Breaking News
light_mode
Trending Tags

Camellia Panduwinata: Pengadilan Ad Hoc Langkah Tepat dan Berani

  • account_circle Admin Jakarta
  • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Matacompas.com Jakarta — Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk peradilan ad hoc khusus guna mengusut dugaan penyelewengan dan pelanggaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama 30 tahun terakhir mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Sekretaris Jenderal Kerapatan Tanah Air Indonesia (KITA), Camellia Panduwinata atau yang akrab disapa Camelia Petir, menyatakan dukungannya secara resmi atas langkah yang dinilai berani dan strategis tersebut.

Gagasan pembentukan pengadilan ad hoc khusus BUMN disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR–DPD RI, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Presiden menyoroti adanya 1.074 BUMN beserta anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang banyak dinilai berjalan tanpa pertanggungjawaban memadai kepada negara dan rakyat .

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa dan negara. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” ujar Prabowo.

Menanggapi hal itu, Camellia Panduwinata menegaskan bahwa pihaknya sepenuhnya mendukung inisiatif Presiden. Menurutnya, keberanian untuk menelusuri rekam jejak pengelolaan BUMN hingga puluhan tahun ke belakang merupakan bukti keseriusan negara untuk mengembalikan fungsi perusahaan negara sebagaimana amanat konstitusi — yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat .

“KITA menyambut baik dan mendukung penuh usulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah langkah yang berani, tepat, dan sangat dibutuhkan saat ini. BUMN adalah milik seluruh rakyat, tidak boleh dikelola seenaknya oleh segelintir orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” ungkap Camellia Petir.

Ia menambahkan, pembentukan peradilan ad hoc khusus menjadi instrumen yang tepat untuk memastikan tidak ada praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun pengelolaan yang merugikan negara terlewat begitu saja. Apalagi selama ini banyak ditemukan BUMN yang laporan keuangannya dimanipulasi — terlihat untung padahal sebenarnya merugi .

Camellia juga berharap DPR RI dapat segera mengkaji dan menyepakati kerangka hukum pembentukan peradilan ad hoc tersebut, mengingat DPR telah menyatakan komitmennya untuk menelaah usulan Presiden secara mendalam .

“Kami berharap DPR dapat segera membahas dan menyepakati landasan hukumnya. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi di BUMN ini terhambat oleh prosedur yang berlarut-larut. Rakyat sudah terlalu lama menunggu BUMN yang bersih, sehat, dan benar-benar melayani kepentingan negara,” tandasnya.

Saat ini, usulan tersebut sedang dalam proses pengkajian oleh DPR RI, yang menyatakan akan menelaah secara menyeluruh setiap aspek hukum, mekanisme, serta landasan konstitusional pembentukan peradilan ad hoc khusus BUMN .

  • Penulis: Admin Jakarta

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Usia ke-23, PPAD Bali Dukung Program Pemerintah Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, Makmur

    Di Usia ke-23, PPAD Bali Dukung Program Pemerintah Wujudkan Indonesia Berdaulat, Adil, Makmur

    • calendar_month Minggu, 9 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JEMBRANA | Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat ( DPD PPAD) Provinsi Bali diawali dengan melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesatria Kusuma Mandala Jembrana. Kegiatan tersebut dipimpin langsung ketua DPD PPAD Provinsi Bali, Brigjen TNI (Purn) A.Agung Gde Suardhana, S.IP.,M.Sc., hal tersebut dimaknai […]

  • Oka Antara Kritik Penarikan Anggota Golkar dari Pansus TRAP: “Kalau Ditarik, Berarti Tidak Paham Hukum”

    Oka Antara Kritik Penarikan Anggota Golkar dari Pansus TRAP: “Kalau Ditarik, Berarti Tidak Paham Hukum”

    • calendar_month Senin, 20 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 59
    • 0Komentar

    DENPASAR – Polemik penarikan anggota Fraksi Partai Golkar dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali oleh Ketua DPD I Partai Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), terus memantik reaksi. Kali ini kritik keras datang dari Anggota Pansus TRAP DPRD Bali, I Nyoman Oka Antara, yang menilai langkah tersebut […]

  • Pansus TRAP DPRD Bali Sepakat Tutup BTID, Status Lahan Tukar Guling Dinilai ‘Abu-Abu

    Pansus TRAP DPRD Bali Sepakat Tutup BTID, Status Lahan Tukar Guling Dinilai ‘Abu-Abu

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 31
    • 0Komentar

    KARANGASEM, Matakompas.com  — Polemik tukar guling lahan mangrove di Bali kembali memanas. Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT BTID pada 2 Februari 2026, Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali turun langsung ke lapangan, Rabu (15/4/2026), di kawasan Desa Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Peninjauan yang dimulai pukul […]

  • Komitmen Koster Jaga Bali Era Baru Dipuji Dr. Somvir, Dari Regulasi hingga Penataan Besakih

    Komitmen Koster Jaga Bali Era Baru Dipuji Dr. Somvir, Dari Regulasi hingga Penataan Besakih

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 119
    • 0Komentar

    DENPASAR – Bali memiliki kebudayaan yang unik karena memadukan spiritualitas Hindu, filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan Tuhan, alam, dan manusia), dan tradisi. Praktik sehari-hari masyarakat dalam memberikan penghormatan terhadap alam menjadi daya tarik luar biasa yang diakui dunia sehingga menjadi destinasi internasional. Komitmen Gubernur Bali Wayan Koster dalam menjaga kelestarian adat, tradisi, seni, bahasa, dan […]

  • Mantan PSMS dan Legenda Tim Rayakan HUT ke-75 PSMS

    Mantan PSMS dan Legenda Tim Rayakan HUT ke-75 PSMS

    • calendar_month Minggu, 27 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 635
    • 0Komentar

    Medan – Suasana penuh kehangatan dan semangat membara mewarnai perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-75 PSMS Medan yang digelar di Lapangan Gajah Mada, Krakatau, Medan, Minggu (26/4/2025) pagi. Para legenda dan mantan pemain PSMS dari berbagai generasi berkumpul untuk memperingati momen bersejarah ini, sekaligus mendoakan agar PSMS kembali berjaya di kancah sepak bola nasional. Kegiatan […]

  • Bendesa Adat Jimbaran Ungkap Warga Harus Izin Saat Hendak Sembahyang di Pura, Pansus TRAP DPRD Bali Siap Panggil PT Jimbaran Hijau

    Bendesa Adat Jimbaran Ungkap Warga Harus Izin Saat Hendak Sembahyang di Pura, Pansus TRAP DPRD Bali Siap Panggil PT Jimbaran Hijau

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 27
    • 0Komentar

    DENPASAR, Matakompas.com – Sengketa lahan antara warga Desa Adat Jimbaran dan perusahaan pengembang properti dan arsitektur PT Jimbaran Hijau (PT JH) memasuki babak baru. Sejumlah masyarakat setempat melakukan aksi kirab budaya ke sejumlah instansi pemerintah dan menyampaikan Aspirasi ke Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar Rabu (5/11) siang, terkait penguasaan lahan adat dan pembatasan akses ke […]

expand_less