Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bupati-Wabup Cirebon Canangkan 12 Program Prioritas di 100 Hari Kerja

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
  • visibility 1.344
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melaksanakan rapat pimpinan (rapim) tentang program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Senin (24/2/2025).

Agus mengatakan, sebanyak 12 program yang jadi prioritas selama 100 hari kerja. Belasan program prioritas itu dari mulai infrastruktur hingga kesehatan masyarakat.

“Atas izin Pak Bupati, saya melaksanakan rapim dengan para kepala perangkat daerah membahas tentang 100 hari kerja. Insyaallah optimis,” kata Agus usai rapim.

Dalam rapat tersebut, hadir juga para camat se-Kabupaten Cirebon untuk mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

Program 100 hari kerja ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Imron dan Agus Kurniawan Budiman.

“Ada 12 program prioritas. Ada yang berkaitan dengan Dinas Sosial (Dinsos), perizinan, Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait dengan BPJS, Dinas Pendidikan, dan lainnya,” lanjut Agus.

“Alhamdulillah, nanti ada sekolah unggulan, di antaranya jenjang SD dan SMP. Kemudian, terkait infrastruktur jalan, tadi dibahas dengan PUTR, dan dinas lainnya lengkap,” tuturnya.

Agus mengatakan, untuk realisasi 100 hari kerja di sektor infrastruktur akan disinkronkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita rapat dengan TAPD terkait ini. Nanti akan membahas terkait dengan 100 hari kerja,” ucap Agus.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i menjelaskan, 12 program prioritas itu sangat realistis untuk direalisasikan pada program 100 hari kerja. Hal ini juga berdasarkan dengan kalkulasi kekuatan finansial Pemkab Cirebon.

“Memang ada infrastruktur, ada mekanisme keuangan berbeda. Tapi, minimal launching dilakukan di 100 hari kerja. Misalnya, sarana prasarana ruang kelas, baik renovasi ataupun ruang kelas baru,” ungkap Hilmy.

“Minimal (diluncurkan) di 100 hari kerja, penyelesaiannya tergantung mekanisme keuangan dan administratif,” pungkasnya. (HS)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agung Wirapramana Sebut LNG di Bali Sebagai “solusi palsu”, Terlebih Dengan Anggapan Pulau Dewata Mengalami Surplus Listrik.

    Agung Wirapramana Sebut LNG di Bali Sebagai “solusi palsu”, Terlebih Dengan Anggapan Pulau Dewata Mengalami Surplus Listrik.

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle admin
    • visibility 15
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Isu transisi energi di Bali mencuat dalam forum internasional MIT ASEAN: Powering Southeast Asia Through 2050 di Bangkok. Ditengah diskusi agenda besar dekarbonisasi kawasan Asia Tenggara, aksi protes nelayan Serangan justru menjadi sorotan tajam pengamat kebijakan energi, Agung Wirapramana. Aksi turun ke laut yang dilakukan nelayan Serangan pada 15 Januari 2026 dinilai […]

  • Ketua Panpel PSMS Setuju Honor Panitia Direvitalisasi 50 Persen

    Ketua Panpel PSMS Setuju Honor Panitia Direvitalisasi 50 Persen

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 893
    • 0Komentar

    MEDAN – Polemik honor panitia pertandingan PSMS Medan hanya dibayar 50 persen, ternyata merupakan hasil kesepakatan. Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Ir Irsan Lubis telah setuju bahwa honor panitia direvitalisasi sebesar 50 persen. Hal itu terungkap dari surat yang ditandatangani Ketua Panitia Irsan Lubis tertanggil 3 Maret 2025. Dalam surat itu, ada lima poin hasil kesepakatan […]

  • PFII Masuk Bali, Ajus Linggih Minta Pemerintah Batasi Jual Beli dan Sewa Lahan: Jangan Sampai Warga Lokal Terusir dari Tanah Kelahiran

    PFII Masuk Bali, Ajus Linggih Minta Pemerintah Batasi Jual Beli dan Sewa Lahan: Jangan Sampai Warga Lokal Terusir dari Tanah Kelahiran

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 28
    • 0Komentar

    DENPASAR – Melonjaknya harga tanah dan biaya sewa lahan di Bali kembali menjadi perhatian serius. Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan kebijakan pembatasan jual beli maupun sewa lahan guna melindungi masyarakat lokal Bali. Desakan tersebut semakin menguat seiring rencana dan keberadaan […]

  • Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Merespon KPK Terkait Harga Perporsi MBG 10 ribu Menjadi 8 ribu

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Merespon KPK Terkait Harga Perporsi MBG 10 ribu Menjadi 8 ribu

    • calendar_month Senin, 10 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 901
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons Komisi Pemberantasan K0rups1 (KPK) yang mengaku mendapat laporan harga per porsi makan bergizi gratis diotak-atik dari Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu. Hasan mengeklaim, laporan itu baru sekadar informasi awal saja, belum terverifikasi. “Laporan itu kan harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa […]

  • Sidang Budiman Tiang: Fakta Baru Terkuak, Duo Rusia Diduga Kuasai Proyek Tanpa Modal

    Sidang Budiman Tiang: Fakta Baru Terkuak, Duo Rusia Diduga Kuasai Proyek Tanpa Modal

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 22
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com –  Sidang pemeriksaan terdakwa Budiman Tiang (BT) dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa malam, 11 November 2025. Bahkan, persidangan mengungkap fakta baru dibalik kasus The One Umalas yang menyeret dua warga negara Rusia. Dalam persidangan yang berlangsung sejak pukul 19.00 hingga 21.30 WITA, BT membeberkan awal mula hubungan dengan dua […]

  • Komisi I DPRD Bali Turun Langsung ke Pancasari, Pastikan Proses Tanah Negara Berjalan, Harapan 11 KK Kian Terbuka

    Komisi I DPRD Bali Turun Langsung ke Pancasari, Pastikan Proses Tanah Negara Berjalan, Harapan 11 KK Kian Terbuka

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 14
    • 0Komentar

    DENPASAR – Komisi I DPRD Provinsi Bali turun langsung ke Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (6/8/2026), untuk memastikan perkembangan penanganan permohonan pemanfaatan tanah negara di kawasan DB Nomor 44. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti di meja pengaduan, melainkan telah memasuki tahapan proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN). […]

expand_less