Dr. Somvir Minta Polda Bali Susun Aturan Aktivitas Warga Saat Nyepi dan Idul Fitri Berdekatan

DENPASAR, Matakompas.com | Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Dr. Somvir meminta aparat keamanan segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait aktivitas masyarakat apabila perayaan Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Idul Fitri.

Hal tersebut dinilai penting untuk menghindari kebingungan ditengah masyarakat, mengingat hingga kini kepastian tanggal Idulfitri masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah.

 Sementara itu, Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 telah dipastikan jatuh pada 19 Maret 2026.

“Kita sudah dengar dari tiga menteri memberikan jawaban bahwa seharusnya tanggalnya tidak bertabrakan kalau mengikuti anjuran dalam seruan itu. Tapi sekarang kenyataannya masih belum pasti kapan Idulfitri, sementara Nyepi sudah pasti tanggalnya,” kata Dr. Somvir, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang waktunya berdekatan dengan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, di Gedung DPRD Bali, Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Dr. Somvir, kondisi di Bali memiliki kekhususan karena saat Nyepi berlaku aturan Catur Brata Penyepian yang membatasi aktivitas masyarakat. Aturan tersebut antara lain tidak keluar rumah, tidak menyalakan api, serta membatasi berbagai kegiatan di luar ruang.

Oleh karena itu, Dr. Somvir menilai diperlukan koordinasi lintas lembaga dan tokoh agama agar aturan yang diterapkan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat.

Dr. Somvir mengusulkan agar Polda Bali segera menggelar rapat koordinasi bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), pecalang, serta tokoh agama guna menyepakati aturan teknis yang akan diterapkan jika dua hari raya tersebut berlangsung berdekatan.

“Perlu ada rapat koordinasi untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. SOP-nya harus jelas, apakah warga agama lain boleh keluar atau harus tetap di rumah saat Nyepi,” kata Dr. Somvir.

Dr. Somvir juga menyinggung adanya surat kesepakatan yang sebelumnya telah dibahas bersama Gubernur Bali.

Namun hingga kini, menurutnya, pelaksanaan teknis di lapangan belum dijelaskan secara rinci kepada masyarakat.

“Kita sudah mengusulkan agar Polda Bali, Parisada, dan pecalang duduk bersama. Suratnya sudah ada, tapi pelaksanaannya seperti apa belum jelas. Itu yang harus segera dijelaskan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Dr. Somvir menyoroti tidak hadirnya perwakilan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam rapat yang digelar DPRD Bali.

Padahal menurutnya, kehadiran mereka penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan keagamaan apabila waktunya berdekatan dengan Nyepi.

“Kita berharap organisasi Islam bisa hadir dan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan kegiatan keagamaan mereka agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan kebingungan,” kata Dr. Somvir.

Meski demikian, Dr. Somvir meyakini kerukunan antar umat beragama di Bali tetap terjaga dengan baik. Ia berharap seluruh pihak dapat saling menghormati agar perayaan keagamaan masing-masing tetap berjalan aman, tertib, dan harmoni. (red).