Lanang Umbara Bongkar Dua Persoalan Serius Badung: Kekurangan 6.000 Pegawai, Kendaraan Satpol PP Memprihatinkan

BADUNG, MATACOMPAS.COM – Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hingga buruknya kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah menjadi catatan serius Komisi I DPRD Kabupaten Badung dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.

Dalam rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Gosana II Lantai II, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (11/11/2026), terungkap bahwa Kabupaten Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 tenaga pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., mengungkapkan bahwa berdasarkan pemaparan dalam rapat, kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang.

Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai sektor pelayanan publik.

“Yang pertama, terkait keterbatasan sumber daya manusia atau SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” ungkap Lanang Umbara Politisi asal Petang ini.

Menurutnya, kekurangan tersebut tidak hanya terjadi pada satu sektor, melainkan hampir di berbagai bidang pelayanan pemerintahan. Mulai dari tenaga guru, staf administrasi sekolah, tenaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran.

Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius karena ketersediaan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Komisi I pun meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas keterbatasan tenaga pegawai tersebut.

Lanang Umbara yang merupakan Politisi Partai PDI Perjuangan ini bahkan menyatakan Komisi I DPRD Badung siap memberikan pendampingan apabila diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan tenaga pegawai Kabupaten Badung ke pemerintah pusat.

“Kalau memang perlu pendampingan dari kami, Komisi I DPRD Kabupaten Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah pada prinsipnya siap membahas berbagai skema pengangkatan tenaga apabila kebijakan tersebut memungkinkan, termasuk mekanisme pembiayaan yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kendaraan Operasional Satpol PP Memprihatinkan

Selain persoalan SDM, Komisi I juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah, khususnya kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Badung yang dinilai sudah tidak layak dan memprihatinkan.

Persoalan tersebut mencuat setelah dalam rapat disampaikan bahwa sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, pengajuan kebutuhan kendaraan disebut telah disampaikan sejak 2023, tetapi hingga kini belum terealisasi.

Menurut Lanang Umbara, kondisi tersebut menjadi catatan penting karena kendaraan operasional merupakan salah satu penunjang utama dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.

Terkait belum terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut, pihaknya menduga terdapat sejumlah pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, termasuk skala prioritas belanja pemerintah daerah.

Namun, Komisi I akan menelusuri lebih lanjut penyebab tertundanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.

“Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” tandasnya.

Lanang Umbara menegaskan, berbagai persoalan yang ditemukan dalam rapat kerja tersebut tidak akan berhenti sebatas pembahasan. Komisi I akan menginventarisasi seluruh catatan dan masukan dari perangkat daerah untuk dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah agar kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana perangkat daerah mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran.

Pasalnya, besarnya kebutuhan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga aparatur yang memadai serta fasilitas operasional yang layak.