digital dibandingkan media konvensional.

“Saya banyak mengetahui perkembangan di masyarakat justru dari media. Terutama media online karena cepat. Saya bisa cepat tahu apa yang terjadi di berbagai daerah di Bali,” katanya.

Koster mengungkapkan, berbagai informasi yang diperoleh dari pemberitaan media kerap langsung ditindaklanjuti dengan menghubungi perangkat daerah maupun kepala daerah terkait.

Ia bahkan secara terbuka mengkritik pola birokrasi yang menurutnya masih belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan respons cepat di era digital.

“Dunia sekarang sudah berubah. Cara berkomunikasi berubah. Cara melapor kepada pimpinan juga harus berubah. Masyarakat sekarang dengan media ingin mendapatkan respons yang cepat,” ujarnya.

Menurut Koster, birokrasi tidak boleh lagi hanya mengandalkan mekanisme pelaporan yang panjang ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan segera.

Dalam konteks inilah, media memiliki peran penting sebagai salah satu sumber informasi cepat bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Lebih jauh, Koster berharap IWO Bali dapat mengambil peran dalam mengawal arah pembangunan Bali yang telah dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025–2125.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami secara bersama-sama arah Bali ke depan agar pembangunan tidak hanya dipahami dalam konteks kepentingan jangka pendek.

Ia mengatakan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun menjadi pedoman dalam merancang masa depan Pulau Dewata dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan dan keberlanjutan alam.

“Bali ini harus dipikirkan bukan hanya untuk hidup hari ini, tetapi juga untuk kehidupan ke depan. Postur, kualitas dan daya saing Bali ke depan harus dipikirkan sejak sekarang,” katanya.

Salah satu persoalan strategis yang menjadi perhatian Koster adalah ketahanan energi Bali.

Dalam arah pembangunan ke depan, Koster menegaskan Bali harus mampu memperkuat kemandirian energi sekaligus mendorong penggunaan energi bersih.

Menurutnya, kebutuhan listrik Bali terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, ekonomi, pariwisata dan aktivitas masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar Bali memiliki risiko yang harus diperhitungkan secara serius.

Koster menyebut Bali saat ini masih mendapatkan sebagian pasokan listrik melalui sistem kabel bawah laut Jawa-Bali.

Ketergantungan tersebut, menurutnya, memiliki sejumlah risiko, mulai dari gangguan alam hingga persoalan teknis yang dapat menyebabkan terganggunya pasokan listrik.

“Bali harus mandiri energi dan menggunakan energi bersih. Mandiri bukan berarti harus seratus persen, tetapi kebutuhan Bali harus bisa dipenuhi oleh pembangkit yang ada di Bali,” tegasnya.

Ia menilai ketahanan energi telah menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat modern.

Hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini bergantung pada listrik, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas ekonomi dan industri pariwisata.

Karena itu, gangguan pasokan listrik dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat maupun citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

Koster mengatakan kebijakan pembangunan energi Bali harus diarahkan pada sistem yang aman dengan tingkat risiko serendah mungkin.

Selain kemandirian, penggunaan energi bersih juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan Bali.

Menurutnya, pembangunan Bali harus selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menempatkan alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

“Alam Bali harus bersih. Ini bukan hanya perintah pemimpin atau aturan, tetapi juga nilai dan kearifan yang diwariskan oleh leluhur Bali,” katanya.

Perayaan HUT ke-14 IWO dan satu tahun IWO Bali pun menjadi lebih dari sekadar seremoni organisasi.

Di tengah perubahan lanskap media yang semakin cepat, IWO Bali diharapkan mampu memperkuat profesionalisme, menjaga independensi dan tetap menjadi ruang penyampai informasi publik.

Dengan tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali”, insan pers diharapkan tidak hanya menjadi pencatat perjalanan pembangunan, tetapi juga menjadi mata dan telinga masyarakat dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan publik.

Melalui pemberitaan yang kritis, objektif, berimbang dan bertanggung jawab, pers memiliki peran strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah sekaligus mengawal arah Bali menuju masa depan yang lebih berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.