Disel Astawa Tegaskan Investor Wajib Rangkul Desa Adat: Jangan Sampai Bali Hanya Jadi Penonton

DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Pembangunan pariwisata di Bali tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan desa adat, pelestarian agama dan budaya, hingga kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan pariwisata.

Hal tersebut ditegaskan Bendesa Adat Ungasan yang juga Wakil Ketua I DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, SE, saat ditemui usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Bali, Jumat (30/10/2026).

Menurut Disel Astawa, Bali memiliki karakter pariwisata yang berbeda dengan daerah lainnya. Daya tarik utama Pulau Dewata tidak hanya terletak pada keindahan alam dan fasilitas pariwisata, tetapi juga kekuatan adat, agama, dan budaya yang selama ini dijaga masyarakat Bali.

Ia menilai, masyarakat adat merupakan pelaku utama dalam menjaga keberlangsungan pariwisata berbasis budaya. Mulai dari pelaksanaan upacara keagamaan, pelestarian seni tari, tradisi, hingga berbagai aktivitas adat yang membutuhkan dukungan dan pembiayaan berkelanjutan.

Karena itu, Disel Astawa berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan pelaku usaha pariwisata, memberikan ruang serta perhatian terhadap kepentingan desa adat.

Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Bali dalam memperkuat keberadaan desa adat melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Namun, menurutnya, penguatan desa adat tidak cukup hanya melalui regulasi. Harus ada dukungan nyata, termasuk kontribusi dunia usaha terhadap keberlangsungan kegiatan adat, agama, dan budaya.

“Melestarikan adat, agama, dan budaya tidak bisa dilepaskan dari konteks biaya. Karena itu, kontribusi pihak ketiga dalam pembangunan harus kita pertimbangkan. Bagaimana hubungan investor dengan desa adat, desa dinas, dan masyarakat sekitar harus dibangun melalui kolaborasi yang baik,” ujarnya.

Investor Diminta Tidak Abaikan Desa Adat

Disel Astawa menyoroti pentingnya komunikasi antara investor dengan desa adat dan pemerintah desa dinas sejak awal proses pembangunan maupun investasi.

Menurutnya, keberadaan investasi pariwisata seharusnya memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Tidak hanya melalui pembangunan hotel, restoran, vila, maupun fasilitas pariwisata lainnya, tetapi juga melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta kontribusi terhadap kegiatan sosial dan budaya masyarakat.

Ia mengibaratkan pariwisata Bali seperti gula yang menarik banyak semut dari berbagai daerah.

“Pariwisata itu ibarat gula, gulanya ada di Bali, tetapi semutnya datang dari mana-mana. Tidak semua yang menikmati gula itu orang Bali. Karena itu, harus ada sinergi agar masyarakat lokal juga mendapatkan manfaat dari perkembangan pariwisata,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa siapa pun yang dipercaya mengurus proses perizinan maupun memfasilitasi investasi harus mampu menjembatani kepentingan investor dengan masyarakat lokal.

Terlebih, perkembangan sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dinilai membutuhkan penguatan koordinasi di tingkat desa.

Disel Astawa mengaku, dalam praktiknya masih ditemukan kondisi ketika desa adat tidak mengetahui secara pasti kapan investor mulai masuk dan melakukan pembangunan di wilayahnya.

Bahkan, tidak jarang masyarakat baru mengetahui adanya pembangunan setelah bangunan mulai berdiri.

“Kalau dulu masih ada komunikasi antara investor dengan desa adat dan masyarakat penyanding. Sekarang terkadang desa adat tidak tahu kapan investor datang, tahu-tahu bangunannya sudah berdiri. Ini yang menjadi persoalan,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu kesalahpahaman karena masyarakat adat tetap menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan warga ketika muncul persoalan di wilayahnya.

Karena itu, ia mendorong agar setiap investasi yang masuk tetap membangun komunikasi dan koordinasi dengan bendesa adat serta kepala desa/lurah setempat.

Apresiasi Pembangunan Infrastruktur, Soroti Kebutuhan Air Bali Selatan

Selain persoalan investasi dan desa adat, Disel Astawa juga menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan Bali Selatan.

Ia menilai pembangunan infrastruktur merupakan langkah strategis untuk membuka sumber-sumber ekonomi baru sekaligus menjaga kawasan pariwisata agar tetap kompetitif.

Menurutnya, langkah pemerintah melalui penguatan pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pemanfaatan pinjaman melalui BPD Bali, menunjukkan adanya komitmen untuk melakukan pembenahan.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan proses, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan, penguatan regulasi, dan tahapan teknis lainnya.

“Minimal pemimpin kita sudah mengarah pada suatu perbaikan infrastruktur. Harapannya, kawasan-kawasan pariwisata strategis tidak lagi mengalami kemacetan dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan tersebut,” katanya.

Di sisi lain, persoalan ketersediaan air bersih di kawasan Kuta Selatan menjadi perhatian serius.

Disel Astawa menjelaskan, pesatnya perkembangan pariwisata telah meningkatkan kebutuhan air bersih secara signifikan. Bertambahnya hotel, restoran, vila, dan berbagai fasilitas pariwisata secara otomatis meningkatkan jumlah penduduk serta wisatawan yang membutuhkan pasokan air.

Kondisi tersebut diperberat oleh musim kemarau panjang yang berdampak terhadap sumber-sumber air baku.

Ia menilai, kapasitas dan cadangan air yang sebelumnya tersedia tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Semakin banyak restoran dan pembangunan pariwisata, tentu semakin banyak orang yang datang. Dengan bertambahnya jumlah orang, kebutuhan air juga semakin besar. Inilah yang harus kita antisipasi bersama,” jelasnya.

Dukung Penyulingan Air Laut, Minta Pemerintah Percepat Realisasi

Sebagai salah satu solusi, Disel Astawa menyambut baik rencana pemerintah untuk mengembangkan teknologi penyulingan air laut atau desalinasi menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Ia menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah, termasuk pembangunan jaringan perpipaan untuk mendukung distribusi air bersih serta rencana penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada PDAM.

Menurutnya, langkah tersebut harus segera ditindaklanjuti agar persoalan kebutuhan air di Bali Selatan, khususnya kawasan Kuta Selatan, dapat diatasi secara bertahap.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses penyulingan air laut juga membutuhkan kesiapan teknis dan perizinan dari pemerintah pusat.

Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten diharapkan serius mempercepat koordinasi dan penyelesaian regulasi agar proyek tersebut tidak berlarut-larut.

“Harapan saya, pemerintah pusat dan daerah serius mempercepat proses regulasinya. Ini merupakan bentuk pelayanan publik dan menyangkut kepentingan masyarakat. Jangan sampai kebutuhan air bersih terus menjadi persoalan,” ujarnya.

Pariwisata Bali Harus Berjalan Seiring Pelestarian Budaya

Lebih jauh, Disel Astawa mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, adat, agama, dan budaya Bali.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memahami bahwa kekuatan pariwisata Bali tidak bisa dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat dan tradisi yang selama ini menjadi identitas Pulau Dewata.

Menurutnya, apabila pelestarian adat, agama, dan budaya tidak mendapatkan perhatian, maka Bali justru berisiko kehilangan daya tarik utama pariwisatanya.

Karena itu, ia mengajak pemerintah, investor, pelaku usaha, desa adat, desa dinas, serta seluruh elemen masyarakat untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan.

“Kalau pelestarian agama dan budaya tidak berjalan, apa lagi yang menjadi daya tarik Bali? Karena itu, mari kita berkolaborasi dengan baik. Kemajuan pariwisata harus memberikan manfaat bagi masyarakat Bali sekaligus menjaga identitas budaya kita,” pungkasnya.