Koster Dorong Fintech Lebih Produktif, Literasi Keuangan Masyarakat Harus Diperkuat.

DENPASAR, Matakompas.com – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong pertumbuhan industri teknologi finansial (fintech), khususnya pinjaman daring (Pindar), berjalan seiring dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen.

Kemudahan akses pembiayaan digital dinilai harus mampu memberikan manfaat produktif bagi masyarakat, bukan justru mendorong perilaku konsumtif dan keputusan berutang secara impulsif.

Hal tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).

Koster mengatakan, perkembangan fintech telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, biaya, serta risiko pembiayaan digital.

Menurutnya, persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama adalah masih tingginya penggunaan Pindar untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan data nasional, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, sementara hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri Pindar, terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan ke sektor produktif dapat meningkat hingga 40–50 persen.

“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” ujar Koster.

Untuk Bali, Koster mendorong agar pembiayaan digital diarahkan lebih banyak kepada kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Sejumlah sektor yang dinilai potensial antara lain pertanian organik, UMKM, ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, serta usaha yang dirintis dan dikembangkan oleh generasi muda.

Ia meminta pelaku industri Pindar memahami karakteristik ekonomi Bali dan tidak sekadar menjadikan Pulau Dewata sebagai pasar pembiayaan.

“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” tegasnya.

Koster juga mengingatkan bahwa akses pembiayaan yang semakin mudah dapat menjadi persoalan apabila masyarakat belum memiliki literasi keuangan yang memadai.

Masyarakat yang tidak memahami konsekuensi pinjaman berpotensi mengambil keputusan berutang untuk memenuhi kebutuhan sesaat, bukan untuk membangun kegiatan ekonomi yang produktif.

“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.

Karena itu, Koster menilai pertumbuhan industri Pindar tidak semestinya hanya diukur dari besarnya penyaluran pembiayaan.

Pertumbuhan industri harus dibarengi tata kelola yang sehat, transparansi produk, ketepatan sasaran pembiayaan, penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.

“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” bebernya.

Pemprov Bali, lanjut Koster, siap menjadi mitra industri dan regulator dalam memperluas edukasi serta literasi keuangan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Bali memiliki jaringan 1.500 Desa Adat yang dinilai dapat menjadi salah satu saluran strategis untuk menyampaikan edukasi keuangan.

Selain itu, program literasi digital yang telah berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali juga dapat dikembangkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai penggunaan layanan keuangan digital secara aman dan bertanggung jawab.

“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” jelasnya.

Koster berharap industri pembiayaan digital dapat mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi Bali. Kehadiran fintech, menurutnya, idealnya tidak berhenti sebagai penyedia pembiayaan yang mengejar pertumbuhan bisnis, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, menyebut Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Menurutnya, terdapat sekitar 440 ribu UMKM di Bali yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.

Namun, tantangan industri Pindar bukan hanya menyediakan dana. Industri juga perlu mendorong semakin banyak pelaku usaha agar masuk dan terhubung dengan ekosistem keuangan formal.

“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” ungkap Bernadino.

Ia turut menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran pembiayaan yang tepat, mekanisme penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.

Fintech Lending Days 2026 sendiri digelar oleh AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”. Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan berbagai mitra strategis.

Rangkaian kegiatan meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga industry showcase.

Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi fireside conversation.

Koster mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai lokasi penyelenggaraan forum strategis tersebut. Ia berharap FLD 2026 tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret bagi penguatan ekosistem pembiayaan digital nasional, khususnya dalam mendukung UMKM dan masyarakat Bali.

“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya. (Red).