DKI Jakarta

*Mengingat TNI Bukan Subjek Hukum Praperadilan Jika Terjadi Salah Tangkap Jakarta, (JarrakPos) – Indonesia Police Watch (IPW) meminta perhatian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menertibkan aparaturnya yang melakukan intervensi dalam kewenangan yang bukan tupoksi TNI yaitu penegakan hukum di Kabupaten Solok dan Medan. Pasalnya, munculnya TNI dalam proses penertiban hukum ini akan mengganggu […]

Jarrakpos.com Jakarta – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Pusat Dr Safrianto Zuriat Putra menjawab tuduhan terkait pengadaan peralatan kantor dan desain interior di Kejari Jakarta Pusat tidak sesuai dengan program efisiensi anggaran Presiden Prabowo. Kata Dr Safrianto, pengadaan peralatan kantor dan interior di Kejari Jakpus merupakan bagian dari program Kejaksaan Agung yang menjadikan Kejari Jakarta […]

Jarrakpos.com JAKARTA – PT Kristalin Ekalestari bakal mengambil langkah hukum ke pihak berwajib setelah adanya tudingan dianggap mencemarkan nama baik perusahaan dan unsur fitnah. Direktur Utama PT Kristalin Ekalestari Andito Prasetyowan mengatakan, pihaknya bersama tim legal dan kuasa hukum akan memproses hukum sekelompok orang yang menuding perusahaan tidak berizin alias illegal. “Bahwa jelas ada orang-orang […]

Jakarta, (JarrakPos)- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas kinerja Subdit II Dittipideksus Bareskrim Polri yang diduga melakukan kriminalisasi pada sesama anggota Polri, Ipda YF dengan menetapkan status tersangka. Status tersangka terhadap anggota Polda Bengkulu itu terkait perkara fraud atau penipuan […]

Jarrakpos.com Jakarta – Setelah melewati setengah abad lebih dengan segala rintangan Harian Terbit, koran terbit siang hari merayakan ulang tahunnya yang ke-53 dengan mengusung tema “Mengawal Aspirasi Rakyat Dengan Akurat” di Tavia Heritage Hotels, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/2/2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan diwarnai dengan penampilan budaya serta sambutan hangat dari […]

Jarrakpos.com JAKARTA – Ormas Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) mendorong Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk melakukan pemantauan rumah ibadah. Hal itu, sangat penting dalam upaya BNPT dalam menjaga NKRI. “Yang ditekankan oleh BNPT ialah kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan dimulai dari rumah ibadah, ” kata Ketua Umum Ormas KITA, Maman […]

Jarrakpos.com Jakarta – PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan setelah muncul dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Direktur Distribusi dan Direktur Utama perusahaan. Indikasi kuat mengarah pada praktik monopoli pekerjaan outsourcing oleh anak perusahaan, pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha, pemusnahan peluang bagi pengusaha lokal, serta dugaan penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan barang dan […]

Jarrakpos.com JAKARTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menerima penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016. Tahap ll tersebut dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (14/2/2025). Dua tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Menteri Perdagangan, […]

Jarrakpos.com JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dianggap berhasil meluncurkan serangkaian kebijakan strategis yang untuk mempercepat pembangunan nasional. Hal itu disampaikan Koordiator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama, dalam keterangan resminya, pada Jumat (14/2). Menurut Asip, Keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merajut kemajuan Indonesia bisa dilihat dari sejumlah […]

Jakarta, jarrakpos.com | Kasus dugaan pelanggaran hukum dalam proses lelang aset kembali mencuat. Kali ini, Bank BJB dan perusahaan jasa pengelola aset, Oke Aset, diduga melakukan lelang sepihak terhadap objek yang telah dialihkan melalui mekanisme cessie. Tindakan ini menuai kontroversi dan berpotensi melanggar berbagai aturan hukum yang mengatur hak debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. […]