Breaking News
light_mode
Trending Tags

TPP Cair, ASN di Kuningan Sumringah

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
  • visibility 1.408
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KUNINGAN, JarrakPos.Com – Pemerintah Kabupaten Kuningan akan membayarkan keterlambatan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN pada Senin, 24 Februari 2025. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tunggakan TPP November 2024.

Pembayaran ini, menindaklanjuti kegelisahan ASN Kuningan terkait pembayaran TPP yang disampaikan oleh Bupati Kuningan, melalui Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn.

“TPP akan dibayarkan senin ini, tanggal 24 Februari 2025 untuk TPP Bulan November 2024” Ujar Wabup Tuti di kantor Wakil Bupati, Gedung Sekretariat Daerah Kawasan Komplek Islamic Centre.

Tunggakan TPP akan dibayarkan secara bertahap karena pemerintah Kabupaten Kuningan harus menjaga cash flow daerah serta ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program 100 hari kerja.

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan dibahas terkait APBD 2025 secara langsung dengan Bupati Kuningan. Sementara Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, Msi sendiri saat ini sedang fokus menjalani retret kepala daerah hingga 28 Februari mendatang.

Lebih lanjut, Wabup Tuti menyampaikan bahwa Pencairan tahap pertama ini merupakan bentuk komitmen Bupati Kuningan dalam hal perbaikan tata kelola pemerintahan dan anggaran.

“Oleh karenanya dukungan dari semua pihak sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang komprehensif dan berpihak pada semua. Dimohon agar ASN bersabar untuk pencairan tahap selanjutnya” Ungkap Wabup.

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan para pihak yang telah memberikan kesempatan pada beliau untuk membangun Kuningan menjadi lebih baik. (Agh@n)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dorong Investasi Hijau Buat Masa Depan Pariwisata Bali , NCPI Bali Harapkan Gubernur Koster Siap Hadir dan Buka Acara BEIF 2026

    Dorong Investasi Hijau Buat Masa Depan Pariwisata Bali , NCPI Bali Harapkan Gubernur Koster Siap Hadir dan Buka Acara BEIF 2026

    • calendar_month Selasa, 10 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Dewan Pimpinan Wilayah Nawa Cita Pariwisata Indonesia (DPW NCPI) Provinsi Bali melakukan audiensi dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa, 10 Pebruari 2026. Pertemuan audensi ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam mendorong investasi berkelanjutan di Bali. Audiensi dihadiri Ketua DPW […]

  • Pimpinan KPK Hadir, Inspektorat NTT Rilis Daftar Wakil Kepala Daerah yang Absen di Rakorwasda 2025

    Pimpinan KPK Hadir, Inspektorat NTT Rilis Daftar Wakil Kepala Daerah yang Absen di Rakorwasda 2025

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi Matakompas
    • visibility 26
    • 0Komentar

    NTT, Matakompas.com- Inspektorat Provinsi NTT merilis daftar wakil kepala daerah yang tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025) yang digelar di Hotel Sasando, Kupang, Selasa (28/10/2025) lalu. Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dan dibuka oleh Gubernur […]

  • Dokumen Negara Ungkap Dugaan Resort PMA di Gianyar Beroperasi Tanpa Izin Sah, Pajak Daerah Jadi Sorotan

    Dokumen Negara Ungkap Dugaan Resort PMA di Gianyar Beroperasi Tanpa Izin Sah, Pajak Daerah Jadi Sorotan

    • calendar_month Minggu, 18 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Dugaan pelanggaran perizinan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Gianyar kembali mencuat ke ruang publik. Kali ini, sorotan tidak lagi bertumpu pada asumsi atau kesaksian sepihak, melainkan pada rangkaian dokumen resmi negara yang mencatat adanya dugaan operasional resort mewah tanpa izin usaha yang sah dan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Dokumen […]

  • Kuasa Hukum RU: Kalau Proses dari Awal Tidak Benar, Apakah Ini Bisa Disebut Peradilan?

    Kuasa Hukum RU: Kalau Proses dari Awal Tidak Benar, Apakah Ini Bisa Disebut Peradilan?

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 181
    • 0Komentar

    DENPASAR — Persidangan perkara narkotika dengan terdakwa berinisial RU di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, Kamis (17/9/2026), memasuki agenda pemeriksaan saksi penyidik. Dalam sidang kedua tersebut, Majelis Hakim menghadirkan dua penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan mengenai rangkaian penanganan perkara, mulai dari penangkapan hingga penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Keterangan kedua penyidik tersebut kemudian menjadi perhatian […]

  • Imigrasi Jemput Bola: Urus Paspor dan Izin Tinggal di Mal Akhir Pekan Ini

    Imigrasi Jemput Bola: Urus Paspor dan Izin Tinggal di Mal Akhir Pekan Ini

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian melalui layanan jemput bola “Eazy Passport & Stay Permit” yang hadir di Discovery Mall Bali pada Sabtu-Minggu, 6-7 Desember 2025, mulai pukul 10.00 hingga 18.00 WITA. Melalui layanan ini, pengunjung dapat mengurus paspor atau memperpanjang izin tinggal tanpa harus datang dan menunggu […]

  • Tim Advokasi untuk Kasus Tanah Nangahale Temui Wamen HAM

    Tim Advokasi untuk Kasus Tanah Nangahale Temui Wamen HAM

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 397
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Tim Advokasi Forum Komunikasi Komunitas Flobamora (FKKF) Jabodetabek menemui Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin, Selasa (11/2/2025) sore di Jakarta. Tim Advokasi untuk Keuskupan Maumere, Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menjelaskan kembali duduk soal sebenarnya tanah Nangahale milik keuskupan berdasarkan data yuridis dan data fisik. Wamen HAM Mugiyanto saat […]

expand_less