Polemik Jimbaran Hijau Memanas! Hampir Setahun BPN Bali Tak Kunjung Lakukan Pengukuran, Jero Mangku Bulat Tagih Janji
- account_circle admin
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 6
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DENPASAR, MATACOMPAS.COM – Polemik antara PT Jimbaran Hijau dengan masyarakat pengempon pura di kawasan Jimbaran kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada belum terealisasinya pengukuran oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali yang sebelumnya disebut telah dijanjikan kepada masyarakat.
Tim Pemulihan Hak Adat di Jimbaran Hijau mendatangi Kanwil BPN Bali pada Kamis (19/11/2026) untuk memenuhi undangan sekaligus mempertanyakan perkembangan penanganan persoalan pertanahan yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat.
Kedatangan Tim Pemulihan Hak Adat tersebut diterima Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Bali, Albert Midian Panjaitan, S.T., M.T.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Badung, Wayan Luwir Wiana, Tim Kelompok Ahli (Pokli) DPRD Bali, serta masyarakat pengempon pura di Jimbaran.
Dalam kesempatan tersebut, Jero Mangku Bulat selaku pengempon pura di Jimbaran secara tegas mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut BPN Bali terhadap permohonan masyarakat, khususnya terkait janji pelaksanaan pengukuran di lokasi yang menjadi persoalan.
Menurut Jero Mangku Bulat, pada pertemuan sebelumnya pihak BPN telah menyampaikan komitmen untuk melakukan pengukuran. Namun, hampir satu tahun berlalu, masyarakat mengaku belum melihat adanya kegiatan pengukuran sebagaimana yang pernah dijanjikan.
Ia pun mempertanyakan alasan belum adanya langkah konkret dari BPN Bali, sementara masyarakat telah cukup lama menunggu kepastian.
“Sekarang saya mohon penjelasan kepada Bapak, BPN sampai di mana yang sudah dilaksanakan sesuai dengan permohonan masyarakat? Pada waktu pertemuan sebelumnya, BPN sudah berjanji akan melakukan pengukuran. Tetapi sampai hampir satu tahun ini, tidak ada kegiatan sama sekali untuk melakukan pengukuran sesuai dengan janji tersebut,” tegas Jero Mangku Bulat.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan menyangkut kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Melainkan menyangkut perjuangan masyarakat pengempon pura yang mengharapkan kejelasan atas persoalan hak adat di kawasan Jimbaran.
Bahkan, ia mengaku masyarakat sudah terlalu lama menunggu tanpa memperoleh kepastian mengenai tindak lanjut yang dilakukan instansi pertanahan tersebut.
“Ke mana saja selama ini? Kerja apa saja? Kami ini sudah menunggu, menunggu, dan terus menunggu sampai sekarang belum ada. Apa sebenarnya tugas yang harus dilakukan? Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa ada tindakan nyata,” ungkapnya.
Jero Mangku Bulat juga berharap BPN Bali tidak hanya berhenti pada pertemuan dan penyampaian janji, tetapi segera mengambil langkah konkret dengan turun langsung ke lokasi yang dipermasalahkan.
Menurutnya, pengukuran menjadi salah satu tahapan penting untuk memberikan kejelasan terhadap persoalan pertanahan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat pengempon pura.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Tim Pemulihan Hak Adat untuk kembali menyampaikan aspirasi dan meminta pertanggungjawaban atas komitmen yang sebelumnya telah disampaikan.
Kehadiran unsur DPRD Badung dan Tim Pokli DPRD Bali diharapkan dapat memperkuat perhatian terhadap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Jimbaran.
Masyarakat berharap BPN Bali segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkembangan permohonan, kendala yang dihadapi, serta kepastian waktu pelaksanaan pengukuran.
Sebab, polemik Jimbaran Hijau bukan sekadar persoalan administratif pertanahan. Di balik persoalan tersebut, terdapat aspirasi masyarakat pengempon pura yang menginginkan kejelasan dan kepastian terhadap hak adat yang mereka perjuangkan.
Kini, komitmen BPN Bali menjadi perhatian. Masyarakat menunggu apakah janji pengukuran yang telah disampaikan sebelumnya benar-benar akan direalisasikan atau kembali tertunda tanpa kepastian.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar