Breaking News
light_mode
Trending Tags

25 Desa Berprestasi dalam Pemungutan PBB, Terima Bonus Motor Sebagai Kendaraan Operasional

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 21 Apr 2025
  • visibility 253
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KUNINGAN, JarrakPos.Com – Sebanyak 25 desa menerima kendaraan operasional roda dua. Penyerahan diberikan pada acara penghargaan bagi kecamatan dan desa/kelurahan yang berprestasi dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024.

Kendaraan tersebut, diserahkan oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si pada apel pagi, Senin (21/4/2025) di Halaman yang dihadiri seluruh lurah dan kepala desa beserta aparatnya, serta camat se Kabupaten Kuningan. Wabup dan Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan laporan Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Daerah (BAPPENDA), realisasi PBB Tahun 2024 telah mencapai target 100% pada minggu ketiga bulan November.

Atas capaian itu, Bupati Dian memberikan apresiasi, ini merupakan Sinergitas yang dibangun dari pihak Bappenda, kecamatan, kelurahan dan khususnya desa-desa sebagai garda terdepan pembangunan daerah. Bahkan ada desa, di mana warganya untuk bayar pajak dengan cara menabung atau dikenal dengan perelek.

Menurutnya, tahun ini, sebanyak 25 unit kendaraan roda dua diserahkan kepada desa dan kelurahan yang berprestasi. Program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah. “Semoga seluruh desa dan kelurahan, nantinya dapat memperoleh kendaraan operasional berdasarkan capaian pengelolaan PBB,” katanya.

Sejalan dengan visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh), Bupati Dian mengajak, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, untuk terus bersinergi meski di tengah keterbatasan. “Desa merupakan pemerintahan terdepan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Guna mempercepat pelayanan dan mewujudkan pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel. Dikatakan, Bupati Dian, bahwa Pemerintah daerah melalui BAPPENDA. terus mengembangkan aplikasi berbasis teknologi guna mempermudah proses pendaftaran, pendataan, perhitungan, dan pembayaran pajak secara online.

Tak lupa, Bupati menyampaikan filosofi Sunda sebagai pesan moral untuk membangun masyarakat produktif. “Ngawujudkeun masyarakat anu rea ketan rea keton, bro dijuru bru dipanto, ngalayah ditengah imah, di pinggir aya si Jabrig, di kolong aya si Jambrong, di paranggon aya si Jalu.” Maknanya, Ia mengajak warga memanfaatkan lahan kosong untuk bertani dan beternak demi memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan.

Bupati juga meminta kepada BAPPENDA agar melakukan pemutakhiran basis data objek PBB secara menyeluruh, guna meningkatkan potensi pendapatan dan menghindari ketimpangan dalam penetapan pajak.

Adapun 25 desa penerima kendaraan roda dua, yaitu Desa Bunigeulis- Kecamatan Cigandamekar, Desa Lebaksiuh-Ciawigebang, Desa Citiusari-Garawangi, Desa Sadamantra-Jalaksana, Desa Padarama dan Ciomas- Ciawigebang, Desa Kaduagung-Sindangagung, Desa Windusari-Nusaherang, Desa Mekarjaya-Pancalang, Desa Andamui-Ciwaru,

Desa Sakerta Barat-Darma, Desa Garajati-Ciwaru, Desa Kadurama-Ciawigebang, Desa Mekarsari-Maleber, Desa Citapen-Japara, Desa Karanganyar-Darma, Desa Garahaji-Maleber, Desa Cikeleng-Japara, Desa Kalapagunung-Kramatmulya, Desa Panyosogan-Luragung, Desa Cimaranten-Cipicung, Desa Sukamaju-Cibingbin, Desa Kertayasa-Sindangagung, Desa Ragawacana-Kramatmulya, dan Desa Sidangagung-Sidangagung.

Ada juga penghargaan bagi Desa Tercepat Pelunasan PBB-P2 Periode Januari-April 2024 berdasarkan Juara 1 Realisasi Target ≥ 120 jt, Juara 2 Realisasi ( Target 50 jt – 120 jt ) dan Juara 3 Realisasi ( Target ≤ 50 jt ).

Selain itu, Kelurahan/Desa Tercepat Pelunasan PBB-P2 Periode Mei-Juli 2024 berdasarkan Juara 1 ( Realisasi Target ≥ 120 jt ), Juara 2 ( Realisasi Target 50 jt – 120 jt ), dan Juara 3 ( Realisasi Target ≤ 50 jt ). Dan Desa Tercepat Pelunasan PBB-P2 Periode Agustus 2024 Berdasarkan kategori Realisasi ( Target ≥ 200 jt ). (Agh@n)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tahanan KPK: Mantan Gubernur Kenakan Rompi Orange dan Tangan Diborgol

    Tahanan KPK: Mantan Gubernur Kenakan Rompi Orange dan Tangan Diborgol

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 239
    • 0Komentar

    BENGKULU,JARRAKPOS.COM – Mantan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM), mantan Sekda Isnan Fajri, dan ajudan RM, Evriansyah (Anca), akhirnya tiba di Bengkulu. Mereka mendarat di Bandara Fatmawati pada Senin (14/4/2025) siang. Saat tiba di bandara, Rohidin tampak mengenakan rompi orange tahanan KPK dengan kondisi tangan terborgol dan mengenakan topi berwarna putih dan mengenakan masker mulut berwarna […]

  • HAMI Dorong Regenerasi Polri, Tekankan Loyalitas Harus pada Institusi

    HAMI Dorong Regenerasi Polri, Tekankan Loyalitas Harus pada Institusi

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com JAKARTA — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) mengajak semua pihak untuk mendorong penyegaran dalam kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Regenerasi dinilai penting sebagai bentuk komitmen memperkuat kelembagaan dan menjaga loyalitas para anggota tetap tertuju pada institusi, bukan kepada sosok personal. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, dalam diskusi publik bertema […]

  • Dispora Provinsi Bengkulu Mengajak Seluruh Masyarakat Dukung Tasya di Ajang Putri Indonesia 2025

    Dispora Provinsi Bengkulu Mengajak Seluruh Masyarakat Dukung Tasya di Ajang Putri Indonesia 2025

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 64
    • 0Komentar
  • Pansus TRAP Soroti Putusan PTUN Lift Kelingking: Jelas Persoalan Tata Ruang, Mengapa Gugatan Investor Dikabulkan?

    Pansus TRAP Soroti Putusan PTUN Lift Kelingking: Jelas Persoalan Tata Ruang, Mengapa Gugatan Investor Dikabulkan?

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DENPASAR – Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar yang mengabulkan gugatan PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group terkait polemik pembangunan Lift Kaca Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, mendapat sorotan serius dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali. Pansus TRAP mempertanyakan putusan tersebut karena perkara Lift […]

  • Hari Obesitas Sedunia, Dispora Bengkulu: Olahraga dan Pola Makan Sehat Kunci Lawan Obesitas

    Hari Obesitas Sedunia, Dispora Bengkulu: Olahraga dan Pola Makan Sehat Kunci Lawan Obesitas

    • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 744
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Memperingati Hari Obesitas Sedunia yang jatuh pada 4 Maret 2025 , Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Bengkulu mengajak masyarakat untuk melawan obesitas dengan rutin berolahraga dan menerapkan pola makan sehat . Kepala Dispora Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, S.Sos. , menekankan bahwa obesitas merupakan masalah kesehatan global yang perlu mendapat perhatian […]

  • Kasus SPBU di Atas Sungai Jadi Cermin Lemahnya Pengawasan, Gede Harja Astawa: Pelanggar Tata Ruang Tindak Tegas 

    Kasus SPBU di Atas Sungai Jadi Cermin Lemahnya Pengawasan, Gede Harja Astawa: Pelanggar Tata Ruang Tindak Tegas 

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 19
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Kasus dugaan pelanggaran tata ruang berupa pembangunan SPBU di atas aliran sungai di kawasan Pemogan, Denpasar, memantik perhatian serius dari Ketua Fraksi Gerindra–PSI DPRD Provinsi Bali, Gede Harja Astawa. Ia menilai kasus ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan cerminan lemahnya sistem pengawasan dan penerapan aturan di lapangan. Menurut Harja, pelanggaran seperti ini […]

expand_less