Ketum HIPPI Erik Hidayat: Pengusaha Lokal Bali Terpinggirkan, Pemerintah Harus Berpihak

KUTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI), Erik Hidayat, mendorong pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada pengusaha lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan Bali sebagai pusat ekonomi hijau.

Hal tersebut disampaikan Erik Hidayat saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) II DPD HIPPI Bali sekaligus HUT ke-3 DPD HIPPI Bali, Sabtu (19/9/2026), di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung.

Rakerda DPD HIPPI Bali tahun ini mengusung tema “Menguatkan Komitmen Mewujudkan Bali sebagai Pusat Ekonomi Hijau.” Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda organisasi sekaligus ruang konsolidasi antara DPD dan DPC HIPPI untuk menyusun berbagai program serta rekomendasi yang akan dibawa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIPPI di tingkat pusat pada 12 Oktober 2026.

Erik mengatakan, Rakerda merupakan agenda resmi organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain menjadi forum penyusunan program kerja, Rakerda juga menjadi momentum mempererat hubungan antarpengurus serta membuka ruang kolaborasi antar-DPD dan DPC.

“Alhamdulillah hari ini saya diundang sebagai Ketua Umum untuk membuka kegiatan Rakerda. Memang ini rangkaian resmi sesuai dengan aturan AD/ART kita. Ini menjadi ajang selain silaturahmi, juga ajang berkumpul para DPD dan DPC,” ujar Erik.

Menurutnya, forum tersebut harus menghasilkan program dan rekomendasi yang konkret. Rekomendasi dari daerah nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan pada Rakernas HIPPI di tingkat pusat.

“Sehingga terjadi saling kolaborasi dan juga membuat program-program. Yang kita harapkan dari Rakerda ini menghasilkan sesuatu rekomendasi yang bisa disampaikan di Rakernas kita nanti di pusat tanggal 12 Oktober,” katanya.

Erik mengapresiasi berbagai kolaborasi yang telah dilakukan DPD HIPPI Bali. Menurutnya, sejumlah program yang dikembangkan HIPPI Bali menunjukkan langkah konkret dalam mendorong penguatan ekonomi lokal.

Ia juga menilai tema ekonomi hijau yang diusung dalam Rakerda II DPD HIPPI Bali sangat relevan dengan potensi daerah.

Namun, di balik potensi tersebut, Erik menyoroti persoalan yang masih dihadapi pengusaha lokal di Bali. Menurutnya, posisi pengusaha lokal masih menghadapi tantangan di tengah derasnya persaingan dengan produk asing.

“Temanya bagus, ekonomi hijau dan kita support selalu. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri, Bali selain pusat pariwisata, pengusaha lokalnya terpinggirkan. Itu sudah nggak kita pungkiri,” tegasnya.

Karena itu, Erik meminta pemerintah daerah memiliki kebijakan yang memberikan ruang lebih besar kepada pengusaha lokal. Menurutnya, keberpihakan kebijakan tersebut penting agar potensi ekonomi daerah dapat diolah dan dinikmati oleh pelaku usaha lokal.

“Saya berpesan kepada teman-teman di Bali, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa punya kebijakan yang berpihak kepada pengusaha lokal. Kalau itu bisa terjadi, ekonomi hijau ini pasti akan didapat,” ujarnya.

Erik melihat Bali memiliki modal ekonomi yang besar untuk mengembangkan konsep ekonomi hijau. Selain sektor pariwisata, Bali juga memiliki potensi lahan pertanian dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru.

“Artinya kita punya banyak selain pantai, kita juga punya tanah yang luas dan subur. Ini bisa kita matching-kan dengan apa yang akan dibutuhkan,” jelasnya.

Soroti Serbuan Produk Impor

Di sisi lain, Ketua Umum DPP HIPPI tersebut juga menyoroti derasnya arus barang impor yang masuk ke pasar Indonesia. Menurutnya, tantangan tersebut tidak hanya berupa barang jadi, tetapi juga bahan mentah yang berasal dari luar negeri.

Ia meminta pemerintah memperkuat kebijakan yang dapat memberikan ruang kompetisi lebih sehat bagi pelaku usaha dalam negeri.

“Kita juga meminta pemerintah agar barang-barang impor yang 100 persen bisa masuk ke Indonesia. Kita juga sering dari daerah, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, banyak melatih UMKM,” katanya.

Menurut Erik, penguatan UMKM harus dilakukan secara bersamaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan produksi, hingga akses terhadap pasar.

Pasalnya, pelaku usaha lokal saat ini menghadapi persaingan dengan pemain asing yang tidak hanya membawa produk jadi, tetapi juga bahan baku dari luar negeri.

“Dasar kita itu, kita sudah kalah bersaing dari pemain-pemain asing. Kita kalah bersaing dengan barang-barang asingnya juga. Baik itu barang yang langsung maupun bahan mentahnya itu impor. Kita juga harus melatih SDM-SDM-nya,” ungkapnya.

Akses Pasar UMKM Semakin Tertekan

Persoalan lain yang menjadi perhatian HIPPI adalah semakin sempitnya akses pasar bagi UMKM lokal. Erik menilai perkembangan perdagangan digital juga menghadirkan tantangan baru bagi pelaku usaha dalam negeri.

Menurutnya, produk asing kini dapat masuk ke pasar Indonesia melalui berbagai saluran, termasuk platform perdagangan elektronik.

“Yang paling miris adalah akses daripada pasar itu juga semakin kecil. Artinya selain barang-barang impor itu masuk secara langsung, mereka juga masuk melalui e-commerce-nya,” ujarnya.

Erik menilai kondisi tersebut membuat pelaku usaha lokal membutuhkan jaringan pasar yang kuat agar tidak hanya menjadi konsumen di negeri sendiri.

Karena itu, HIPPI mendorong penguatan jaringan usaha dan pemasaran yang dapat mempertemukan produk lokal dengan pasar yang lebih luas.

“Kita sekarang harus punya jaringan sendiri,” tegasnya.

Menurut Erik, penguatan pengusaha lokal tidak dapat dilakukan hanya dengan meningkatkan produksi. Pemerintah, dunia usaha, dan organisasi pengusaha perlu membangun ekosistem yang mendukung mulai dari sumber daya manusia, produksi, bahan baku, hingga pemasaran.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengendalian terhadap arus impor yang dinilai dapat menekan daya saing produk dalam negeri.

“Kita minta pemerintah harus menutup rantai impor dan membuat kita menjadi lebih baik,” kata Erik.

HIPPI Bali Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Potensi Lokal

Sementara itu, Rakerda II DPD HIPPI Bali sekaligus HUT ke-3 DPD HIPPI Bali menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi dalam membangun ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal.

Ketua DPD HIPPI Bali, Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda, S.H., M.M., M.H., CCD, atau yang akrab disapa Gung Tini Gorda, sebelumnya menyampaikan sejumlah program yang telah dikembangkan selama tiga tahun perjalanan HIPPI Bali.

Di antaranya pengembangan beras sehat pribumi, pendampingan petani kakao, serta penyusunan katalog UMKM untuk memperluas akses promosi dan pasar bagi pelaku usaha lokal.

HIPPI Bali juga mengembangkan program Sandi Market yang diarahkan sebagai ruang edukasi, advokasi, dan pemasaran UMKM.

Selain itu, pengembangan katalog dan platform berbasis web akan dilengkapi dengan proses kurasi dan standardisasi agar produk UMKM yang dipasarkan memiliki kualitas serta kesiapan memasuki pasar yang lebih luas.

Dengan berbagai program tersebut, HIPPI Bali ingin menjadikan ekonomi hijau tidak hanya sebagai konsep, tetapi sebagai gerakan ekonomi yang melibatkan pengusaha lokal, UMKM, petani, serta berbagai pemangku kepentingan.

Bagi DPP HIPPI, penguatan pengusaha lokal dan UMKM menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan struktur pasar dan persaingan global.

Rakerda II DPD HIPPI Bali pun diharapkan tidak berhenti sebagai agenda organisasi, tetapi melahirkan rekomendasi konkret yang dapat dibawa ke Rakernas HIPPI pada Oktober mendatang.

Pesan Erik Hidayat menjadi penegasan bahwa pengembangan ekonomi hijau di Bali juga membutuhkan ekosistem usaha yang memberikan ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta mengembangkan produk berbasis potensi daerah.

Reporter Putu Ivan

Redaktur Ivan Ernawan