Musda IV KPPI Bali Digelar, Sari Galung Dorong Penguatan Peran Perempuan dalam Politik dan Kepemimpinan

DENPASAR – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV, Sabtu (7/11/2026), bertempat di Gedung Rapat DPRD Provinsi Bali.

Musda yang menjadi forum tertinggi organisasi lima tahunan ini tidak sekadar menjadi agenda pertanggungjawaban kepengurusan, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat konsolidasi serta menentukan arah perjuangan perempuan dalam dunia politik di Bali.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KPPI Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., menjelaskan, Musda IV mengagendakan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2026 sekaligus suksesi kepemimpinan untuk periode 2026-2031.

Menurut anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Musda memiliki arti strategis bagi keberlanjutan organisasi. Selain mengevaluasi kinerja pengurus sebelumnya, forum tersebut juga menjadi ruang untuk merumuskan program kerja serta memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Bali.

“Musda juga akan mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja pengurus sebelumnya, menetapkan program kerja ke depan dan memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Bali,” jelas Sari Galung Jumat 6 November 2026 malam.

Sari Galung yang merupakan Politisi dari Kota Denpasar menegaskan, keberadaan KPPI memiliki misi penting dalam memperjuangkan peningkatan keterwakilan dan partisipasi perempuan di dunia politik. Salah satu tujuan utamanya adalah mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen di lembaga politik maupun partai politik.

Menurutnya, KPPI lahir sebagai respons terhadap masih adanya subordinasi perempuan dalam bidang politik yang dipengaruhi budaya patriarki serta berbagai hambatan, baik struktural maupun hambatan yang berasal dari internal perempuan sendiri.

Karena itu, KPPI hadir sebagai organisasi independen yang menjadi wadah bagi perempuan lintas partai politik untuk membangun komunikasi, mengembangkan potensi, serta memperkuat peran dan kontribusi perempuan dalam pembangunan demokrasi.

“KPPI merupakan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas partai politik. Anggotanya berasal dari berbagai partai politik. Selain meningkatkan keterwakilan perempuan, KPPI juga bertujuan meningkatkan kapasitas politik dan kemampuan legislasi para anggotanya. Inilah sesungguhnya fondasi dasar hadirnya KPPI,” tegas Politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Sejumlah Program dan Aksi Nyata Kepengurusan 2021-2026

Menyinggung perjalanan kepemimpinannya selama periode 2021-2026, Sari Galung mengungkapkan, sejumlah program telah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi amanat Musda sebelumnya.

Program tersebut diarahkan untuk mencetak kader-kader perempuan yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah sekaligus memperjuangkan kesetaraan gender melalui aksi nyata.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di antaranya pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), talk show, peringatan Hari Ibu, serta kegiatan bertajuk Perempuan Berdaya, Negara Berjaya.

KPPI Bali juga menggelar kegiatan edukasi mengenai wawasan persampahan dan bela diri sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Tidak hanya itu, KPPI Bali turut menjalin kolaborasi dengan B-Trust melalui kegiatan seminar untuk meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensi calon anggota legislatif (caleg) perempuan di Bali.

Kegiatan tersebut menjadi ruang belajar bersama bagi perempuan politik untuk bertukar pandangan, memperluas jejaring, serta mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik dan kontestasi demokrasi.

“Melalui kegiatan seminar bersama B-Trust, kami berupaya meningkatkan peran, kapasitas, dan kompetensi caleg-caleg perempuan di Bali. Ini menjadi wadah untuk belajar, bertukar pandangan, sekaligus memperluas jejaring perempuan,” ungkapnya.

Di bidang sosial kemasyarakatan, KPPI Bali juga menjalankan berbagai kegiatan kepedulian terhadap masyarakat. Di antaranya memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Bangli dan Karangasem.

Selain itu, dilakukan kunjungan sosial serta penyerahan bantuan sembako kepada para lanjut usia (lansia) di wilayah Denpasar dan Singaraja.

Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa peran KPPI tidak hanya terbatas pada penguatan kapasitas perempuan dalam politik, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, Sari Galung tidak menampik masih terdapat sejumlah kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan program selama masa kepemimpinannya.

Ia berharap kepengurusan KPPI Bali periode 2026-2031 nantinya mampu melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan, sekaligus melakukan pembenahan dan menghadirkan terobosan baru agar organisasi semakin berkembang.

“Terlepas dari semua program ini, masih ada kendala dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Semoga kepengurusan yang baru dapat menjalankan roda organisasi KPPI ini lebih baik lagi,” harapnya.

Musda IV KPPI Bali pun diharapkan menjadi momentum regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat solidaritas perempuan lintas partai politik.

Lebih dari sekadar pergantian pengurus, forum ini menjadi kesempatan untuk memastikan perempuan tidak hanya hadir sebagai pelengkap dalam demokrasi, tetapi juga memiliki kapasitas, keberanian, dan ruang yang setara untuk mengambil keputusan serta menentukan arah pembangunan Bali. (Red)