Saya Ingin Masyarakat Bali Kembali Tersenyum, Dr. Somvir Desak Gaji Pekerja Minimal Rp5 Juta

DENPASAR – Pertumbuhan pariwisata dan investasi di Bali dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Di tengah menjamurnya hotel berbintang, restoran, serta investasi bernilai besar, masih banyak pekerja pariwisata yang disebut hanya menerima penghasilan sekitar Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.

Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir. Ia menilai persoalan upah layak harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan para pelaku usaha pariwisata, terutama di wilayah yang menjadi pusat konsentrasi investasi dan kunjungan wisatawan.

Menurut Dr Somvir, kawasan Badung, Denpasar dan Gianyar merupakan wilayah yang selama ini menjadi salah satu pusat utama aktivitas pariwisata dan investasi Bali. Pendapatan daerah dari aktivitas ekonomi tersebut sangat besar, sementara tenaga kerja yang menopang operasional hotel, restoran dan sektor jasa lainnya masih menghadapi tingginya biaya hidup.

“Hotel-hotel bintang lima, bintang empat, investasi besar-besar ada di sini. Tetapi tenaga kerja kita kadang hanya mendapatkan Rp3 juta sampai Rp4 juta. Ini tidak masuk akal,” ujar Somvir saat diwawancarai usai Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (7/9/2026).

Ia mencontohkan beban hidup pekerja yang harus menyewa kamar atau kos, membeli makanan, membayar transportasi, hingga membantu kebutuhan keluarga di daerah asal.

Dengan penghasilan sekitar Rp3,2 juta hingga Rp3,5 juta, kata Somvir, sebagian besar pendapatan pekerja bisa habis hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Kalau gaji Rp5 juta, paling tidak bisa untuk kos sekitar Rp1 juta, makan Rp1 juta, transportasi dan kebutuhan lainnya. Sudah habis sekitar Rp2,5 juta. Kalau hanya Rp3 juta, bagaimana mereka bisa hidup layak?” katanya.

Dr Somvir yang juga merupakan Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali ini menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong anak-anak muda Bali mencari pekerjaan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Mereka mencari tempat kerja yang memberikan pendapatan lebih baik dan kepastian kehidupan yang lebih layak.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat dari sisi upah minimum, tetapi harus dikaitkan dengan tingginya biaya hidup di kawasan pariwisata.

Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mulai menyusun standar kesejahteraan tenaga kerja berdasarkan kemampuan dan klasifikasi usaha.

Untuk sektor pariwisata dengan pendapatan besar, khususnya hotel berbintang dan perusahaan yang memiliki tingkat okupansi tinggi, Somvir mendorong adanya standar gaji yang lebih layak.

“Minimal Rp5 juta. Kalau bisa Rp7 juta sampai Rp10 juta, itu sudah lebih baik. Saya ingin masyarakat Bali bisa kembali tersenyum,” tegasnya.

Dr Somvir mengakui pemerintah tidak bisa serta-merta memaksakan angka tertentu kepada seluruh pelaku usaha. Karena itu, ia mendorong adanya dialog antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, pengusaha, manajemen hotel, asosiasi usaha dan stakeholder pariwisata.

Ia mengusulkan agar seluruh general manager atau pimpinan hotel di Bali dikumpulkan untuk membahas secara serius kondisi tenaga kerja.

“Jangan langsung diperintahkan. Duduk bersama dulu. Undang semua general manager hotel, pengusaha dan stakeholder. Kita cari solusi terbaik. Saya yakin pengusaha juga punya hati dan mau memberikan keadilan kepada tenaga kerja,” ujarnya.

Jangan Hanya Wisatawan yang Sejahtera

Politisi asal partai Nasdem ini menegaskan, pembangunan pariwisata seharusnya tidak hanya membuat wisatawan nyaman dan investor mendapatkan keuntungan, tetapi juga memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat yang bekerja di dalamnya.

Ia menggambarkan ironi ketika wisatawan dapat menikmati hotel dan fasilitas pariwisata dengan tarif tinggi, sementara pekerja yang melayani mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

“Jangan sampai tamu kita tidur dengan tenang, menikmati pariwisata Bali, tetapi masyarakat Bali yang bekerja untuk mereka justru tidak bisa tidur karena memikirkan kos, makan, utang dan kebutuhan keluarga,” katanya.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja juga akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri pariwisata. Tenaga kerja yang merasa dihargai, mendapatkan penghasilan layak dan memiliki kepastian hidup dinilai akan bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih maksimal.

Sebaliknya, upah yang terlalu rendah berpotensi mendorong pekerja berpindah-pindah tempat kerja hanya demi mencari tambahan penghasilan.

“Sekarang banyak tenaga kerja pindah-pindah kerja karena mencari rezeki yang lebih baik. Ada yang pagi sampai sore bekerja di satu tempat, malam mencari pekerjaan lain. Kasihan masyarakat kita,” ujar Dr Somvir yang juga Anggota Komisi I DPRD Bali.

Jangan Sampai Kesenjangan Memicu Alih Fungsi Lahan

Dr. Somvir juga mengaitkan persoalan kesejahteraan tenaga kerja dengan isu alih fungsi lahan produktif di Bali.

Menurutnya, rendahnya pendapatan masyarakat di daerah yang masih memiliki lahan pertanian dapat mendorong pemilik tanah menjual asetnya karena kebutuhan ekonomi.

Ketika pusat pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di wilayah tertentu, masyarakat dari kabupaten lain akhirnya berbondong-bondong mencari pekerjaan ke Badung, Denpasar dan Gianyar.

Di sisi lain, daerah asal mereka kehilangan tenaga produktif dan berpotensi kehilangan lahan pertanian.

“Kalau masyarakat di desa tidak mendapatkan penghasilan yang layak, mereka bisa memilih menjual tanah. Karena di kota semua investasi ada. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya alih fungsi lahan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai kebijakan perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya dengan melarang alih fungsi lahan. Pemerintah juga harus memberikan insentif ekonomi kepada petani dan menjaga agar sektor pertanian tetap memberikan penghasilan yang menarik.

Dr Somvir mencontohkan pentingnya menjaga subak dan produksi pangan di kabupaten-kabupaten yang masih memiliki basis pertanian.

“Kalau Badung dan Denpasar tidak bisa menjaga subaknya, siapa yang akan menyediakan beras? Beras datang dari Tabanan, Buleleng, Gianyar, Bangli dan daerah lainnya. Karena itu harus ada keadilan antarkabupaten,” katanya.

Pemprov Bali Diminta Ambil Inisiatif

Dr Somvir meminta Pemprov Bali mengambil inisiatif untuk mempertemukan pemerintah kabupaten/kota dengan pelaku usaha pariwisata guna membahas standar kesejahteraan tenaga kerja.

Menurutnya, pembahasan tersebut dapat menjadi langkah awal sebelum pemerintah menentukan apakah diperlukan regulasi baru, peraturan daerah, maupun kebijakan lain.

“Apakah perlu Perda, itu nanti. Yang paling penting diskusi harus dimulai. Pemerintah harus mengundang pengusaha dan stakeholder untuk mencari solusi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan kemampuan masing-masing usaha. Warung kecil atau usaha mikro, menurutnya, tidak bisa disamakan dengan hotel bintang lima atau perusahaan pariwisata dengan omzet besar.

Namun, perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi dinilai harus memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan tenaga kerjanya.

“Kalau perusahaan sudah memiliki penghasilan besar, tentu harus ada standar kesejahteraan untuk pegawainya. Jangan sampai bosnya untung besar, tetapi masyarakat yang bekerja justru buntung,” tegasnya.

Dr Somvir berharap kebijakan pembangunan Bali ke depan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, investasi dan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal menikmati hasil pembangunan tersebut.

“Kalau masyarakat sejahtera, mereka bisa tidur dengan tenang, bisa membantu orang tua, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak terus-menerus berutang. Saya ingin masyarakat Bali kembali tersenyum,” pungkasnya.