Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Tak Berkategori » Gung Cok Apresiasi Pembebasan PBB Petani Jatiluwih Mulai 2026

Gung Cok Apresiasi Pembebasan PBB Petani Jatiluwih Mulai 2026

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
  • visibility 4
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TABANAN, Matakompas.com | Wakil Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka SE (Gung Cok), menyambut positif kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang akan membebaskan petani dari biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 2026. Kebijakan ini muncul setelah dialog Bupati Tabanan Sanjaya bersama para petani Subak Jatiluwih, usai Pansus TRAP melakukan sidak sekaligus penutupan bangunan liar di kawasan warisan dunia UNESCO, Selasa, 2 Desember 2025.

Selain pembebasan PBB, seluruh hasil pertanian Jatiluwih juga akan diserap oleh Perusahaan Daerah Jayaning Singasana. Kebijakan ini disebut menjadi angin segar bagi petani sebagai kelompok wong cilik yang selama ini terus memperjuangkan keberlanjutan subak.

“Efek turunnya Pansus TRAP DPRD Bali ke Jatiluwih, akhirnya Pemkab Tabanan nol-kan PBB petani Jatiluwih,” kata Gung Cok di Denpasar, Selasa, 9 Desember 2025.

Gung Cok menyebut kondisi ini menjadi musibah bagi pemilik restoran yang melanggar aturan kawasan, namun justru berkah bagi petani yang kini mendapat pembebasan pajak. Ia menegaskan apresiasi patut diarahkan kepada Pansus TRAP yang telah memicu berbagai kebijakan pro-petani, mulai dari insentif bulanan, bantuan bibit dan pupuk, hingga jaminan pembelian hasil panen.

“Kami turun untuk menghentikan bangunan yang ada di daerah sawah yang dibangun di kawasan menjadi UNESCO,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa status Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia tidak mudah diraih. Karena itu, segala bentuk pembangunan liar harus dihentikan demi menjaga alam, adat, dan budaya Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Mudah-mudahan setiap musibah ada berkahnya, dengan adanya sudah terjadi seperti ini, mari kita tertibkan jangan sampai ada lagi bangunan di dalam sawah atau kawasan UNESCO,” paparnya.

Sebagai Wakil Pansus TRAP, Gung Cok menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghambat usaha masyarakat, melainkan melindungi kawasan dari kerusakan, termasuk dari investasi yang tidak bertanggung jawab.

“Marilah sama-sama kita menjaga Jatiluwih ini, ini satu-satunya di dunia hanya Jatiluwih yang mempunyai keindahan subak sawah. Kita memberikan kesadaran terhadap masyarakat Jatiluwih, yang jelas kita mendukung dan berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan yang memperhatikan,” tutupnya. (red).

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berikan Pelayanan Hukum Prima ke Desa, Begini Inovasi Kejari Sanggau

    Berikan Pelayanan Hukum Prima ke Desa, Begini Inovasi Kejari Sanggau

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Sanggau – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Edyward Kaban, S.H., M.H., meresmikan program inovasi baru bernama Dangau Hukum yang diinisiasi oleh Kejaksaan Negeri Sanggau. Acara peresmian yang berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025 di Aula Daranante, Kabupaten Sanggau, ini menjadi tonggak penting dalam upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat pedesaan di Kabupaten Sanggau. […]

  • Kadispora Bengkulu Ajak Pemuda Wujudkan Kesetaraan di Hari Tanpa Diskriminasi

    Kadispora Bengkulu Ajak Pemuda Wujudkan Kesetaraan di Hari Tanpa Diskriminasi

    • calendar_month Sabtu, 1 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 68
    • 0Komentar

    BENGKULU, jarrakpos.com – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Bengkulu, Ika Joni Ikhwan, SE, MM, mengajak generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan menciptakan lingkungan yang inklusif dalam rangka memperingati Hari Tanpa Diskriminasi. “Tidak boleh ada ruang bagi diskriminasi dalam masyarakat kita, baik dalam aspek sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun olahraga. Pemuda harus menjadi […]

  • Fraksi PDI Perjuangan Dorong Penguatan Pariwisata Kreatif dan Perlindungan Pesisir di Paripurna DPRD Bali

    Fraksi PDI Perjuangan Dorong Penguatan Pariwisata Kreatif dan Perlindungan Pesisir di Paripurna DPRD Bali

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 0
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Faksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Provinsi Bali menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan, perlindungan kawasan pesisir, serta penguatan tata kelola BUMD dalam Pandangan Umum terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Pandangan umum tersebut disampaikan oleh I Ketut Sugiasa, S.H., M.Si., dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, […]

  • Imbauan Dispora Provinsi Bengkulu Pada Momen Hari Gizi Nasional

    Imbauan Dispora Provinsi Bengkulu Pada Momen Hari Gizi Nasional

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 66
    • 0Komentar
  • Gubernur Akmil Pimpin Upacara Sampaikan Arahan Panglima TNI

    Gubernur Akmil Pimpin Upacara Sampaikan Arahan Panglima TNI

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 262
    • 0Komentar

    MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw memimpin Upacara Bendera rutin pada tanggal 17 Januari 2025 di Lapangan Pancasila Akmil. Upacara ini diikuti oleh seluruh Taruna/Taruni serta organik militer dan pegawai negeri sipil (PNS) Akademi Militer. jumat(17/1/2025). Dalam amanatnya, Gubernur Akmil membacakan arahan dari Panglima TNI yang menyampaikan apresiasi atas […]

  • Aktivis Dukung Penempatan TNI di Kejaksaan, Ini Alasannya

    Aktivis Dukung Penempatan TNI di Kejaksaan, Ini Alasannya

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Jarrakpos.com Jakarta — Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penempatan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sejumlah kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di berbagai daerah. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk sinergi lintas lembaga yang strategis dalam rangka memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, menilai penempatan […]

expand_less