KUHP BARU BERLAKU! Made Supartha Soroti Dugaan Penghalangan Tugas Komisi I DPRD Bali
- account_circle admin
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 4
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KARANGASEM – Dugaan penghalangan terhadap rombongan Komisi I DPRD Provinsi Bali saat menjalankan tugas pengawasan di kawasan Amed, Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, kini menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki landasan hukum yang jelas. Karena itu, setiap pelaksanaan tugas kelembagaan harus dihormati sepanjang dijalankan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Apalagi, kunjungan lapangan Komisi I DPRD Bali dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait sengketa tanah di Amed.
“Kami bekerja berdasarkan kewenangan dan tugas DPRD. Kalau ada pihak yang menghalangi pelaksanaan tugas resmi, tentu harus dilihat secara hukum. KUHP Nasional sudah mengatur konsekuensinya,” tegas Supartha.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah mencuatnya dugaan perlakuan tidak pantas dan penghalangan terhadap rombongan DPRD Bali ketika melakukan pengawasan di lokasi pada 1 September 2026.
MADE SUPARTHA: FUNGSI PENGAWASAN DPRD PUNYA LANDASAN HUKUM
Madr Supartha yang merupakan mantan Ketua Pansus TRAP ini menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
Fungsi pengawasan tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ketika masyarakat menyampaikan pengaduan mengenai persoalan pertanahan maupun administrasi pemerintahan, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menindaklanjutinya melalui mekanisme kelembagaan.
Dalam konteks sengketa tanah Amed, Komisi I DPRD Bali turun ke lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat tertanggal 23 Februari 2026 atas nama I Nengah Suwenten.
Kegiatan pengawasan tersebut juga telah didahului surat resmi DPRD Bali tertanggal 31 Agustus 2026 dengan Nomor B.08.000.1.2.2/22058/PSD/DPRD.
Namun, ketika rombongan DPRD mendatangi lokasi pada 1 September 2026, muncul dugaan tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas pengawasan.
Inilah yang kini menjadi salah satu persoalan penting untuk diklarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bali.
KUHP NASIONAL SUDAH BERLAKU, PASAL 353 BUKAN SEKADAR PERINGATAN
Made Supartha politisi asal Tabanan ini juga menyoroti berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026.
Dalam Pasal 353, KUHP Nasional mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan pejabat yang berwenang dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ancaman hukumannya berupa:
– Penjara paling lama 9 bulan.
– Denda paling banyak kategori II.
Dengan demikian, apabila pemeriksaan aparat penegak hukum menemukan bahwa perbuatan di lapangan memenuhi seluruh unsur pasal tersebut, dugaan penghalangan dapat diproses melalui mekanisme hukum pidana.
Namun, penerapannya tetap harus berdasarkan pembuktian, termasuk memastikan kewenangan pejabat dan legalitas tindakan yang dilakukan.
JIKA DISERTAI KEKERASAN, PASAL 348 JUGA MENGATUR ANCAMAN PIDANA
Selain Pasal 353, KUHP Nasional juga mengatur perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas secara sah.
Pasal 348 mengatur perbuatan melawan pejabat dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman:
– Penjara paling lama 2 tahun.
– Denda paling banyak kategori III.
Sementara Pasal 347 mengatur tindakan memaksa pejabat melalui kekerasan atau ancaman kekerasan agar melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang sah, dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara atau denda kategori IV.
Pasal 349 juga mengatur pemberatan pidana apabila tindak pidana dalam Pasal 347 dan Pasal 348 mengakibatkan luka, luka berat, atau meninggal dunia.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian dalam melihat dugaan peristiwa di Amed. Kendati demikian, ada atau tidaknya tindak pidana harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
DEWA RAI: KAMI TURUN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, S.H., M.H., menegaskan bahwa rombongan DPRD turun ke lapangan bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD berdasarkan pengaduan masyarakat.
“Kami turun ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan DPRD Provinsi Bali. Ini berdasarkan pengaduan masyarakat dan merupakan bagian dari tugas kedewanan,” tegas Dewa Rai, Sabtu (21/11/2026).
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, S.H., M.A.P., menegaskan bahwa agenda tersebut bertujuan mencari kebenaran sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Menurutnya, anggota dewan justru berisiko dinilai tidak mewakili masyarakat apabila mengabaikan laporan yang masuk.
Anggota Komisi I DPRD Bali, Ketut Rochineng, juga menyebut kegiatan pengawasan telah dilakukan sesuai prosedur.
Ia menilai Komisi I DPRD Bali perlu meminta penjelasan resmi mengenai kronologi kejadian, tindakan pengamanan, serta pihak-pihak yang berada di lokasi.
SENGKETA TANAH AMED: BPN, BPKD DAN OPD TERKAIT IKUT DIMINTAI PENJELASAN
Di luar dugaan penghalangan, sengketa tanah Amed juga memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan, status hak, serta administrasi pertanahan dan pemerintahan daerah.
Sejumlah pihak menyoroti dugaan keterkaitan administrasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Namun, dugaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian.
Made Supartha bersama anggota Komisi I DPRD Bali lainnya diharapkan dapat mengurai persoalan tersebut melalui mekanisme RDP.
Dokumen kepemilikan, riwayat tanah, status hak, administrasi pertanahan, hingga kemungkinan keterkaitan dengan aset pemerintah daerah perlu dibuka secara transparan.
Seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut harus diberikan kesempatan menyampaikan keterangan agar tidak muncul kesimpulan sepihak.
RAMIA CS DISEBUT MENOLAK HADIR, KOMISI I SIAP MENGURAI PERSOALAN
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah pihak I Ramia Cs melalui kuasa hukumnya disebut menolak menghadiri RDP Komisi I DPRD Bali.
Alasan penolakan tersebut perlu diklarifikasi agar masyarakat mengetahui duduk persoalan secara utuh.
Komisi I DPRD Bali juga diharapkan meminta penjelasan mengenai keberadaan aparat yang disebut berjaga di lokasi ketika rombongan DPRD melakukan pengawasan.
Apa dasar pengamanan tersebut? Bagaimana kronologi sebenarnya? Apakah terdapat tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas rombongan DPRD?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka dan proporsional.
SENIN 23 NOVEMBER 2026, RDP JADI MOMENTUM MEMBUKA TABIR AMED
Komisi I DPRD Bali dijadwalkan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (23/11/2026).
Ada dua persoalan besar yang menjadi perhatian.
Pertama, mengurai sengketa tanah di kawasan Amed, termasuk riwayat kepemilikan, status hak, dan administrasi pertanahan.
Kedua, mendalami dugaan tindakan penghalangan terhadap rombongan DPRD Bali ketika menjalankan fungsi pengawasan pada 1 September 2026.
Bagi Made Supartha, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD harus ditempatkan dalam koridor hukum dan kewenangan kelembagaan.
Apabila terdapat perbedaan pandangan atau keberatan terhadap kegiatan DPRD, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, bukan melalui tindakan yang melanggar hukum.
Kini, publik menantikan hasil RDP Komisi I DPRD Bali.
PERTANYAANNYA: MENGAPA KETIKA WAKIL RAKYAT TURUN MENINDAKLANJUTI PENGADUAN MASYARAKAT, JUSTru MUNCUL DUGAAN PENGHALANGAN?
Sengketa tanah Amed harus dibuka secara transparan. Dugaan penghalangan harus diklarifikasi. Seluruh pihak harus memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang tanah, tetapi juga menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, kepastian hukum, dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.
- Penulis: admin










Saat ini belum ada komentar