Gerindra-PSI Bongkar Catatan RAPBD Bali 2027: PWA Rp600 Miliar, UMP dan Proyek Strategis Jadi Sorotan

DENPASAR, MATACOMPAS.COM — Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Mulai dari penurunan pendapatan daerah, target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) Rp600 miliar, evaluasi proyek strategis, hingga kesenjangan upah pekerja menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran tahun mendatang.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (26/10/2026). Pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI dibacakan oleh Gede Harja Astawa, S.H., M.H.

Fraksi Gerindra-PSI menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja, melainkan keputusan publik yang menentukan kualitas pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Bali.

Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus memastikan keselarasan antara target pembangunan, program dan kegiatan, indikator keberhasilan, serta kemampuan pendanaan daerah.

Pendapatan Daerah Turun 12,78 Persen, Fiskal Bali Perlu Dijaga

Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra-PSI adalah perubahan postur anggaran Provinsi Bali pada 2027.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pandangan umum fraksi, pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp5,72 triliun, turun 12,78 persen dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp6,56 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,19 triliun, turun 14,40 persen dibandingkan anggaran 2026 sebesar Rp7,24 triliun.

Defisit anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp475,95 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2026 sebesar Rp679,93 miliar.

Meski defisit mengalami penurunan, Fraksi Gerindra-PSI meminta penjelasan terperinci mengenai kebutuhan pembiayaan APBD 2027.

Dengan memperhitungkan defisit Rp475,95 miliar dan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp753,46 miliar, terdapat kebutuhan pendanaan sekitar Rp1,229 triliun yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan, terutama dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci kepastian ketersediaan SiLPA tersebut, termasuk bagian yang telah memiliki peruntukan tertentu.

Kepastian ini dinilai penting agar pembiayaan program pembangunan tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik.

Selain itu, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut mendekati 50 persen juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Bali diminta menjelaskan penyebab penurunan, proyeksi pendanaan tahun-tahun berikutnya, serta langkah konkret untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Fraksi juga meminta penjelasan mengenai tidak dicantumkannya transfer antar daerah dalam RAPBD 2027, termasuk peluang kerja sama dan pembiayaan bersama untuk kebutuhan lintas kabupaten/kota.

Target PWA Rp600 Miliar, Gerindra-PSI Minta Data Kepatuhan Wisatawan

Sektor pariwisata menjadi perhatian berikutnya, terutama terkait target Pungutan Wisatawan Asing (PWA).

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra-PSI mencatat target PWA sebesar Rp500 miliar pada 2025 dan 2026, dengan realisasi 2025 sekitar Rp369 miliar. Sementara itu, proyeksi penerimaan 2026 disebut mencapai Rp403,11 miliar.

Untuk 2027, target PWA direncanakan meningkat menjadi Rp600 miliar.

Fraksi mempertanyakan dasar penetapan target tersebut, mengingat realisasi penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya masih berada di bawah target.

Pemerintah Provinsi Bali diminta memaparkan jumlah wisatawan asing yang wajib membayar pungutan, jumlah wisatawan yang telah memenuhi kewajiban, tingkat kepatuhan pembayaran, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemungutan.

Selain itu, fraksi meminta penjelasan mengenai langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan, termasuk integrasi sistem digital dan penguatan pengawasan.

Menurut Fraksi Gerindra-PSI, target pendapatan yang lebih tinggi harus ditopang sistem pemungutan yang efektif, data yang akurat, dan mekanisme pengawasan yang terukur.

Dengan demikian, peningkatan penerimaan daerah tidak hanya bertumpu pada penetapan target, tetapi juga didukung strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Infrastruktur dan Keselamatan Masyarakat Harus Diprioritaskan

Fraksi Gerindra-PSI turut menyoroti alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi yang dalam RAPBD 2027 tercatat sekitar Rp79,62 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Fraksi meminta penjelasan apakah alokasi tersebut telah memperhitungkan kondisi kerusakan jalan provinsi, kebutuhan pemeliharaan jaringan irigasi, dan risiko keselamatan masyarakat.

Penghematan anggaran, menurut fraksi, tidak boleh mengabaikan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.

Sebab, keterlambatan pemeliharaan berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang lebih besar pada masa mendatang.

Fraksi juga meminta pemerintah menyajikan rincian alokasi belanja wajib atau mandatory spending, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan kewajiban lainnya.

Rincian tersebut diharapkan disampaikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan besaran anggaran, persentase, dasar perhitungan, serta perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Langkah ini diperlukan agar DPRD dapat menilai kesesuaian alokasi anggaran dengan ketentuan yang berlaku sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.

Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali Diminta Dievaluasi

Perhatian serius juga diarahkan pada sejumlah proyek strategis Provinsi Bali, yakni pembangunan Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali.

Fraksi Gerindra-PSI meminta pemerintah menyampaikan perkembangan proyek, realisasi anggaran, progres fisik, rencana penyelesaian, serta manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang dihasilkan.

Untuk pembangunan Kawasan Suci Besakih, penjelasan diharapkan mencakup progres fisik dan keuangan, rencana penyelesaian, biaya operasional, serta manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, pembangunan Turyapada Tower perlu dijelaskan dari sisi nilai investasi, progres pekerjaan, rencana pemanfaatan, biaya operasional, dan dampaknya terhadap pariwisata serta perekonomian daerah.

Adapun Pusat Kebudayaan Bali menjadi perhatian berkaitan dengan besarnya nilai investasi, perkembangan pembangunan, rencana penyelesaian, kebutuhan biaya operasional, serta kontribusinya terhadap pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif.

Fraksi menegaskan bahwa setiap proyek besar harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan bangunan megah tanpa fungsi yang jelas.

Karena itu, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mencegah proyek mangkrak, pemborosan anggaran, dan beban operasional jangka panjang yang berpotensi membebani APBD.

Pelaksanaan proyek strategis juga harus menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, serta pertanggungjawaban administratif, teknis, dan keuangan.

Kesenjangan UMP dan Kebutuhan Hidup Layak Jadi Perhatian

Persoalan kesejahteraan pekerja menjadi salah satu sorotan paling penting dalam pandangan umum Fraksi Gerindra-PSI.

Fraksi mencatat Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2026 sebesar Rp3.207.459 per bulan. Sementara itu, estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi acuan serikat pekerja disebut mencapai sekitar Rp5.250.000 per bulan.

Berdasarkan angka tersebut, terdapat kesenjangan sekitar Rp2.042.541 per bulan.

Fraksi menilai kesenjangan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terlebih di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor pariwisata Bali.

Pemerintah Provinsi Bali diminta mengambil langkah konkret dan berkelanjutan melalui penguatan kajian kebutuhan hidup layak, optimalisasi peran Dewan Pengupahan, serta perjuangan kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan pekerja dapat berjalan secara berkelanjutan.

Fraksi Gerindra-PSI menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali harus diiringi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Bali, menurut fraksi, tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata, tetapi juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja dan membangun kehidupan.

Pertanian, Ketahanan Pangan, dan UMKM Lokal Harus Diperkuat

Dalam upaya memperkuat perekonomian rakyat, Fraksi Gerindra-PSI mendorong peningkatan perhatian anggaran terhadap sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan.

Program yang diharapkan mencakup pengembangan pertanian pangan dan hortikultura, dukungan kepada petani dan nelayan, stabilisasi harga, serta penguatan distribusi hasil produksi.

Pemerintah daerah juga didorong membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, dan desa adat untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperluas akses pasar bagi produk lokal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan dapur masyarakat juga diharapkan dapat menjadi peluang untuk memperkuat rantai pasok pangan lokal dengan melibatkan petani serta pelaku UMKM Bali.

Dengan pendekatan tersebut, program pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka pasar bagi hasil pertanian dan produk usaha lokal.

Fraksi memandang penguatan sektor-sektor tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata sekaligus memperluas sumber penghidupan masyarakat.

Pengelolaan Sampah dan Alih Fungsi Lahan Perlu Anggaran Terukur

Di bidang lingkungan hidup, Fraksi Gerindra-PSI meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran dan rencana implementasi pengelolaan sampah, termasuk pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Pemerintah juga diminta menjelaskan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk mekanisme pembiayaan program pengelolaan sampah.

Selain itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan kawasan hijau harus menjadi prioritas melalui penegakan aturan, pengawasan, serta pemberian insentif bagi pelestarian lahan dan perlindungan petani.

Fraksi juga mendorong penguatan program penanganan pencemaran lingkungan, peningkatan kualitas air, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut Bali.

Seluruh program tersebut harus didukung anggaran yang memadai, indikator keberhasilan yang jelas, dan mekanisme evaluasi yang dapat diukur.

Krisis BBM Jadi Pelajaran, Pemerintah Diminta Utamakan Tindakan Nyata

Pengalaman antrean panjang akibat gangguan distribusi BBM di Bali beberapa waktu lalu turut menjadi perhatian Fraksi Gerindra-PSI.

Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas tenaga kerja, memicu kemacetan hingga meluber ke badan jalan, serta berpotensi menghambat distribusi logistik dan pangan.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, fraksi mendorong penyediaan kanal informasi digital yang transparan dan diperbarui secara berkala mengenai status ketersediaan BBM di masing-masing SPBU.

Informasi yang mudah diakses masyarakat dinilai dapat membantu warga merencanakan perjalanan dan mengurangi ketidakpastian ketika terjadi gangguan pasokan.

Fraksi juga menekankan pentingnya tindakan nyata dalam penanganan krisis, bukan sekadar pernyataan yang belum disertai hasil terukur.

Dalam pandangan tersebut, Fraksi Gerindra-PSI menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Bali yang tetap tenang selama antrean panjang, menjaga etika berlalu lintas, tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, serta mematuhi arahan petugas TNI, Polri, dan pecalang.

Sikap masyarakat tersebut dinilai mencerminkan identitas Bali sebagai daerah yang menjunjung tinggi budaya, ketertiban, dan kebersamaan.

Jawaban Gubernur Harus Disertai Data dan Komitmen Tindak Lanjut

Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra-PSI mendorong agar pembahasan RAPBD 2027 dilakukan secara mendalam melalui rapat kerja komisi bersama organisasi perangkat daerah dan mitra kerja terkait.

Fraksi meminta penyampaian data tertulis yang lengkap dan akurat, termasuk realisasi anggaran tahun berjalan, rencana kegiatan, indikator keberhasilan, serta potensi risiko pelaksanaan program.

Jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi diharapkan tidak berhenti pada penjelasan normatif, tetapi disertai data terukur, target waktu pelaksanaan, dan komitmen tindak lanjut yang dapat dievaluasi melalui fungsi pengawasan DPRD.

Fraksi menegaskan bahwa sikap kritis terhadap RAPBD bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Dukungan terhadap program pemerintah, menurut Fraksi Gerindra-PSI, harus berjalan seiring dengan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan atau megahnya bangunan yang didirikan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Melalui pembahasan RAPBD 2027, Fraksi Gerindra-PSI menyatakan siap bekerja sama, memberikan dukungan, dan mencari solusi bersama Pemerintah Provinsi Bali. Namun, fraksi juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.