Usai Aspirasi Adat Serangan di Senayan, DPR RI Tinjau Langsung Lokasi FSRU LNG

DENPASAR – Komisi XII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan V Tahun 2025-2026 di Taman Ispirasi Munting Siokan, Pantai Mertasari, Sanur Kauh dan Pelabuhan Sire Agen, Serangan, Denpasar, Rabu, 22 Juli 2026.

Kunker Reses Komisi XII DPR RI bertujuan, untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap problematika rencana pembagunan megaproyek Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG Bali di Perairan Serangan.

Pasca audiensi dan penolakan antara perwakilan masyarakat bersama Prajuru Desa Adat Serangan dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

Dalam pertemuan waktu itu, DPR RI menegaskan sempat berjanji mengagendakan kunjungan kerja ke Bali guna melihat langsung titik lokasi proyek terminal LNG yang menuai penolakan warga.

Rombongan Kunker Komisi XII DPR RI dipimpin Ketua Tim Sugeng Suparwoto, M.T., yang juga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI didampingi Wakil Ketua Tim, Dr. Bambang Patijaya, SE., MM., Dony Maryadi Oekon, S.T., dan juga Wakil Ketua Tim, Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.

Hadir pula, Anggota Komisi XII DPR RI diantaranya Ir. Bambang Wuryanto, MBA., H. Yulian Gunhar, SH., M.H., Sigit Karyawan Yunianto, SH., MAP., Jamaludiin Malik, S.H., M.H., drg. Alfons Manibui, Ir. Beniyanto, S.T., Dr. Ramson Siagian, Rocky Chandra, Cheroline Chrisye Makalew, Dr. Syarif Fasha, SE., M.E., N.M Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Syafruddin, S. Pd., Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, M.M., H. Jalal Abdul Nasir, AK., Aqib Ardiansyah, M.Si., H. Totok Daryanto, S.E., Dr. H. Eddy Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc., dan Dr. Sartono, SE.,MM ., serta 3 orang Sekretaris, yaitu Dwiyanti, Taufiq dan Abd. Waiz.

Selain itu, Kunker Reses Komisi XII DPR RI juga dihadiri oleh Para pendamping meliputi Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc. (Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Lingkungan Hidup KLH RI), La Ode Sulaiman (Dirjen Migas KESDM RI), Arief K. Risdianto (Dirut PT PGN,Tbk., Dirut PT. Dewata Energi Bersih, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Perwakilan PLN.

Dalam sambutannya, Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto., M.T., menegaskan Kunker Reses Komisi XII DPR RI ini bertujuan melakukan pengawasan di bidang energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup dan investasi.

“Kehadiran kami menindaklanjuti aspirasi Masyarakat Adat Serangan terkait rencana pembangunan FSRU, yang kami sikapi secara serius,” kata Sugeng Suparwoto.

Menurutnya, pembangunan FSRU merupakan proyek strategis untuk mendukung Bali sebagai pusat energi yang hijau, bersih, dan berkelanjutan.

“Kami ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari pihak operator dan kita tentunya keberpihakan terkait kepentingan yang lebih besar,” tegasnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Sugeng menegaskan bahwa Komisi XII datang bukan untuk memperuncing polemik, melainkan mencari titik temu antara kebutuhan energi Bali dan aspirasi masyarakat.

“Kami datang ke Bali untuk mendengar langsung semua pihak. Kami ingin mencari jalan keluar, bukan mencari masalah,” tegas Sugeng.

Sugeng mengungkapkan, pertumbuhan kebutuhan listrik di Bali mencapai sekitar 8,3 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,3 persen. Kondisi tersebut membuat cadangan daya (reserve margin) sistem kelistrikan Bali tinggal sekitar 2 persen, sehingga sangat rentan mengalami gangguan apabila tidak segera ditambah pembangkit baru.

Menurutnya, pembangunan FSRU menjadi bagian penting dalam menjamin pasokan gas bagi pembangkit listrik berbahan bakar gas yang akan dibangun PLN dengan kapasitas sekitar 200 MW.

“Kalau kebutuhan listrik terus naik sementara cadangan tinggal sekitar dua persen, tentu sangat rentan. Bali membutuhkan pembangkit baru yang lebih bersih dan lebih efisien,” ujarnya.

Sugeng menjelaskan, gas alam cair (LNG) dipilih karena merupakan energi transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Meski masih tergolong energi fosil, emisi karbon dari gas jauh lebih rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar diesel maupun batu bara.

Ia mengingatkan Indonesia memiliki komitmen terhadap Paris Agreement untuk menekan emisi gas rumah kaca.

“Gas memang bukan energi terbarukan, tetapi jauh lebih bersih dibandingkan diesel. Ini menjadi jembatan menuju energi bersih yang berkelanjutan,” katanya.

Saat ini, menurut Sugeng, sebagian pembangkit di Bali masih menggunakan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel (HSD) yang biaya produksinya sangat mahal sekaligus menghasilkan emisi tinggi.

Sugeng mengakui Komisi XII sebelumnya menerima langsung aspirasi masyarakat Serangan yang menyampaikan keberatan terhadap proyek tersebut.

Karena itu, setelah melakukan peninjauan lapangan, rombongan DPR RI berencana menemui warga guna mendengarkan langsung alasan penolakan mereka.

Ia juga mengingatkan investor agar memperhatikan serius Environment, Social, dan Governance (ESG).

Komisi XII DPR RI menegaskan seluruh proses harus tetap mengedepankan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), menghormati adat, budaya, lingkungan hidup, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut, DPR berharap proyek strategis nasional ini dapat berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada kawasan pesisir Serangan.

“ESG, yaitu Environment, Social, dan Governance harus menjadi perhatian utama. Semua aspirasi masyarakat harus didengar sebelum proyek berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Dewata Energi Bersih (DEB) Cok Alit Indra Wardana mengucapkan terima kasih atas Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi XII DPR RI dalam rangka peninjauan pembangunan FSRU.

Lebih lanjut, Indra Wardana menyatakan pembangunan FSRU bertujuan mendukung pasokan listrik di Bali sebagai pembangkit baru untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

“Dalam pelaksanaannya, kami melibatkan empat Desa Adat yang terdampak, yaitu Desa Adat Serangan, Intaran, Sidakarya, dan Pedungan,” kata Indra Wardana.

Menurutnya, lokasi FSRU direncanakan berada sekitar 3,5 km dari garis pantai (offshore), saat tahap awal, fasilitas penyimpanan (storage) direncanakan berada di darat, namun karena berbagai kendala teknis dan nonteknis, lokasinya dialihkan ke laut.

Awalnya proyek menggunakan terminal penyimpanan LNG di darat karena lebih ekonomis. Namun setelah muncul berbagai keberatan terkait kawasan suci, lingkungan, dan mangrove, pemerintah memutuskan memindahkan lokasi ke offshore.

“Lokasi sekarang merupakan hasil harmonisasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam skema proyek tersebut, LNG akan dikirim dari Lapangan Gas Tangguh di Papua Barat menggunakan kapal.

Di FSRU, LNG akan diregasifikasi menjadi gas, kemudian dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang sekitar 3,5 kilometer, dilanjutkan jaringan darat sekitar 4 kilometer menuju PLN Pesanggaran.

Dengan sistem itu, pasokan energi primer pembangkit listrik di Bali diharapkan menjadi lebih stabil sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak.

Sebelumnya terdapat aspirasi penolakan dari sebagian masyarakat Adat Serangan terhadap proyek ini.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya terus mengedepankan dialog dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami juga menawarkan skema kerja sama dengan Desa Adat agar masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat dari keberadaan proyek tersebut,” terangnya.

Menanggapi kekhawatiran nelayan, DEB memastikan proyek tidak akan menutup akses masyarakat ke wilayah tangkap.

Menurut perusahaan, berdasarkan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), nelayan tetap diperbolehkan melintas maupun melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Pembatasan hanya dilakukan pada radius tertentu ketika kapal LNG sedang bersandar atau melakukan bongkar muat demi alasan keselamatan.

“Kami tidak pernah berniat memblokade wilayah tangkap nelayan. Yang ada hanya pengaturan zona keselamatan saat operasional kapal berlangsung,” kata Cokorda.

Selain menjamin akses nelayan, DEB juga menawarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Di antaranya pembangunan cold storage untuk nelayan, pelibatan BUMDes dalam aktivitas pendukung proyek, hingga program konservasi mangrove dan transplantasi terumbu karang bersama kelompok masyarakat.

Menurut perusahaan, manfaat ekonomi proyek diharapkan tidak hanya dinikmati investor, tetapi juga masyarakat Bali.

Pada kesempatan yang sama, Bagus Gede Ananta Wijaya dari Perumda Kerta Bali Saguna menyampaikan, bahwa PT Dewata Energi Bersih (DEB) merupakan perusahan Joint Venture antara Perumda Kerta Bali Saguna dengan PT Padma Energi Indonesia, lantaran PT Padma Energi Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT Titis Sampurna.

“PT Dewata Energi Bersih bergerak dalam bidang supply energi primer & ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan energi baik industri. pariwisata, maupun transportasi di Bali,” ujarnya.

Selain itu, Ananta Wijaya menyebutkan pembangunan Terminal LNG Bali merupakan salah satu realisasi Program Bali Energi Bersih sesuai Peraturan Gubenur Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Terlebih lagi, infrastruktur Terminal Bali disiapkan untuk memenuhi kebutuhan energi primer dalam rangka pengembangan dan penyediaan pembangkit energi bersih di Provinsi Bali sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Tidak hanya itu, realisasi pemanfaatan energi bersih (gas) untuk kelistrikan Provinsi Bali dalam rangka mencapai NZE 2045 sehingga program Bali Energi Mandiri dan Bali Energi Bersih bertujuan untuk menjaga agar Bali memiliki listrik yang cukup, andal, bersih, dan berasal dari sumber energi sendiri, tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar Bali dapat tercapai.

“Disamping itu juga untuk mendukung pariwisata yang berkelanjutan, yaitu pariwisata yang tidak merusak alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Bali, dengan penyediaan listrik yang bersih, hotel, tempat usaha, dan kegiatan adat bisa berjalan lancar tanpa gangguan,” sebutnya.

Dengan adanya program ini, pihaknya berharap masyarakat Bali, termasuk krama Desa Adat, bisa hidup lebih sejahtera, aman dari gangguan listrik, dan ikut menjaga alam serta warisan budaya leluhur agar tetap lestari.

Ia menjelaskan pembangunan terminal LNG telah melalui berbagai kajian teknis, termasuk studi oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang menyatakan lokasi offshore sekitar 3,5–3,6 kilometer dari Pantai Serangan layak secara teknis.

Seluruh proses juga mengacu pada berbagai surat dukungan pemerintah pusat, termasuk surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mendorong percepatan proses perizinan lingkungan pembangunan Terminal LNG Bali Offshore.

“Kami ingin membangun bukan hanya di Bali, tetapi membangun untuk Bali. Karena itu manfaat proyek ini harus kembali kepada masyarakat Bali,” tegas Bagus.

Disisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI Dr. Syarif Fasha menegaskan masih terdapat beberapa aspirasi dari masyarakat Desa Adat Serangan, khususnya terkait usulan adanya pergeseran lokasi, namun, karena dalam pertemuan ini tidak terdapat perwakilan masyarakat Desa Adat Serangan, kami belum dapat mengetahui secara langsung aspirasi dan keinginan mereka.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama turun ke Serangan guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung sehingga setiap masukan dapat dipahami,” terangnya.

Usai pertemuan selanjutnya rombongan Komisi XII DPR RI menuju Pelabuhan Sire Angen Serangan dan disambut oleh Prajuru Desa Adat Serangan I Wayan Patut.

Sementara itu, Bendesa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha mengaku tidak hadir di Taman Ispirasi Munting Siokan, Pantai Mertasari, Sanur Kauh.

“Saya tidak mau hadir di Muntig Siokan karena tidak sesuai dengan permohonan kami waktu hadir di DPR RI,” tegasnya.

Bahkan pihaknya ditelepon denganDPR sudah disampikan tidak bisa menemani, kecauli teman-teman lembaga yang lain. “Oleh karena tadi sudah sebagian besar tidak mau hadir ke Muntig Siokan dan langsung bubar,” ujarnya.

Sedangkan Prajuru Desa Adat Serangan I Wayan Patut menjelaskan alasan penolakan dari warga Banjar disamping tidak ada sosialisasi dari tim Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) secara langsung ke warga adat Desa Serangan.

“Ini yang saya jelaskan soal penolakan dari warga Banjar disamping tidak ada sosialisasi dari tim Andal secara langsung ke warga adat Desa Serangan,” tegasnya.

Terkait pembangunan FSRU LNG, Desa Adat Serangan pada prinsipnya tidak menolak, namun pihaknya berharap masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tetap diberikan ruang untuk melaut dan mencari ikan.

Mengingat, jarak area operasional LNG yang semula sekitar 3,5 Km dapat diperluas menjadi 4,8 Km.

Selain itu, masyarakat Desa Adat Serangan meminta agar dijelaskan secara jelas dan terbuka lokasi yang dimaksud dalam radius 4,8 km tersebut, termasuk batas-batas wilayahnya.

Padahal mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Perizinan Lingkungan Pembangunan LNG Terminal Bali Offshore untuk Pemenuhan Kebutuhan Gas Pembangkit Pesanggaran Bali pada tanggal 4 April 2024.

Dalam rekomendasi itu, ditentukan lokasi 3,5 Km dari Pantai Serangan yang disampaikan oleh PT PLN melalui surat Nomor; 68608/EPI.01.02/F01030000/2023 tanggal 10 November 2023 (terlampir) serta mempertimbangkan hasil kajian dan perkembangan terkini yang telah dibahas dalam rapat-rapat koordinasi dan FGD yang telah dilaksanakan.

Rekomendasi itu 3,5 Km itu bukan dari pantai lain, tetapi jelas ditentukan lokasi 3,5 Km dari Pantai Serangan.

“Kami meminta Tim ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember-red) untuk mensosialisasikan hasil kajian pembangunan FSRU kepada masyarakat Desa Adat Serangan agar warga memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif mengenai rencana pembangunan tersebut,” harapnya.

Sebelumnya juga, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan pihaknya menerima aspirasi masyarakat Desa Adat Serangan dan berkomitmen menindaklanjutinya melalui langkah konkret.

“Kami selaku pimpinan rapat dan pimpinan Komisi XII menyatakan aspirasi bapak-bapak kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Salah satunya kita akan agendakan secepatnya untuk melakukan kunjungan kerja meninjau langsung ke lapangan ke Serangan,” kata Sugeng Suparwoto.

Langkah Komisi XII tersebut dinilai penting, karena proyek terminal FSRU LNG di Perairan Serangan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi nasional, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan hidup, ruang tangkap nelayan, kawasan pariwisata, hingga keberlangsungan budaya masyarakat adat.

Sugeng menegaskan, persoalan proyek FSRU LNG di Perairan Serangan menjadi bagian dari ruang pengawasan Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi, mineral, investasi, dan lingkungan hidup.

“Tugas dan fungsi yang kami jalankan adalah bagian dari fungsi DPR, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran, termasuk problem solving membahas persoalan yang riil di masyarakat,” tegasnya.

Dalam audiensi tersebut, Bendesa Adat Serangan I Nyoman Gede Pariatha menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, warga meminta agar pemerintah dan investor mempertimbangkan ulang titik lokasi fasilitas FSRU agar tidak terlalu dekat dengan wilayah aktivitas nelayan dan kawasan adat.

Menurutnya, lokasi FSRU LNG yang direncanakan berada sekitar 3,5 kilometer dari garis pantai dinilai terlalu dekat dengan ruang hidup masyarakat. Warga mengusulkan agar titik proyek digeser menjadi sekitar 4,8 kilometer dari pantai untuk meminimalkan dampak sosial, budaya, dan ekonomi.

“AMDAL yang keluar itu tidak memperhatikan aspek-aspek kehidupan kami. Prosesnya tidak memperhatikan aspek sosial kultural, bahkan juga sosio ekonomi, karena di situ ada kehidupan nelayan,” ujarnya.

Keberatan serupa juga disampaikan nelayan Kampung Bugis Serangan, Muhammad Usman. Ia menilai keberadaan kapal FSRU, zona pembatas serta rencana pemasangan pipa bawah laut dapat mengurangi ruang tangkap nelayan tradisional.

“Kami sangat-sangat keberatan. Kalau ini sampai terjadi, saya tidak bisa bayangkan ke mana nelayan-nelayan kecil ini akan menyambung hidupnya,” kata Usman.

Selain dampak terhadap nelayan, masyarakat adat Serangan juga menyoroti potensi gangguan terhadap ekosistem mangrove, terumbu karang, kawasan konservasi penyu, serta jalur laut yang selama ini digunakan masyarakat pesisir Serangan.

Sejumlah anggota Komisi XII DPR RI dalam rapat tersebut turut mendorong agar polemik ini tidak berhenti pada audiensi semata.

DPR RI diminta memanggil investor, kementerian terkait, serta pemerintah daerah agar duduk bersama mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat lokal.

Pimpinan rapat menegaskan bahwa penyelesaian proyek FSRU LNG Serangan harus mengedepankan prinsip win-win solution, sehingga kebutuhan investasi dan energi nasional tetap berjalan tanpa mengorbankan hak hidup masyarakat adat dan nelayan.

Audiensi ditutup dengan penyerahan dokumen resmi dan surat pernyataan sikap dari Desa Adat Serangan kepada Komisi XII DPR RI.

Dokumen itu berisi kronologi penolakan, keberatan warga hingga dampak proyek terhadap lingkungan, budaya, dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. (GAB/WIG/VAN)