Amankan Aset Daerah, Sekda Dewa Indra Dorong Pemkab/Pemkot Percepat Sertifikasi

DENPASAR, Matacompas.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pengelolaan dan pengamanan aset daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (5/11/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sekda Dewa Indra: Perbaikan Tata Kelola Harus Berkelanjutan

Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas koordinasi dan pendampingan KPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurutnya, sinergi tersebut turut berkontribusi terhadap capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik.

Meski demikian, Dewa Indra mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Perbaikan dan penyempurnaan tata kelola harus terus dilakukan seiring perkembangan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita bersama hadir di sini karena memiliki komitmen yang sama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, karena tata kelola pemerintahan bersifat dinamis. Oleh karena itu, perbaikan dan penyempurnaan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Percepatan Sertifikasi Aset Daerah Jadi Perhatian Utama

Dalam rapat koordinasi tersebut, Dewa Indra menyoroti pentingnya penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah melalui percepatan sertifikasi, penguatan administrasi, serta kepastian hukum atas kepemilikan aset.

Ia menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah daerah harus didukung kelengkapan dokumen administrasi dan legalitas yang memadai. Karena itu, setiap pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan data serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses sertifikasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi aset pemerintah daerah sekaligus memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan publik.

Penuntasan Sertifikasi Aset Memerlukan Perencanaan dan Penganggaran Bertahap

Dewa Indra mengakui bahwa penuntasan sertifikasi aset daerah tidak dapat dilakukan sekaligus. Selain jumlah aset yang cukup besar, proses sertifikasi juga membutuhkan waktu, kelengkapan dokumen, serta dukungan anggaran.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun langkah penyelesaian secara bertahap dan terencana. Terlebih, kegiatan pembangunan yang terus berlangsung juga berpotensi menambah jumlah aset baru yang harus dicatat, ditata, dan diamankan.

Ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam melanjutkan proses sertifikasi agar seluruh aset secara bertahap memiliki kepastian hukum yang jelas.

KPK Apresiasi Capaian MCSP Pemerintah Daerah di Bali

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK, Nuruh Ichsan Al Huda, mengapresiasi capaian MCSP pemerintah daerah di Bali yang menunjukkan hasil baik dari tahun ke tahun.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan kualitas pengawasan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, capaian dalam indikator pencegahan korupsi perlu diikuti dengan praktik tata kelola pemerintahan yang semakin tertib dan akuntabel.

Pengamanan Aset Jadi Bagian Penting Penyelamatan Keuangan Daerah

KPK menempatkan pengelolaan dan pengamanan aset sebagai salah satu fokus penting dalam upaya penyelamatan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah didorong memastikan seluruh barang milik daerah tercatat dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta berada dalam penguasaan fisik yang jelas.

Penataan tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi permasalahan kepemilikan dan penguasaan aset sekaligus mendukung optimalisasi pemanfaatannya.

KPK juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam mempercepat penyelesaian sertifikasi, termasuk mengatasi berbagai kendala administrasi maupun pertanahan.

KPK Dorong Tertib Administrasi Sejak Perolehan Aset

Selain menuntaskan sertifikasi aset yang telah dimiliki, KPK mendorong pemerintah daerah agar memperkuat tertib administrasi sejak awal perolehan aset, baik melalui pengadaan maupun kegiatan pembangunan.

Setiap penambahan aset perlu segera diikuti dengan pencatatan, pengumpulan dokumen pendukung, dan penyelesaian aspek legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penumpukan persoalan administrasi sekaligus memastikan seluruh aset pemerintah daerah terlindungi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkuat Komitmen Bersama Wujudkan Tata Kelola Aset yang Akuntabel

Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah se-Bali diharapkan semakin memperkuat komitmen dan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, khususnya melalui penataan, sertifikasi, dan pengamanan aset daerah.

Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, dan BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan aset sehingga pengelolaannya semakin tertib, aman, transparan, dan akuntabel.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Bali, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, serta para sekretaris daerah, inspektur, dan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten/kota se-Bali.

Reporter : Putu Ivan
Editor      : Agus Jaya
Sumber   : Rilis Pemprov Bali