Perang Timur Tengah Berdampak Pariwisata Bali

DENPASAR, Matakompas.com – Serangan militer Amerika Serikat-Israel terhadap Iran membuat panas situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini diprediksi mengancam keberlangsungan pariwisata dan perekonomian Bali. Meski belum ada laporan resmi, dampak perang terhadap kunjungan wisatawan ke Bali dinilai tetap harus diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan asal kawasan Timur Tengah ke Bali dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2022 tercatat 16.014 kunjungan, naik menjadi 42.147 pada tahun 2023, kemudian 57.620 pada 2024, dan mencapai 83.151 pada tahun 2025. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2023 sebesar 142,76 persen, disusul 6,28 persen pada 2024 dan kembali melonjak 44,31 persen pada 2025.

Ketua Komisi II DPRD Bali membidangi pariwisata, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang akrab disapa Ajus Linggih, menilai ketidakstabilan politik global hampir pasti berimbas pada sektor pariwisata. Menurutnya, pembatalan sejumlah penerbangan dan gangguan cuaca ekstrem turut memperberat situasi. “Kalau saya lihat memang ketidakstabilan politik dunia itu pasti berdampak ke sektor pariwisata. Beberapa penerbangan juga di-cancel, ditambah kemarin kita ada cuaca ekstrem dan tiga angin typhoon sehingga curah hujan tinggi. Banyak penerbangan dari Australia juga terhambat. Ini tentu sangat berdampak ke pariwisata Bali,” ujar Ajus Linggih ditemui di Kantor DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin (3/2).

Dari sisi ekonomi, Ajus menilai konflik yang melibatkan sejumlah negara besar berpotensi menekan daya beli dan belanja wisatawan. Ia menyinggung peran Iran dalam suplai minyak global serta dinamika dukungan geopolitik negara-negara besar yang membuat situasi makin kompleks. “Kalau sampai terjadi perang besar, semua pasti rugi. Bali sebagai industri tersier pariwisata pasti akan menjadi yang pertama terdampak. Orang-orang akan mengurangi spending dan masuk ke mode bertahan,” kata Ketua Umum HIPMI Bali ini.

Meski demikian, ia optimistis para pemimpin dunia akan mencari jalan damai. Untuk jangka pendek, ia mendorong para pemangku kepentingan pariwisata di Bali memperkuat aspek keamanan dan kenyamanan. Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara non-blok dengan politik luar negeri bebas aktif bisa menjadi nilai tambah. “Bali harus bersiap menjadi lokasi yang aman bagi wisatawan mancanegara yang mungkin ingin menetap sementara sampai situasi stabil. Tapi tentu wisatawan yang datang harus berkualitas dan mematuhi aturan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dampak konflik terhadap pariwisata Bali. Ia menyebut DPRD belum menggelar rapat khusus dengan Dinas Pariwisata maupun menerima arahan dari Gubernur Bali. “Saya baru hanya baca dari koran. Kami belum mengadakan rapat resmi dengan dinas pariwisata dan belum mendengar juga dari pimpinan di provinsi. Saya tidak ingin memberikan penjelasan yang tidak sesuai data. Mudah-mudahan efeknya tidak terlalu besar terhadap pariwisata Bali,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Kepala Dinas Pariwisata Bali, I Wayan Sumarajaya, menegaskan pihaknya terus memantau data kunjungan wisatawan asing dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pelaku industri pariwisata. “Karena kejadiannya baru dua hari, kami terus mengamati perkembangan termasuk kedatangan wisatawan. Kami berharap konflik ini tidak makin meluas dan tidak berlangsung lama serta tidak berdampak signifikan terhadap pariwisata,” katanya.

Ia juga mengimbau pelaku usaha menjaga komunikasi dengan mitra di luar negeri serta terus menyampaikan informasi bahwa Bali dalam kondisi aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dengan tren kunjungan wisatawan Timur Tengah yang sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan, para pemangku kepentingan kini berharap situasi global segera mereda agar momentum pemulihan pariwisata Bali tetap terjaga di tengah dinamika geopolitik dunia. (Rd)