Breaking News
light_mode
Trending Tags

LSM AMATIR Desak Polda Riau Tetapkan Camat Bonai dan Kades Sontang sebagai Tersangka

  • account_circle Redaksi Riau
  • calendar_month Jumat, 14 Agt 2026
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

 

PEKANBARU.Matakompas.com  — Lembaga Swadaya Masyarakat Amanah Rakyat Indonesia (LSM AMATIR) menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Riau, Kamis (13/8/2026). Dalam aksinya, massa mendesak Polda Riau segera menetapkan Camat Bonai Darussalam dan Kepala Desa Sontang, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), sebagai tersangka dalam dugaan perkara pungutan liar (pungli) terhadap perusahaan dengan dalih dukungan perbaikan jalan.

Aksi tersebut digelar menyusul naiknya penanganan perkara ke tahap penyidikan oleh Subdirektorat II Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau sejak 26 Juni 2026.

Dalam tuntutannya, LSM AMATIR meminta Kapolda Riau memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Mereka juga mendesak penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat maupun menikmati aliran dana yang dipersoalkan.

“Mendesak Polda Riau agar tidak takut dan tidak tunduk pada intervensi siapa pun dalam menangani perkara ini. Penyidik agar menuntaskan perkara ini dan menelusuri pelaku-pelaku lain yang terlibat menikmati pungli tersebut,” tegas perwakilan massa dalam aksi.

Dalam orasinya, LSM AMATIR turut memaparkan dugaan alur pungutan terhadap sejumlah perusahaan. Mereka menyebut adanya permintaan sejumlah uang kepada pihak perusahaan dengan dalih dukungan kegiatan desa maupun perbaikan jalan.

Menurut massa aksi, perusahaan kemudian memberikan sejumlah uang karena merasa berada dalam posisi yang tidak mudah untuk menolak permintaan tersebut.

LSM AMATIR mengklaim dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp1,1 miliar hingga Rp1,2 miliar dan disebut berada di luar mekanisme resmi pemerintahan desa. Massa juga menduga sebagian dana tersebut masuk ke rekening pribadi Kepala Desa Sontang.

Dugaan tersebut menjadi salah satu poin yang mereka minta untuk ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik Polda Riau.

Ketua Umum DPP AMATIR, N Ismanto, mengatakan pihaknya juga menyoroti sejumlah unggahan di media sosial Kepala Desa Sontang, Zulfahrianto, yang selama bertahun-tahun memperlihatkan kegiatan pengaspalan maupun perbaikan jalan di wilayah Desa Sontang.

“Dalam media sosialnya terlihat yang bersangkutan kerap mengklaim bahwa perbaikan jalan tersebut bersumber dari dana pribadi. Tidak disebutkan perusahaan maupun pihak lain yang ikut berkontribusi. Setelah dilaporkan, kemudian muncul penjelasan bahwa dana tersebut berasal dari perusahaan untuk perbaikan jalan sebagai CSR,” ujar Ismanto.

Ia menilai penggunaan dana perusahaan yang diklaim sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) semestinya dilakukan melalui mekanisme dan tata kelola yang jelas serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Seharusnya pelaksanaan CSR perusahaan difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait atas persetujuan kepala daerah. Perusahaan yang bersedia memberikan bantuan mengerjakan sendiri perbaikan jalan sesuai porsi kemampuan dan kesepakatan. Pemerintah berperan memfasilitasi, baik dalam perencanaan maupun mendampingi proses pelaksanaan,” katanya.

Ismanto juga mempertanyakan dugaan penghimpunan dana melalui rekening pribadi dan kaitannya dengan penggunaan alat berat dalam kegiatan perbaikan jalan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibuka secara terang oleh aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan desa.

“Berbeda dengan yang kami persoalkan dalam kasus Camat Bonai dan Kades Sontang. Kades Sontang diduga menghimpun dana ke rekening pribadinya, kemudian menggunakan dana tersebut dan alat berat pribadinya untuk pekerjaan perbaikan jalan, sementara dalam unggahannya disebut sebagai dana pribadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ismanto menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut dugaan pungutan liar, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan penggunaan kewenangan oleh aparatur di tingkat kecamatan maupun desa.

Ia mengingatkan agar praktik yang diduga terjadi tersebut tidak menjadi contoh bagi kepala desa lainnya di Riau.

“Camat dan kepala desa merupakan aparatur pemerintahan di wilayahnya yang harus bekerja sesuai aturan. Jangan sampai kewenangan yang dimiliki justru digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan,” tegasnya.

LSM AMATIR juga meminta Polda Riau mengusut secara menyeluruh seluruh pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, termasuk menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati hasil pungutan.

“Subjek tindak pidana korupsi bukan hanya penyelenggara negara seperti ASN dan lainnya, tetapi juga pihak-pihak yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Karena itu, seluruh fakta harus dibuka melalui proses penyidikan yang profesional,” kata Ismanto.

Aksi tersebut ditutup dengan penegasan bahwa LSM AMATIR akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara di Polda Riau dan meminta agar proses hukum dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti serta ketentuan perundang-undangan.

Seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan pernyataan dan tuntutan LSM AMATIR. Penetapan tersangka maupun pembuktian adanya tindak pidana sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

 

Jurnalis : Diana

  • Penulis: Redaksi Riau

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Badung Bantah Kriminalisasi dalam Penanganan Kasus WNA Bonnie Blue

    Polres Badung Bantah Kriminalisasi dalam Penanganan Kasus WNA Bonnie Blue

    • calendar_month Selasa, 23 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BADUNG, Matakompas.com | Penanganan kasus Warga Negara Asing (WNA) bernama Bonnie Blue oleh Polres Badung dinilai telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ditengah sorotan publik dan kritik yang berkembang di ruang digital, sejumlah pihak menilai penting adanya pelurusan informasi agar opini yang terbentuk tidak mengarah pada kesimpulan sepihak. Sumber internal kepolisian menjelaskan bahwa langkah […]

  • Maaih Suasana Lebaran, Tukang Ojek Pangkalan (POTER) Terminal Tipe A Tidar Magelang Gelar Acara Halal Bihalal

    Maaih Suasana Lebaran, Tukang Ojek Pangkalan (POTER) Terminal Tipe A Tidar Magelang Gelar Acara Halal Bihalal

    • calendar_month Minggu, 20 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 256
    • 0Komentar

    KOTA MAGELANG,JARRAKPOS.COM – Para Tukang Ojek Pangkalan Terminal Tidar Magelang (POTER) baru saja menggelar acara Halal Bihalal di rumah Sriyanto di Desa Dudan Kecamatan Tidar Utara, Kota Magelang, Minggu (20/4/2025). Sekitar 30 tukang ojek yang tergabung dalam POTER hadir dalam kegiatan halal bihalal di Desa Dudan ini. Ketua POTER yang turut serta acara, hariyanto, mengungkapkan […]

  • Listrik Bali di Ujung Batas, DPR RI Turun ke Serangan: FSRU LNG Dipacu, Aspirasi Warga Jadi Penentu

    Listrik Bali di Ujung Batas, DPR RI Turun ke Serangan: FSRU LNG Dipacu, Aspirasi Warga Jadi Penentu

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 58
    • 0Komentar

    DENPASAR – Komisi XII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 ke kawasan Taman Inspirasi Muntig Siokan, Pantai Mertasari, Sanur Kauh, hingga lokasi rencana pembangunan Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) LNG di perairan Serangan, Denpasar, Rabu (22/7/2026). Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Drs. Sugeng […]

  • Sertijab Kasat Lantas Langsung dipimpin Kapolres Indramayu.

    Sertijab Kasat Lantas Langsung dipimpin Kapolres Indramayu.

    • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 347
    • 0Komentar

    INDRAMAYU JarrakPos.Com-Mutasi dan Rotasi jabatan adalah satu hal yang wajar hal ini bertujuaan untuk profesionalisme dan karier pejabat ini sendiri selain itu pula untuk penyegaran serta menambah wawasan dalam pembinaan karakter pejabat. Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Lantas di Lapangan Apel Polres Indramayu, Kamis […]

  • Musyawarh Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI ) Kabupaten Indramayu 2025.

    Musyawarh Kabupaten (Muskab) Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI ) Kabupaten Indramayu 2025.

    • calendar_month Minggu, 27 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 286
    • 0Komentar

    INDRAMAYU Jarrak Pos.Com- Puncak kegiatan dari suatu organisasi adalah pelaksanaan Musyawarah Kabupaten untuk dapat menilai apakah program dan capaian target sudah di tercapai apa belum, selain itu pula sebagai proses regenerasi kepengurusan yang ada. IPSI Kabupaten Indramayu melaksanakan Musyawarah Kabupaten (Muskab) tahun 2025 yang bertempat di hotel Wiwi Perkasa Minggu (27/04/25). Dihadiri oleh pengurus IPSI […]

  • ” Situasi Tidak Baik- Baik Saja “, Ma’ ruf Amin Ingatkan Prabowo dan Para Menteri

    ” Situasi Tidak Baik- Baik Saja “, Ma’ ruf Amin Ingatkan Prabowo dan Para Menteri

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 332
    • 0Komentar

    JAKARTA,JARRAKPOS.COM — Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya agar menyadari bahwa kondisi bangsa saat ini “tidak baik-baik saja”. Pesan itu ia sampaikan usai menghadiri acara halalbihalal di kediaman Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), di Jakarta. “Situasi sekarang tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja […]

expand_less