Breaking News
light_mode
Trending Tags

Prof. Suranaya Pandit: Kemandirian Polri Penting untuk Jaga Independensi dan Kepercayaan Publik

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR, Matakompas.com | Rektor Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P., menyatakan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, struktur tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga kemandirian dan independensi institusi kepolisian dari potensi pengaruh lembaga maupun kepentingan tertentu.

Prof. Suranaya Pandit menilai, penempatan Polri di bawah Presiden memberikan kejelasan garis komando yang kuat sekaligus menciptakan ruang kerja yang profesional dan objektif. Dengan sistem tersebut, Polri dinilai lebih mampu menjalankan tugas penegakan hukum secara adil, berintegritas, dan bebas dari intervensi sektoral.

Ia menegaskan bahwa kemandirian Polri harus diiringi dengan kemampuan adaptif dalam merespons dinamika serta harapan masyarakat yang terus berkembang.

Menurutnya, kekuatan kepolisian tidak hanya terletak pada struktur organisasi, tetapi juga pada sensitivitas sosial dan kedekatan dengan publik.

“Polri yang mandiri dibawah Presiden diharapkan semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat, hadir sebagai pelindung dan pengayom yang memberi rasa keadilan dan kepercayaan publik,” ujarnya.

Sebagai pimpinan perguruan tinggi, Prof. Suranaya Pandit juga menyoroti peran strategis Polri yang independen dan profesional dalam menjaga stabilitas sosial.

Ia menilai, keberadaan kepolisian yang responsif akan menciptakan iklim pendidikan yang kondusif serta berkontribusi pada penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bukan Dipecat, Kalapas Kerobokan Hudi Ismono Dinonaktifkan Usai Sidak Narkoba Tengah Malam

    Bukan Dipecat, Kalapas Kerobokan Hudi Ismono Dinonaktifkan Usai Sidak Narkoba Tengah Malam

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    DENPASAR — Aroma pembenahan serius kembali menyelimuti Lapas Kelas IIA Kerobokan setelah Kepala Lapas, Hudi Ismono, resmi dinonaktifkan sementara menyusul temuan dugaan peredaran narkoba dalam inspeksi mendadak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Selasa dini hari, 20 Mei 2026. Penonaktifan itu dilakukan setelah tim Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas menemukan sejumlah barang terlarang dalam sidak yang digelar […]

  • Dasbor Manajemen Stunting Cazbox by Metranet Dorong Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia

    Dasbor Manajemen Stunting Cazbox by Metranet Dorong Akselerasi Penurunan Stunting di Indonesia

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 10
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Percepatan penanganan stunting di Indonesia membutuhkan sistem informasi kesehatan yang akurat, seragam, dan mudah diakses di seluruh tingkatan. Tantangan koordinasi lintas sektor kerap memperlambat proses pengawasan dan evaluasi, sehingga diperlukan solusi digital yang mampu menyajikan data komprehensif secara real-time. Menjawab kebutuhan tersebut, Metranet melalui unit bisnis Cazbox menghadirkan Dasbor Manajemen Stunting, sebuah […]

  • Petronela Tilis Layak Mendapatkan Perlindungan Hukum Represif

    Petronela Tilis Layak Mendapatkan Perlindungan Hukum Represif

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.312
    • 0Komentar

    NTT, Jarrakpos.com- Laporan polisi Petronela Tilis LP/43/XII/2024/SPKT/Polsek Noemuti/Polres TTU/Polda NTT, tanggal 24 Desember 2024 yang kini semakin viral diberitakan sejumlah media, sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum represif. Penjelasan dan penegasan tersebut disampaikan Gabriel Suku Kotan, S.H.M.Si kepada media ini, Selasa (25/02/2025), setelah mengikuti dan mengetahui secara persis proses non litigasi atau pendekatan perdamaian antara Terlapor […]

  • Penandatanganan Komitmen Bersama, Kanwil Imigrasi Bali Tegaskan Layanan Bebas Pungli

    Penandatanganan Komitmen Bersama, Kanwil Imigrasi Bali Tegaskan Layanan Bebas Pungli

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • account_circle admin
    • visibility 12
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com |  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali menggelar Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rabu, 11 Pebruari 2026.  Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Acara tersebut memiliki makna strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas […]

  • Pemkab Cirebon Bahas Evaluasi Program dan Penanganan Banjir dalam Rapim

    Pemkab Cirebon Bahas Evaluasi Program dan Penanganan Banjir dalam Rapim

    • calendar_month Jumat, 7 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 256
    • 0Komentar

    CIREBON, JARRAKPOS COM— Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama para kepala perangkat daerah di Off Room Pendopo Bupati Cirebon, Rabu, (5/2/2025). Rapim yang dilaksanakan secara rutin ini untuk mengevaluasi program-program yang telah berjalan, serta membahas langkah-langkah strategis dalam menghadapi berbagai permasalahan daerah. Dalam rapat tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyoroti pentingnya […]

  • Pansus TRAP Tegaskan Pura di Serangan Bukan Milik Investor: “Sudah Ada Jauh Sebelum BTID Masuk”

    Pansus TRAP Tegaskan Pura di Serangan Bukan Milik Investor: “Sudah Ada Jauh Sebelum BTID Masuk”

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    DENPASAR, — Polemik keberadaan pura-pura suci di kawasan KEK Kura-Kura Bali, Pulau Serangan, kembali menghangat. Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali merespons langkah Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali yang melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pura di kawasan PT Bali Turtle Island Development (BTID). Dalam responsnya, Pansus TRAP menegaskan bahwa […]

expand_less