BBM Langka, Dr. Somvir Desak Pertamina dan Pengelola SPBU Bertanggung Jawab: Masyarakat Bali Berhak Dapat Kompensasi!

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menuai sorotan anggota DPRD Provinsi Bali, dr. Somvir.

Ketua Fraksi NasDem–Demokrat DPRD Bali itu mendesak adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, mulai dari pengelola SPBU, distributor BBM, hingga Pertamina. Ia menilai, persoalan distribusi BBM tidak semestinya hanya dijelaskan dengan alasan keterlambatan pasokan, tetapi harus disertai evaluasi manajemen dan langkah konkret untuk memulihkan kondisi di masyarakat.

Dr. Somvir juga menuntut agar kerugian material maupun dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Bali mendapat perhatian serius. Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya menyulitkan warga untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional hotel, restoran, serta aktivitas para pekerja di berbagai sektor.

“Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Pemilik SPBU, distributor BBM, sekaligus Pertamina harus dievaluasi. Harus ada tanggung jawab dan sanksi. Tidak bisa setiap persoalan hanya dijawab dengan alasan keterlambatan,” tegas Dr. Somvir saat dihubungi, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, kondisi yang memicu kepanikan masyarakat di berbagai wilayah Bali tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengelolaan dan distribusi BBM. Menurutnya, profesionalisme manajemen menjadi hal mendasar agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dr. Somvir yang juga wakil sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali meminta pihak terkait tidak berhenti pada janji bahwa pasokan akan kembali normal dalam dua atau tiga hari. Baginya, pemulihan distribusi memang mendesak, tetapi pertanggungjawaban atas dampak yang dirasakan masyarakat juga tidak boleh diabaikan.

“Jangan hanya menjanjikan dua atau tiga hari akan normal. Masyarakat sudah mengalami banyak kerugian. Ada yang kesulitan pergi ke sekolah, bekerja, hingga menjalankan usaha. Hotel dan restoran juga bisa terdampak. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini?” ujar politisi asal Partai Nasdem ini.

Tuntut Kompensasi, Bukan Sekadar Janji

Lebih jauh, Dr. Somvir mendorong adanya kompensasi yang nyata bagi masyarakat Bali atas dampak kelangkaan BBM. Bentuknya, menurut dia, perlu dibahas secara konkret oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), maupun skema kompensasi lain yang sesuai dengan ketentuan.

Ia berpendapat, perusahaan yang selama ini memperoleh keuntungan dari aktivitas usahanya juga harus menunjukkan tanggung jawab ketika persoalan operasional berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

“Harus ada tanggung jawab moral. Kami meminta ada sanksi dan kompensasi kepada masyarakat, apakah dalam bentuk CSR atau mekanisme lainnya. Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan pertemuan dan janji-janji,” tegasnya.

Dr. Somvir juga meminta agar Pertamina mengevaluasi manajemen distribusi BBM dan mengambil langkah yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang terbukti tidak menjalankan tugas secara optimal.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab gangguan pasokan, termasuk apakah terdapat kelemahan dalam perencanaan, pengelolaan stok, maupun distribusi BBM ke SPBU.

Ia turut menyoroti pentingnya memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara profesional. Namun, dugaan mengenai lemahnya manajemen maupun faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap persoalan ini, menurutnya, harus ditelusuri melalui evaluasi yang objektif.

Jangan Biarkan Masyarakat Menanggung Beban

Dr. Somvir menegaskan, masyarakat tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung sendiri dampak dari gangguan distribusi BBM. Ia meminta pasokan segera dipulihkan agar aktivitas ekonomi, pelayanan, pendidikan, dan pekerjaan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Ia juga mendesak pihak manajemen terkait menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Bali sebagai bentuk tanggung jawab moral atas situasi yang terjadi.

“Manajemen harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Bali. Kalau memang terbukti ada kegagalan dalam pengelolaan, harus ada pertanggungjawaban dan sanksi sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi korban,” katanya.

Dr. Somvir mengingatkan, penanganan persoalan ini tidak cukup hanya berfokus pada normalisasi pasokan dalam jangka pendek. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan adanya evaluasi menyeluruh agar sistem distribusi BBM lebih andal dan kejadian serupa tidak kembali mengganggu kehidupan masyarakat.

Baginya, yang paling mendesak saat ini adalah memulihkan pasokan, memastikan penyebab persoalan terungkap, serta menghadirkan langkah pertanggungjawaban yang jelas.

“Kami meminta tanggung jawab, evaluasi, sanksi, dan kompensasi bagi masyarakat. Yang terpenting, pasokan segera dipulihkan dan persoalan seperti ini jangan sampai terulang lagi,” pungkasnya