Jaga Persatuan di Ruang Fisik dan Digital, Forkopimda Jatim Teken Pakta Kesepahaman

Matacompas.com Surabaya – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas), Pemuda, dan Mahasiswa menggelar deklarasi damai bertajuk “Deklarasi Surabaya 2026” di Resto Nine, Surabaya, Senin (3/8/2026). Langkah ini sebagai komitmen bersama menjaga wilayah Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif.

Kegiatan ini dirangkai dengan acara Dialog Kebangsaan bertema, “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital”.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol. Nanang Avianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kepala Bakesbangpol Jatim Eddy Supriyanto, Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf, Ketua FKUB Jawa Timur, A. Hamid Syarif.

Kemudian, hadir pula Ketua Ketua MUI Jawa Timur, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, Ketua Pemuda Pancasila, Perwakilan GP Ansor, Kelompok Maluku Satu Rasa (M1R), Kelompok Aliansi Madura Indonesia, Kelompok Organisasi Cipayung Plus, BEM Nusantara hingga perwakilan berbagai organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan lainnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menyampaikan apresiasi terhadap seluruh elemen masyarakat Jatim atas kebersamaannya menjaga Kamtibmas.

Nanang lalu menyinggung terkait informasi yang menyebut bahwa Jatim berpotensi rusuh menjelang perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus mendatang. Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar dan memastikan situasi dan kondisi Jatim aman dan terkendali.

“Saya sampaikn secara terrbuka bahwa fakta di lapangan tidak ada indikasi yang membenarkan itu. Tidak ada ancaman. Jawa Timur aman dan terkendali,” kata Nanang dalam sambutannya.

Dia juga mengimbau seluruh pimpinan organisasi untuk dapat menyelenggarakan setiap kegiatannya secara tertib dan demokratis.

“Saya mengajak seluruh pimpinan organisasi untuk selalu menyeleangarakan kegiatan secara tertib dan demokratis,” imbaunya.

“Polda jatim siap memfasilitasi dan mengmankan agar setiap perbedaan diselesaikan di meja musyawarah,” imbuh dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa menjaga persatuan tidak cukup hanya di ruang fisik, tetapi juga ruang digital.

Terlebih, kata dia, Jatim merupakan daerah dengan akses digital yang lebih tinggi dari nasional, yaitu 83,41 persen.

“Jadi menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik. Tapi ternyata desiminasi ini sangat penting kita lakukan di ruang digital,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan perbedaan harus bisa dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya permusuhan.

“Perbedaan pendapat iya, tapi perbedaan pendapat jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Kita ini sudah terbiasa membangun tepo seliro, gotong royong,” ujarnya.

Dalam agenda ini, dilaksanakan pembacaan deklarasi yang dipimpin Ketua FKUB Jawa Timur, A. Hamid Syarif dan diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Berikut isinya:

Satu, menjadikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dua, menghormati segala perbedaan sebagai kekayaan bangsa yang luhur.

Tiga, mengamalkan etika bermedia dengan menyebarkan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Empat, menolak tegas: hoaks, ujaran kebencian, radikalisme, dan segala bentuk perpecahan.

Lima, menyelesaikan setiap perbedaan dengan dialog dan musyawarah.

Enam, memperkuat gotong royong dan kearifan lokal sebagai perekat persatuan.

“Kami berkomitmen menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa demi Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera,” tutup Hamid.

Pembacaan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama yang secara simbolis dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Pangdam Brawijaya, Ketua PSHT 16, Ketua PSHT 17, dan Ketua Maluku Satu Rasa (M1R).