I Made Supartha Dorong Grand Design Keamanan Bali, Komisi I DPRD Minta Pengawasan WNA, Peran Pecalang dan CCTV Diperkuat

DENPASAR – Meningkatnya angka kriminalitas di Bali menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Bali. Dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2026), berbagai pemangku kepentingan dikumpulkan untuk merumuskan langkah konkret menjaga keamanan Pulau Dewata sebagai destinasi pariwisata dunia.

Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD Provinsi Bali, anggota Komisi I DPRD Bali, perwakilan Polda Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Kesbangpol Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Provinsi Bali, hingga kelompok pakar Komisi I DPRD Bali.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut datang dari Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr (c) I Made Supartha, S.H., M.H. Menurutnya, meningkatnya angka kriminalitas harus dijadikan momentum untuk membangun sistem keamanan Bali yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

Supartha menilai, paparan statistik kriminal dari Polda Bali memang penting sebagai bahan evaluasi. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh lembaga mampu menyusun konsep besar atau grand design pengamanan Bali agar berbagai tindak pidana dapat dicegah sejak dini.

“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” ujar Supartha yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.

Ia kemudian mengajak seluruh peserta rapat melihat keberhasilan sejumlah negara yang dikenal memiliki tingkat keamanan terbaik di dunia seperti Islandia, Irlandia, Selandia Baru, Swiss hingga Singapura. Menurutnya, negara-negara tersebut berhasil membangun sistem keamanan yang terintegrasi sehingga masyarakat maupun wisatawan merasa aman menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sebagai daerah yang hidup dari sektor pariwisata, Bali dinilai harus memiliki standar keamanan yang sama. Rasa aman, kata Supartha, merupakan modal utama dalam menjaga kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dalam kesempatan itu, Supartha secara khusus menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai instrumen pencegahan kejahatan. Ia meminta pemerintah daerah memperluas pemasangan kamera pengawas atau CCTV di berbagai lokasi strategis, mulai dari persimpangan jalan, kawasan wisata, pusat keramaian, fasilitas publik, hingga kawasan suci seperti pura.

Menurutnya, keberadaan CCTV bukan sekadar membantu aparat mengungkap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki efek pencegahan karena dapat mengurangi niat pelaku melakukan tindak kriminal.

Ia meminta Kesbangpol Bali bersama organisasi perangkat daerah terkait segera memetakan titik-titik rawan kriminalitas agar program pemasangan CCTV dapat menjadi prioritas pemerintah daerah.

Selain kriminalitas, Supartha juga menyinggung masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di sejumlah wilayah Bali yang memiliki kontur jalan berbahaya, khususnya kawasan pegunungan dan jurang seperti Kintamani, Tabanan, maupun wilayah lain yang memiliki tikungan tajam dan medan ekstrem.

Menurutnya, banyak ruas jalan yang belum dilengkapi pagar pengaman, penerangan jalan umum, maupun rambu-rambu keselamatan sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Ini juga bagian dari keamanan masyarakat. Jangan hanya fokus pada kriminalitas, tetapi keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.

Supartha juga memberikan perhatian besar terhadap eksistensi Pecalang sebagai sistem keamanan berbasis kearifan lokal Bali. Menurutnya, Pecalang merupakan ujung tombak pengamanan di tingkat desa adat yang selama ini terbukti efektif menjaga ketertiban dalam kegiatan adat, keagamaan maupun aktivitas masyarakat.

Ia berharap sinergi antara Pecalang, Majelis Desa Adat, kepolisian dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga fungsi pencegahan dapat berjalan lebih optimal.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak masyarakat adat, Supartha juga menyinggung masih adanya akses menuju pantai maupun pura yang tertutup akibat aktivitas investasi. Padahal Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki regulasi yang menjamin akses masyarakat terhadap kawasan suci maupun ruang publik.

Karena itu ia meminta Pecalang bersama Majelis Desa Adat aktif mengawal pelaksanaan aturan tersebut agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas adat dan keagamaan tanpa hambatan.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan menuju pura atau pantai karena aksesnya ditutup. Bali dibangun di atas budaya dan adat istiadat yang harus tetap dilindungi,” tegasnya.

Dalam pembahasannya, Supartha juga menyoroti aktivitas sebagian warga pendatang maupun wisatawan asing yang memanfaatkan trotoar, badan jalan hingga ruang publik untuk kegiatan usaha tanpa memperhatikan ketertiban umum.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun konflik sosial apabila tidak ditata secara baik.

Ia meminta aparat kepolisian memperkuat langkah-langkah preventif terhadap berbagai potensi kejahatan jalanan, mulai dari pencurian, perampokan, geng motor hingga tindak kriminal lainnya yang belakangan mulai meresahkan masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali. Supartha mengingatkan bahwa Bali menerima lebih dari tujuh juta wisatawan mancanegara setiap tahun, sementara jumlah penduduk Bali hanya sekitar 4,4 juta jiwa.

Besarnya arus masuk orang asing tersebut, menurutnya, harus diimbangi dengan sistem pengawasan keimigrasian yang semakin kuat.

Ia meminta Imigrasi memaparkan langkah-langkah preventif yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh warga negara asing mematuhi aturan yang berlaku selama berada di Bali.

“Peran Imigrasi sangat penting. Dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing harus benar-benar maksimal agar tidak menimbulkan persoalan keamanan maupun ketertiban masyarakat,” ujarnya.

Tak kalah penting, Supartha juga mengingatkan perlunya penataan terhadap kegiatan adat dan keagamaan yang menggunakan badan jalan. Ia menilai selama ini masih sering terjadi penutupan jalan tanpa koordinasi yang memadai sehingga menimbulkan kemacetan dan membingungkan pengguna jalan.

Ia berharap setiap kegiatan yang berpotensi menutup akses jalan wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kepolisian, Satpol PP maupun Pecalang sehingga rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara baik.

Menutup penyampaiannya, Ketua Pansus TRAP DPRD Bali itu mengajak seluruh institusi yang hadir membangun kolaborasi yang lebih kuat dalam menjaga keamanan Bali. Menurutnya, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu kita harus memastikan Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan menjadi destinasi yang memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan. Yang kita bangun bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi sistem pencegahan yang kuat sehingga Bali bisa menjadi daerah dengan tingkat keamanan terbaik,” pungkas I Made Supartha.