Sri Yogi Lestari Ungkap Hambatan Perempuan Masuk Politik: Patriarki hingga Dominasi Makro Isu

DENPASAR – Aktivis Politik Ni Made Sri Yogi Lestari menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif belum cukup menjawab persoalan mendasar keterlibatan perempuan di dunia politik.

Menurut Sri Yogi Lestari, partai politik seharusnya membuka ruang lebih besar sejak tahap awal rekrutmen calon legislatif (caleg).

Ia menilai kuota 30 persen tidak akan tercapai jika jumlah perempuan yang didaftarkan sejak awal juga minim.

“Harusnya khan dari awal pembukaan pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) harus lebih dari 30 persen dong. Nah, sekarang 30 persen itu dari pendaftaran saja biasanya,” kata Aktivis Politik, Ni Made Sri Yogi Lestari, saat dikonfirmasi awak media di Denpasar, Kamis, 28 Mei 2026.

Sri Yogi Lestari mencontohkan pengalaman saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali. Saat itu, jumlah perempuan yang maju disebut masih sangat sedikit dibanding laki-laki.

“Katakan kemarin titiang maju di Bali untuk DPR RI dari Fraksi Partai PAN yang perempuan itu paling cuma 2 orang dari 9 orang. Bagaimana mau jadi kuota 30 persen keterwakilan perempuan,” kata Sri Yogi Lestari.

Sri Yogi Lestari menilai persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya berada di hilir, melainkan sejak tahap seleksi awal di internal partai.

Menurutnya, aturan teknis terkait proses rekrutmen perempuan belum diatur secara jelas.

“Itu khan belum ada aturan disitu. Jadi, kebijakan untuk seleksi masuknya itu belum diatur semestinya lebih dari 30 persen,” kata Sri Yogi Lestari.

Politik Masih Didominasi Laki-Laki

Sri Yogi Lestari juga menyoroti kuatnya budaya patriarki dalam dunia politik. Ia menilai masyarakat masih menganggap laki-laki lebih memiliki kekuasaan, kompetensi dan jejaring dibanding perempuan.

Menurutnya, banyak perempuan yang berhasil masuk politik karena memiliki latar belakang keluarga politik atau jaringan kekuasaan sebelumnya.

“Jadi, si perempuan ini hanya ikut jalur yang sudah dibikin, jarang ada kayak Mbk Ni Luh Djelantik misalnya kita sebut saja yang sudah jadi, yang babat hutan sendiri dan bikin jalur buat jalurnya sendiri hingga duduk di politik praktis,” ujarnya.

Sri Yogi Lestari mengaku dirinya termasuk perempuan yang membangun jalur politik secara mandiri tanpa berasal dari keluarga politisi.

“Itu saja sudah langka, sedangkan posisi laki-laki khan terbiasa untuk membuat jalurnya sendiri untuk bisa masuk politik praktis. Itu secara psikologis,” paparnya.

Perempuan Dinilai Masih Terjebak Mikro Isu

Dalam pandangannya, perempuan hingga kini masih lebih banyak ditempatkan pada isu-isu mikro seperti pendidikan, kesehatan ibu dan anak. Sementara isu makro seperti ketahanan, keamanan dan aparat penegak hukum masih didominasi laki-laki.

“Kembali lagi ke faktor keluarga. Kalau sudah berada di jalur politik barulah perempuan bisa masuk ke makro isu, contohnya suaminya polisi atau bapaknya pejabat publik dan juga politisi barulah perempuan dalam tanda kutip berani masuk makro isu,” kata Sri Yogi Lestari.

Sri Yogi Lestari juga menyinggung dominasi laki-laki di komisi strategis DPR RI, khususnya yang membidangi pertahanan dan hukum.

“Di DPR RI Dapil Bali hanya satu orang perempuan, yakni Bu Tutik Kusuma Wardhani dari Partai Demokrat Komisi IX terkait tenaga kerja, kesehatan. DPD RI juga cuma satu orang perempuan, Ni Luh Djelantik,” kata Sri Yogi Lestari.

Popularitas Jadi Nilai Tukar Baru Politik

Sri Yogi Lestari menilai perkembangan politik saat ini juga memunculkan “gen baru” dalam politik praktis, yakni popularitas.

Menurutnya, popularitas kini menjadi modal penting bagi seseorang untuk masuk ke dunia politik.

“Hari ini, gen baru itu popularitas. Dulu tidak masuk itu, mana ada pejabat populer dulu. Tidak pernah ada himbauan yang mukanya nongol kok, tapi sekarang semua muka ada dimana-mana sampai rakyat bingung, ini sebenarnya adalah program bantuan pemerintah atau pribadinya dia,” tambahnya.

Sri Yogi Lestari menyebut fenomena tersebut kini tidak hanya terjadi di legislatif, tetapi juga mulai merambah eksekutif.

“Gen baru yang sekarang muncul, itu popularitas sebagai nilai tukar baru dalam politik praktis bukan di legislatif saja, bahkan sudah merambah juga eksekutif sekarang,” pungkasnya.