Hadiri Rapat Konsultasi DPD RI, Wagub Giri Prasta Tegaskan Arah Pembangunan Bali Berbasis Ekonomi Kerthi

DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).

Dalam forum tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.

Menurutnya, investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism menjadi fokus utama pengembangan investasi di Bali.

“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Sementara pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah berupaya membangun ekosistem yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Bali di masa depan.

Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen Bali menuju Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan polusi, dan mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission/NZE), termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

Untuk mendukung seluruh agenda pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Langkah ini mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi infrastruktur darat, laut, dan udara dengan transportasi publik modern.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program nasional.

“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan bahwa investasi seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya nilai realisasi atau jumlah proyek yang dibangun. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Melalui forum konsultasi ini, DPD RI berharap tercipta langkah-langkah konkret yang dapat menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.