Pimpinan KPK Hadir, Inspektorat NTT Rilis Daftar Wakil Kepala Daerah yang Absen di Rakorwasda 2025

NTT, Matakompas.com- Inspektorat Provinsi NTT merilis daftar wakil kepala daerah yang tidak hadir dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2025) yang digelar di Hotel Sasando, Kupang, Selasa (28/10/2025) lalu.

Kegiatan penting ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, dan dibuka oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Sayangnya, sejumlah pejabat daerah justru absen dalam forum yang membahas masa depan integritas pemerintahan daerah ini.

“Yang tidak hadir ada Wakil Wali Kota Kupang, Wakil Bupati Rote Ndao, Sumba Barat, Sumba Timur, Lembata, Sikka, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat,” ujar Inspektur Provinsi NTT, Stefanus Halla, usai kegiatan.

Padahal, lanjut Stefanus, forum tersebut sangat strategis karena dihadiri langsung pimpinan lembaga pengawas nasional, mulai dari KPK, BPK, BPKP, hingga Itjen Kemendagri, dengan partisipasi para Wakil Bupati, Inspektur Kabupaten/Kota, serta pimpinan perangkat daerah se-NTT.

Stefanus menjelaskan, Rakorwasda 2025 memuat tiga agenda utama yang menjadi arah baru pengawasan di Nusa Tenggara Timur:

1. Rapat Koordinasi Pengawasan antara APIP Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kemendagri.

Tujuannya, memetakan pengawasan agar tidak tumpang tindih, serta memastikan program prioritas Dasacita dan Asa Cita berjalan selaras di semua level pemerintahan.

2. Pengukuhan Satgas “Ayo Bangun NTT / Indonesia Maju.”

Satgas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan beranggotakan pegawai dari tiap perangkat daerah.

“Satgas ini ibarat tangan panjang pengawasan. Ketua Satgas saya sendiri sebagai Inspektur, sementara Gubernur menjadi penanggung jawabnya,” jelas Stefanus.

3. Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi.

Momentum ini menjadi wujud nyata kesepakatan para wakil kepala daerah untuk memperkuat upaya antikorupsi di wilayahnya masing-masing.

Menyadari pentingnya transparansi, Inspektorat juga menyiarkan seluruh rangkaian acara melalui live streaming.

“Kami ingin semua pihak, termasuk yang tidak sempat hadir, tetap bisa mendengar arahan dan informasi penting yang dibahas,” ujar Stefanus Halla.

Dengan tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Dasacita pada Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi NTT”, Rakorwasda tahun ini menjadi penanda bahwa pengawasan bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan napas dari tata kelola yang berintegritas.

“Pengawasan bukan mencari kesalahan, tapi memastikan arah pembangunan berjalan jujur dan berpihak pada rakyat,” tutup Stefanus dengan nada optimis.***