Bali Penyumbang Devisa Utama, Infrastruktur Jadi Kunci Menjaga Daya Saing Pariwisata

JAKARTA, Matakompas.com — Posisi Bali sebagai penyumbang devisa utama sektor pariwisata kembali ditegaskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah, Rabu (8/4/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bali disebut sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang keberlanjutannya sangat bergantung pada percepatan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan capaian impresif sektor pariwisata Pulau Dewata sepanjang 2025. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,05 juta orang—tertinggi sepanjang sejarah—dengan total pergerakan wisatawan, baik domestik maupun internasional, menyentuh angka 16,3 juta.

Lebih dari sekadar angka kunjungan, dampak ekonominya pun signifikan. Dengan asumsi kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali diperkirakan mencapai Rp176 triliun. Nilai tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata Indonesia.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu, infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegas Koster.

Namun di balik capaian tersebut, berbagai persoalan krusial masih membayangi. Mulai dari abrasi pantai, kemacetan kronis, krisis air bersih, hingga persoalan pengelolaan sampah dan keterbatasan infrastruktur transportasi.

Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah Provinsi Bali mengusulkan sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalur wisata Klungkung–Karangasem, hingga jalan lingkar Bali Utara. Tak hanya itu, pembangunan pelabuhan logistik di wilayah timur Bali juga dinilai mendesak guna mendukung distribusi barang dan mengurangi beban jalur selatan.

Koster juga menyoroti lonjakan kendaraan dari Pulau Jawa saat musim libur dan hari raya yang kerap memicu kemacetan parah di jalur penyeberangan. Ia mendorong adanya alternatif rute penyeberangan dari Ketapang menuju Bali bagian utara atau timur agar distribusi arus kendaraan lebih merata.

Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset nasional yang tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan bahwa besarnya kontribusi Bali terhadap devisa negara harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur.

“Kalau Bali tidak kita urus dengan baik, angka Rp176 triliun itu bisa menyusut drastis. Karena kelalaian kita, bukan tidak mungkin kita kehilangan potensi besar tersebut,” ujarnya.

Lasarus juga menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibandingkan kontribusi yang diberikan. Salah satunya dalam penanganan abrasi pantai yang diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp3–4 triliun.

Selain itu, ia menyoroti persoalan aksesibilitas penerbangan domestik yang masih menjadi keluhan wisatawan. Keterbatasan tiket dan tingginya permintaan dinilai menghambat mobilitas wisatawan, terutama dari dalam negeri.

Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, Bali tidak hanya mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui kontribusi devisa yang signifikan. (Red)