Breaking News
light_mode
Trending Tags

Bupati-Wabup Cirebon Canangkan 12 Program Prioritas di 100 Hari Kerja

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
  • visibility 1.336
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIREBON, JARRAKPOS.COM — Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melaksanakan rapat pimpinan (rapim) tentang program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman hadir dalam rapat yang digelar di Ruang Nyimas Gandasari, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon, Senin (24/2/2025).

Agus mengatakan, sebanyak 12 program yang jadi prioritas selama 100 hari kerja. Belasan program prioritas itu dari mulai infrastruktur hingga kesehatan masyarakat.

“Atas izin Pak Bupati, saya melaksanakan rapim dengan para kepala perangkat daerah membahas tentang 100 hari kerja. Insyaallah optimis,” kata Agus usai rapim.

Dalam rapat tersebut, hadir juga para camat se-Kabupaten Cirebon untuk mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.

Program 100 hari kerja ini sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Imron dan Agus Kurniawan Budiman.

“Ada 12 program prioritas. Ada yang berkaitan dengan Dinas Sosial (Dinsos), perizinan, Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait dengan BPJS, Dinas Pendidikan, dan lainnya,” lanjut Agus.

“Alhamdulillah, nanti ada sekolah unggulan, di antaranya jenjang SD dan SMP. Kemudian, terkait infrastruktur jalan, tadi dibahas dengan PUTR, dan dinas lainnya lengkap,” tuturnya.

Agus mengatakan, untuk realisasi 100 hari kerja di sektor infrastruktur akan disinkronkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Mungkin dalam beberapa hari ke depan, kita rapat dengan TAPD terkait ini. Nanti akan membahas terkait dengan 100 hari kerja,” ucap Agus.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i menjelaskan, 12 program prioritas itu sangat realistis untuk direalisasikan pada program 100 hari kerja. Hal ini juga berdasarkan dengan kalkulasi kekuatan finansial Pemkab Cirebon.

“Memang ada infrastruktur, ada mekanisme keuangan berbeda. Tapi, minimal launching dilakukan di 100 hari kerja. Misalnya, sarana prasarana ruang kelas, baik renovasi ataupun ruang kelas baru,” ungkap Hilmy.

“Minimal (diluncurkan) di 100 hari kerja, penyelesaiannya tergantung mekanisme keuangan dan administratif,” pungkasnya. (HS)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat Konsolidasi Partai, Koster Resmi Kukuhkan Ribuan Pengurus PDIP Hingga Tingkat Banjar di Karangasem 

    Perkuat Konsolidasi Partai, Koster Resmi Kukuhkan Ribuan Pengurus PDIP Hingga Tingkat Banjar di Karangasem 

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 8
    • 0Komentar

    KARANGASEM, Matakompas.com – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster, secara resmi mengukuhkan 2.404 pengurus PAC, ranting, dan anak ranting PDI Perjuangan se-Kabupaten Karangasem untuk masa bakti 2025–2030. Pengukuhan berlangsung di Mall Pelayanan Publik Karangasem, Rabu (25/3/2026), sebagai bagian dari penguatan konsolidasi partai hingga ke akar rumput. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh partai, di […]

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB, Rahmad Sukendar: “Usut Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya!”

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB, Rahmad Sukendar: “Usut Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya!”

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 854
    • 0Komentar

    Jakarta, jarrakpos.com | Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Bandung dalam upaya mengusut dugaan korupsi dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) pada Senin, 10 Maret 2025 Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, […]

  • Kasus Kekerasan Anak di Bali Masih Tinggi, Ketua PUSPA Dorong Penguatan Kabupaten Layak Anak di Tabanan

    Kasus Kekerasan Anak di Bali Masih Tinggi, Ketua PUSPA Dorong Penguatan Kabupaten Layak Anak di Tabanan

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 9
    • 0Komentar

    TABANAN, Matakompas.com — Kasus kekerasan dan berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menegaskan pentingnya langkah konkret tersebut saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Sidak Villa Vedas, Rekomendasikan Penutupan dan Penyegelan Area Pemadatan di Sempadan Pantai

    Pansus TRAP DPRD Bali Sidak Villa Vedas, Rekomendasikan Penutupan dan Penyegelan Area Pemadatan di Sempadan Pantai

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 17
    • 0Komentar

    TABANAN – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mengambil langkah tegas dengan merekomendasikan penutupan sementara sekaligus penyegelan menggunakan garis Satpol PP (Pol PP Line) terhadap area pemadatan yang diduga berada di kawasan sempadan pantai di Villa Vedas Bali, Jalan Batu Tampih Kangin, Desa Pangkung Tibah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, […]

  • Matahukum Usulkan Presiden Evaluasi Satgas PKH Agar Tidak Jadi Ladang Korupsi Baru

    Matahukum Usulkan Presiden Evaluasi Satgas PKH Agar Tidak Jadi Ladang Korupsi Baru

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle Admin Jakarta
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Matacompas.com Jakarta – Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir mendesak Presiden Prabowo melakukan evaluasi adanya Satuan Tugas Pengamanan Hutan (Satgas PKH) karena diduga dapat menjadi tempat kejahatan korupsi, perebutan kewenangan, dan pelanggaran asas legalitas negara. “Kami memandang agar Presiden sebaiknya melakukan evaluasi mendalam terhadap keberadaan dan kewenangan Satgas PKH. Tanpa penyesuaian yang ketat dengan aturan perundang-undangan yang […]

  • Sumbang 55% Devisa Pariwisata, Bali Butuh Percepatan Infrastruktur, Koster Dapat Dukungan DPR RI

    Sumbang 55% Devisa Pariwisata, Bali Butuh Percepatan Infrastruktur, Koster Dapat Dukungan DPR RI

    • calendar_month Minggu, 12 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 7
    • 0Komentar

    JAKARTA, Matakompas – Di balik gemerlap pariwisata Bali yang mendunia, tersimpan berbagai tantangan yang kian kompleks. Hal inilah yang disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat memaparkan kondisi Pulau Dewata dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Rabu (8/4/2026). Bali, dengan luas wilayah hanya 5.590 kilometer persegi dan penduduk sekitar 4,4 juta jiwa, mampu menarik hingga […]

expand_less