Breaking News
light_mode
Trending Tags

Usai Renovasi, Mic di Meja Anggota DPRD Bali Belum Ada, Gung Cok: Wakil Rakyat Harus Bisa Bicara

  • account_circle admin
  • calendar_month 18 jam yang lalu
  • visibility 8
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DENPASAR — Fasilitas pendukung kerja anggota DPRD Provinsi Bali di ruang sidang paripurna kembali menjadi perhatian. Salah satunya terkait belum tersedianya mikrofon di setiap meja anggota dewan setelah gedung DPRD Bali menjalani renovasi.

Sebelum renovasi, setiap meja anggota DPRD di ruang sidang paripurna dilengkapi mikrofon. Namun, setelah renovasi, fasilitas tersebut belum kembali tersedia. Kondisi ini dinilai dapat menyulitkan anggota dewan ketika hendak menyampaikan tanggapan, pendapat maupun aspirasi dalam forum resmi.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, SE (Gung Cok), mengatakan keberadaan mikrofon di meja anggota dewan merupakan fasilitas yang penting untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

Menurutnya, anggota DPRD pada waktu tertentu harus dapat menyampaikan pandangan maupun tanggapan secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu, fasilitas komunikasi di setiap meja anggota dewan semestinya tersedia.

“Memang harus ada mic. Kita bicara atau ada instruksi yang harus kita sampaikan sebagai wakil rakyat, yang membawa suatu amanah. Kalau standar, standarnya memang harus ada mic-nya,” ujar Gung Cok saat dihubungi, Sabtu (26/9/2026) di Denpasar.

Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut fasilitas pelengkap, tetapi berkaitan dengan kelancaran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi sebagai wakil masyarakat.

Gung Cok mencontohkan, dalam sebuah rapat paripurna bisa saja anggota dewan membutuhkan penjelasan atau ingin memberikan tanggapan terhadap penyampaian Gubernur maupun pimpinan DPRD. Tanpa mikrofon di meja masing-masing, anggota dewan akan mengalami kesulitan untuk menyampaikan pendapatnya kepada seluruh peserta sidang.

“Suatu waktu kita memerlukan suatu penjelasan dari Gubernur atau dari pimpinan yang harus kita dengar semua. Kita membawa amanah rakyat, ya harusnya dikasih mic dong. Apalagi sebelumnya memang ada mic-nya,” tegasnya.

Menurut Gung Cok, kondisi tersebut menjadi semakin penting mengingat ruang sidang paripurna DPRD Bali cukup besar. Apabila anggota dewan tidak memiliki mikrofon, penyampaian pendapat berpotensi tidak terdengar dengan baik oleh peserta sidang.

“Kalau mic-nya nggak ada kan nggak bisa bicara juga jadinya. Itu sangat penting secara prinsip. Di mana suatu waktu kita memerlukan suatu pendapat atau usulan yang membawa aspirasi, bisa kita harus teriak-teriak ke belakang,” katanya.

Karena itu, Fraksi Golkar DPRD Bali mendorong agar fasilitas pendukung kerja anggota dewan yang sebelumnya tersedia dapat kembali dilengkapi setelah proses renovasi gedung.

Gung Cok berharap kelengkapan fasilitas di ruang sidang DPRD Bali menjadi perhatian, sehingga seluruh anggota dewan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, khususnya ketika menyampaikan aspirasi, pendapat maupun tanggapan dalam rapat-rapat resmi.

“Saya harapkan dari Fraksi Golkar DPRD Bali, apa yang sudah ada sebelumnya dalam segala prinsip itu harus diadakan. Artinya, kami mendorong agar kelengkapan di Dewan itu lengkap, seperti mic dan lain-lainnya. Jangan sampai ada yang kekurangan,” pungkasnya.

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PT gunung api mulia ( GAM ) di sorot tidak mengindahkan aturan 70 / 30

    PT gunung api mulia ( GAM ) di sorot tidak mengindahkan aturan 70 / 30

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Redaksi Riau
    • visibility 17
    • 0Komentar

    Matakompas. Com Dumai- Dugaan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek Turn Around (TA) di lingkungan Pertamina Dumai kembali menjadi sorotan. PT Gunung Api Mulia (GAM) disebut lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibanding pemuda tempatan Kota Dumai.6/5/26 Padahal, penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek TA sebelumnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Dumai melalui Disnaker […]

  • Polemik Penjor Melebar, Tokoh Bali, Putu Suasta Minta PLN Lakukan Pembenahan Total

    Polemik Penjor Melebar, Tokoh Bali, Putu Suasta Minta PLN Lakukan Pembenahan Total

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 11
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com | Pendiri LSM JARRAK dan Yayasan Wisnu, Putu Suasta menegaskan pentingnya pejabat PLN yang bertugas di Bali memahami budaya dan kearifan lokal demi mencegah kegaduhan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan menyusul polemik imbauan penjor yang sempat memicu reaksi publik menjelang Hari Raya Galungan. “Harapan kedepan mencegah kegaduhan dan banyak hal adat istiadat […]

  • Kasus Korupsi di PT Pertamina, Jokowi Singgung Pentingnya Kontrol Direksi dan Komisaris

    Kasus Korupsi di PT Pertamina, Jokowi Singgung Pentingnya Kontrol Direksi dan Komisaris

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 686
    • 0Komentar

    BANJARSARI,JARRAKPOS.COM – Joko Widodo buka suara soal kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding, dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023 yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Jokowi menyinggung pentingnya manajemen kontrol direksi dan komisaris. “Pertamina, ini kan sebuah BUMN besar, kuat, sehingga manajemennya juga harus manajemen yang […]

  • Alarm Lingkungan dari Pansus TRAP: Sempadan Danau Beratan Terancam, DPRD Bali Keluarkan Rekomendasi Keras

    Alarm Lingkungan dari Pansus TRAP: Sempadan Danau Beratan Terancam, DPRD Bali Keluarkan Rekomendasi Keras

    • calendar_month Senin, 6 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 21
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com — Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali resmi mengeluarkan rekomendasi strategis terkait pengendalian dan perlindungan kawasan hutan serta sempadan Danau Beratan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Bali, Senin (6/4/2026), dan diteruskan kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster, sebagai pihak eksekutif […]

  • Kanit Gakkum Polres Kuningan, IPTU Martini Sosok Polwan Yang Selalu Peduli Kepada Korban Laka

    Kanit Gakkum Polres Kuningan, IPTU Martini Sosok Polwan Yang Selalu Peduli Kepada Korban Laka

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 274
    • 0Komentar

    KUNINGAN, JarrakPos.Com – Dedikasi dan loyalitasnya sebagai abdi negara tak perlu diragukan lagi. Sosoknya yang selalu tampil rapi dan juga tegas ini berkomitmen untuk tetap ngantor meski di akhir pekan, karena menurutnya masyarakat butuh pelayanan setiap saat setiap waktu. Itulah sosok IPTU Sri Martini, Polisi Wanita milik Satlantas Polres Kuningan yang menjabat sebagai Kanit Gakkum. […]

  • Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gagalkan CPMI Illegal di Perbatasan RI- Malaysia

    Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad Gagalkan CPMI Illegal di Perbatasan RI- Malaysia

    • calendar_month Senin, 28 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 209
    • 0Komentar

    NUNUKAN,JARRAKPOS.COM – Di sekitar patok perbatasan RI-Malaysia Nomor A663, Desa Sekaduyan Taka, Kecamatan Seimanggaris, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telah dilakukan penggagalan pengiriman tiga orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) illegal oleh personel Pos Gabungan Bersama (Gabma) Simanggaris, Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad. Senin,(28/4/2025). Operasi ini bermula saat Letda Arm Toffano Adita Bangun, Komandan Pos Gabma […]

expand_less