Breaking News
light_mode
Trending Tags

Astaga, Publik Ingatkan Kasus Dugaan Korupsi Rp2,9 Miliar PDAM Lebak Masih Mangkrak

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 18 Mar 2025
  • visibility 953
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jarrakpos.com Jakarta – JMSI Lebak menggelar diskusi publik melalui Zoom Meting dengan tema Dugaan Kasus Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PDAM Lebak Rp2,9 Miliar Mangkrak. Dalam diskusi tersebut, JMSI mengingatkan kepada publik bahwa ada kasus dugaan korupsi di PDAM Lebak yang sedang ditangani, namun sampai saat ini penanganannya belum selesai (mangkrak-red).

“Diskusi publik ini bagus untuk mengingatkan kembali ke publik bahwa persoalan serius yang belum selesai tentang penanganan kasus dugaan korupsi PDAM Rp.2,9 Miliar oleh Kejaksaan Negeri Lebak. Seharusnya ada proses kepastian hukum yang jelas dan tidak bias, kalau memang ada dugaan korupsinya bisa dibuktikan segera tentukan tersangka nya atau begitupun sebaliknya (kalau buktinya tidak ada, ya segera hentikan atau SP3,” kata Ketua Umum Komite Pemantau Perilaku Jaksa (KOPAJA), Mukhsin Nasir saat diskusi, Ssnin (17/3/2025)

Lebih lanjut kata Mukhsin, saat ini banyak publik bertanya-tanya terkait penanganan kasus dugaan korupsi di PDAM Lebak yang sempat viral dan belum adanya titik terang. Sehingga, masyarakat Lebak perlu untuk mengawalnya.
“Ini udah memasuki bulan ke 3 tahun 2025, tapi belum ada perkembangan yang signifikan. Wajar publik dan masyakat pempertanyakan melalui forum ini,” terang pria berbadan kecil tersebut.

Mukhsin menjelaskan bahwa masyarakat juga tidak salah melaporkan penanganan kasus dugaan korupsi PDAM Lebak yang ditangani Kejari Lebak ke Kejati Banten dan Kejaksaan Agung. Sebab, kata Mukshin PDAM adalah kebutuhan dasar masyarakat dalam memenuhui air bersih.
“Belum tuntasnya mungkin karena menyangkut siapa dalang yang memang bisa dijadikan tersangka atau menyangkut orang besar di Lebak,” sebut Mukhsin.

Mukhsin juga mengingatkan agar DPRD Lebak membuat tim pengawas di kasus PDAM yang ditangani oleh Kejaksaan. Kata Mukhsin, kredibiitas DPRD sebagai lembaga politik diuni sikap dan kknsistensinya di kasus PDAM Lebak.

“Tugas DPRD Lebak adalah untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di PDAM yang ditangani kejaksaan sampai saat ini masih mangkrak atau jalan di tempat,” tutur Mukhsin

Sementara itu, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan bahwa pembahasaan diskusi publik soal kasus dugaan korupsi pada PDAM Lebak yang sedang ditangani oleh Kejaksaan yang menyita perhatian publik dan lama terbaikan. Bahkan, pembahasaan soal kasus PDAM Lebak muncul dalam diskusi publik tetapi menjadi studi khusus oleh kalangan tertentu.

“Penuntasan kasus PDAM ini seolah-olah hanya menjadi bumbu politik. Kejaksaan nyaris menjadikan kasus ini sebagai “mainan” semata. Tak jelas benar progress pengusutan yang dikerjakan,” ucap Jerry.

Jerry berharap, tumpulnya penuntasan kasus hukum di Kejaksaan Negeri Lebak bukan karena ada tekanan politik pihak tertentu. Karenanya, dia juga berharap korp Adhyaksa bisa menyelesaikan kasus dugaan korupsi PDAM Lebak bisa selesai sesuai harapan publik

“Masyarakat Lebak tidak boleh diam dalam mencermati penanganan kasus di PDAM Lebak yang sempat viral ini. Pastikan orang terpilih memiliki keberanian untuk berantas kasus korupsi. Stop mempermainkan kasus hukum di Lebak,” tutup Jerry.

Untuk diketahui, sebelumnya ramai diberitakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak sedang menangani kasus dugaan korupsi di PDAM Lebak. Informasinya saat ini kasus tersebut masih belum ada titik terang dalam penanganannya.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

    Motif Batik Cirebon Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 718
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk perlindungan terhadap motif batik khas daerah tersebut. Sertifikat tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jabar Asep Sutandar kepada Bupati Cirebon Imron di ruang rapat Bupati Cirebon, […]

  • Kepala Desa Dan Sekertaris Desa Wanasaba Kidul Diduga Palsukan Tanda Tangan Ketua BPD

    Kepala Desa Dan Sekertaris Desa Wanasaba Kidul Diduga Palsukan Tanda Tangan Ketua BPD

    • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 337
    • 0Komentar

    Cirebon, Jarrakpos.com – Berawal dari senin tanggal 10 pebruari 2025 sejumlah wartawan yang tergabung dalam Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) melakukan klarifikasi kepada Ketua BPD Desa Wanasaba kidul Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Klarifikaai tersebut terkait adanya tanda tangan Ketua BPD yang tercantum di dalam berita acara perjanjian pemanfaatan lahan tanah titisara (Tanah Kas Desa) yang […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Tutup BTID, Soroti Peran Mantan Kadis dan Dugaan Pelanggaran Mekanisme

    Pansus TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Tutup BTID, Soroti Peran Mantan Kadis dan Dugaan Pelanggaran Mekanisme

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 11
    • 0Komentar

    KARANGASEM, Matakompas.com — Polemik tukar guling lahan mangrove di Bali kian memuncak. Setelah sebelumnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT BTID pada 2 Februari 2026, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali turun langsung ke lokasi yang disebut sebagai lahan pengganti di Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Rabu […]

  • Jaksa Agung: Para Koruptor Pertamina Hukuman Lebih Berat

    Jaksa Agung: Para Koruptor Pertamina Hukuman Lebih Berat

    • calendar_month Jumat, 7 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 843
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan kemungkinan para tersangka tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 – 2023, mendapatkan hukuman lebih berat. Burhanuddin mengatakan, jika terdapat hal-hal yang memberatkan terutama dalam situasi Covid-19, maka tak menutup kemungkinan akan dijerat dengan hukuman […]

  • Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 4 WNA Vietnam Bekerja sebagai Terapis Spa di Kuta

    Imigrasi Ngurah Rai Deportasi 4 WNA Vietnam Bekerja sebagai Terapis Spa di Kuta

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 13
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com  | Empat Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam ditindak tegas Kantor Imigrasi Ngurah Rai, karena terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja sebagai terapis spa disalah satu tempat usaha di wilayah Kuta.  Keempat WNA telah dideportasi ke negara asalnya melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Rabu, 29 Oktober 2025. Tindakan ini berawal dari […]

  • Sungguh Gila, Guru Cabul Dilaporkan ke Polisi

    Sungguh Gila, Guru Cabul Dilaporkan ke Polisi

    • calendar_month Senin, 21 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 262
    • 0Komentar

    LUMAJANG,JARRAKPOS.COM – Seorang guru honorer SD di Tempursari, Lumajang, Jumadi (35), ditangkap polisi setelah ketahuan mempertontonkan alat kel*minnya via video call kepada siswi kelas 6. Aksi ini terbongkar saat orang tua korban melihat rekaman percakapan tersebut. Marah atas perbuatan ini, wali murid dan warga langsung mendatangi sekolah. Polisi kemudian menahan Jumadi dan menjeratnya dengan Pasal […]

expand_less